Atasi Kelangkaan, Ombudsman Sarankan Pemerintah Aceh Subsidi Pupuk

Atasi Kelangkaan, Ombudsman Sarankan Pemerintah Aceh Subsidi Pupuk

0
Tim Investigasi pupuk urea Ombudsman Aceh saat di Pidie Jaya

Wali-news, Banda Aceh – Pemerintah Aceh disarankan menyubsidi pupuk urea guna mengatasi ketersediaannya bagi petani. Kebijakan tersebut dinilai menjadi solusi jika APBN tidak mampu menanggung semua quota sesuai kebutuhan pupuk urea di Aceh.

“Kalau seandainya kurang pasok karena APBN tidak mampu menanggung semua quota permintaan, siapa tau bisa digunakan sebagian dari Dana Otsus APBA untuk subsidi kepada masyarakat.. Hemat saya, Pemerintah Aceh dan DPRA perlu inovasi untuk menggunakan ketentuan Pasal 183 UUPA untuk sektor pengentasan kemiskinan. Artinya, jika petani bagus panennya, tentu mereka lebih sejahtera.” Kata Kepala Ombudsman Dr Taqwaddin kepada Wali-news, Selasa (14/07/20).

Taqwaddin mengatakan Pupuk urea bersubsidi merupakan kebutuhan dasar bagi para petani sawah, kebun, maupun tambak, namun ketersediannya kerap langka di pasaran. Kondisi tersebut
setidaknya dibuktikan dengan hasil investigasi tim yang dibentuk Ombudsman usai mendapat informasi kelangkaan pupuk di sejumlah Kabupaten/Kota di Aceh.

“Kita sudah menurunkan tim investigasi terkait kelangkaan pupuk subsidi ke Dinas Pertanian, Perkebunan dan Pangan serta D Kelautan dan Perikanan maupun kelompok tani dan kios pengecer di Pidie Jaya. Kita juga akan melakukannya ke Kabupaten/Kota lain untuk menemukan akar masalahnya. Pupuk urea menggunakan APBN maka masuk dalam pengawasan kami,” sebut Dr Taqwaddin.

Menurut Taqwaddin, dari hasil investigasi, pihaknya menemukan fakta bahwa pasokan pupuk urea subsidi ke kabupaten Pidie Jaya dibawah permintaan sebagaiman dibutuhkan. Akibatnya pupuk tersebut kerap langka di pasaran.

“Mereka mengusulkan pupuk subsidi berdasarkan permintaan kelompok-kelompok tani, yang kemudian di input ke e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Tapi yang disetujui oleh pusat 47 persen dari quota yang diminta ,” kata Taqwaddin.

“Saat ini ada 3 distributor pupuk subsidi dan 53 unit kios pengecer pupuk subsidi yang mengantongi izin di Kabupaten itu. Bisa jadi ada permainan ditingkat kios pengecer tapi kecil. Karena pada dasarnya pupuk subsidi memang tidak mencukupi quota permintaan dan Tim Pengawas dari Kabupaten juga bekerja ekstra untuk mengawasinya,” Kata Taqwaddin memaparkan hasil investigasi tim Ombudsman.

Masih mengutip hasil investigasi tersebut, Taqwaddin memaparkan saat ini luas areal perkebunan di Pidie Jaya mencapai 13.000 hektare sehingga kebutuhan akan pupuk urea sangat tinggi. Sayangnya lanjut Taqwaddin, petani kerap kesulitan mendapatkannya dan hal ini juga terjadi karena masuk pupuk urea dalam usulan e-RDKK, hanya dari kelompok petani sawah. Adapun kelompok tani kebun tidak masuk, sehingga jatah petani sawah juga digunakan petani kebun dan tambak.

“Kebutuhan yang masuk e-RDKK hanya untuk petani sawah, sedangkan petani kebun tidak, sehingga pupuk di kios-kios pengecer kekurangan. Ada kelompok tani yang mengaku hanya mendapatkan 3 ton dari 20 ton permintaan pupuk urea dan poska subsidi. Jadi sangat sulit bagi mereka petani kecil untuk merawat padi,” tutup Taqwaddin.(Win)

Editor :Arman

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Cegah Penyebaran Covid-19, Jaksa Kejari Aceh Besar Turun ke Jalan

Wali-news, Aceh Besar – Sejumlah jaksa dari Kejaksaan