Badko HMI Sulselbar Gelar Dialog Publik “Urgensi RUU KUHP di Indonesia”

Badko HMI Sulselbar Gelar Dialog Publik “Urgensi RUU KUHP di Indonesia”

0
Dialog Publik yang digelar di Roemah Kopiku, Kota Makassar, pada Minggu (29/9/2019)

wali-news.com, Makassar – Di Warkop Roemah Kopiku, Kota Makassar, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan dan Barat (Badko HMI Sulselbar) menggelar dialog publik bertemakan “Urgensi RUU KUHP dalam Penegakkan Hukum dan HAM di Indonesia”.

Kegiatan yang digelar pada Minggu siang (29/9/2019) tersebut menghadiri narasumber dari Akademisi Fakultas Hukum UMI Makassar Prof. Dr. Laode Husen, S.H. M.H., Praktisi Hukum Wahidin Kamase, S.H., dan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sulsel Abdul Aziz Saleh, S.H.

Dalam penyampaiannya, Abdul Aziz Saleh mengatakan banyak publik yang menilai bahwa DPR memilih timing yang tidak tepat dalam melakukan pengesahan sejumlah RUU, yaitu di akhir masa jabatan.

“Oleh karena itu, kerja DPR mengejar pembahasan RUU. Nah itulah yang patut dipertanyakan,” tuturnya.

Kemudian Praktisi Hukum Wahidin Kamase, S.H. menyampaikan bahwa pasal perzinahan dinilai penting dan harus hadir karena negara harus dapat mengatur sistem kemasyarakatan agar setiap orang tidak semena-mena dalam memperlakukan wanita.

Di samping itu, pasal tersebut juga untuk mengatur moralitas masyarakat dan melindungi harga dan martabat perempuan.

“Pasal perzinahan harus hadir. Kenapa? Karena negara harus bisa mengatur kehidupan masyarakat agar orang tidak sembarangan memperlakukan perempuan,” tegasnya.

Sementara Prof. Dr. Laode Husen, SH. M.H. menjelaskan bahwa saat ini Indonesia sudah berada dalam fase negara hukum yang bertanggung jawab, yang memiliki 2 elemen.

“Kedua elemen tersebut adalah pertanggungjawaban negara dan perlunya fungsi kontrol terhadap negara,” terangnya.

Akademisi yang juga merupakan Wakil Rektor III UMI Makassar ini pun juga berpendapat bahwa aksi unjuk rasa termasuk bentuk kontrol terhadap negara.

Meski demikian, perlu diketahui bahwa terdapat lebih dari 700 pasal di dalam RKUHP yang harus dianalisis dan dibahas, sehingga tidak akan mudah untuk membatalkan RKUHP yang telah dibahas selama bertahun-tahun tersebut.
(Tiara Ayu)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

DPD Kota Bandar Lampung Partai Gelora Indonesia Deklarasi Dukungan Untuk Eva-Deddy

wali-news.com, Bandar Lampung – Deklarasi dukungan Partai politik