Banyak Masalah terkait Izin Tambang, Ini Kata Ombudsman Aceh

Banyak Masalah terkait Izin Tambang, Ini Kata Ombudsman Aceh

0

wali-news.com, Banda Aceh – Setelah berlakunya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah ada beberapa urusan dan kewenangan yang beralih, baik dari Kabupaten/Kota ke Provinsi maupun sebaliknya. Salah satunya yaitu pada bidang pertambangan, yang semula berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota sekarang menjadi urusan dan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Hal tersebut menjadi perhatian Ombudsman RI Aceh, sehingga melakukan Kajian Sistemik. Kajian ini dimaksudkan untuk menemukan alternatif solusi terkait peralihan kewenangan dan urusan pertambangan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr. Taqwaddin mengatakan bahwa “Sektor Pertambangan menjadi salah satu fokus karena banyak laporan dugaan maladministrasi yang masuk ke kantornya, baik pada urusan perizinan maupun pengawasan”. Hal tersebut diungkapkan saat membuka kegiatan FGD Transisi Perizinan dan Pengawasan Tambang Pasca berlakunya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah di Hotel The Padee, Aceh Besar (14/8).

Pada kegiatan tersebut turut diundang para Pejabat dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Dinas Enegi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan(DLHK) Aceh, Polda Aceh, serta perwakilan dari DPMPTSP, DLH Kabupaten Pidie, Aceh Jaya, dan Nagan Raya. Di pihak Non Pemerintah hadir perwakilan Walhi dan Gerak Aceh serta perwakilan pengusaha tambang.

Ayu Parmawati Putri, MKN, Asisten Ombudsman Aceh yg merupakan salah seorang anggota tim kajian, dalam materinya menyampaikan beberapa temuan yang didapatkan timnya saat turun ke lapangan, salah satunya yaitu proses perizinan yang masih melibatkan pihak Kabupaten/Kita untuk rekomendasi karena adanya Surat Edaran (SE) Gubernur Aceh dan lemahnya pengawasan selama ini.

Hal tersebut diakui oleh Destin, selaku Kepala Bidang Perizinan pada DPMPTSP Aceh Jaya yang turut hadir pada kegiatan tersebut. “Kami di daerah jadi serba salah sekarang. Secara Undang-Undang, pertambangan bukan lagi menjadi urusan dan kewenangan kami lagi, tetapi disisi lain ada SE Gubernur Aceh yang melibatkan kami kembali” ujar Destin.

Pada kegiatan FGD tersebut, perwakilan dari Direskrimsus Polda Aceh AKP Adhitya Pratama juga menyeroti lemahnya pengawasan. “Kedepan kita berharap pengawasan lebih ditingkatkan, supaya kegiatan pertambangan berjalan dg baik dan meminimalisir efek negatif dari kegiatan tersebut” kata Adhitya. Dinas ESDM Aceh yang diwakili oleh Chairil menyebutkan bahwa mereka hanya menjalankan amanah Undang-Undang saja, krn secara peraturan, pertambangan menjadi kewenangan dan urusan Provinsi.

Di akhir sesi kegiatan FGD tersebut, Dr Taqwaddin yang memimpin acara mengatakan “Tim Kajian Ombudsman akan mendalami lagi SE Gubernur Aceh No 120 Tahun 2016 tentang proses perizinan serta pengawasan pertambangan. Saran dan masukan dari peserta sangat kami butuhkan guna melengkapi kajian yang sedang kami lakukan”. Demikian pungkas Taqwaddin.(red)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Rumah Yatim Terima Bantuan Dari Satbrimob Polda Aceh dan Bhayangkari

Banda Aceh РPersonil Satbrimob Polda Aceh dan Pengurus