BEM Se-Aceh Minta Gubernur Menjelaskan Kekisruhan Di Aceh Saat Ini

BEM Se-Aceh Minta Gubernur Menjelaskan Kekisruhan Di Aceh Saat Ini

0
Mahasiswa yang melakukan unjuk rasa, halaman kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (3/4)

wali-news.com, Banda Aceh – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Aceh melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh Senin (3/4). Unjuk rasa tersebut terkait kebijakan gubernur Aceh Zaini Abdullah yang tidak mewujudkan pembangunan untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat, melainkan mengabaikan seluruh larangan yang sudah digariskan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) demi mensejahterakan keluarga dan kroninya saja. Mahasiswa berharap agar gubernur Aceh menjumpai dan menjelaskan kekisruhan yang terjadi di Aceh saat ini.

Koordinator aksi BEM Mahasiswa Aceh, Rahmat Faisyal dalam orasinya mengatakan, Undang Pemerintahan Aceh lahir dari rahim penderitaan rakyat Aceh, ia hasil dari pertumpahan darah akibat konflik dan kepiluan karena tsunami. UUPA bukan hasil dari perjuangan salah satu pihak, melainkan kesadaran kedua pihak berkonflik akan penderitaan konflik dan kesedihan rakyat Aceh akan bencana gempa yang berujung tsunami.

Lebih jelas dia mengatakan, bahwa dalam Pasal 47 UUPA ditegaskan larangan keras bagi kepala Daerah, yang diantaranya, membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain. Dilarang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan, menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan.

“Rakyat berkali-kali resah setiap terjadi mutasi, sebab itu menjadi pertanda macetnya pembangunan, dan kacaunya pemerintahan akibat Aparatur Sipil Negara yang sudah memiliki prosedur dan makanisme diabaikan begitu saja, tata kelola pemerintahan bergerak ke belakang, ke zaman orde baru, zaman yang pernah dibenci oleh rakyat Aceh dan kini sudah ditinggalkan oleh segenap rakyat Indonesia,” katanya.

Menurutnya, semangat untuk mewujudkan pemerintahan sendiri dibawah payung NKRI justru menjadikan pemerintahan untuk keluarga dan kroni sendiri dengan alasan menegakkan UUPA.

“Padahal, yang sedang dan nyata ditegakkan adalah kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, keluarga, dan kroni dengan berlindung dibawah kesaktian UUPA,” bebernya.

Dia juga mengatakan, semua elemen yang tersadar bahwa UUPA sedang dan telah dibajak, semakin menyadari posisi rakyat banyak yang makin resah dan gelisah oleh kekacauan pemerintahan dan macetnya pembangunan.

“Untuk itu, sebelum kerasahan menjadi massif dan berubah menjadi tsunami kemarahan rakyat,” ujarnya.

Hingga aksi mahasiswa bubar, pihak pemerintah Aceh tidak mau menjumpai mahasiswa. Maka sebelum membubarkan diri menuju ke Kantor DPRA Mahasiswa Aceh menyampaikan tiga tuntutan rakyat, yang isinya sebagai berikut:

1. Akhirilah masa  pemerintahan dengan kepatuhan dan ketundukan kepada sumpah/janji dan kewajiban gubernur untuk melaksanakan semua undang-undang dan peraturan perundangan yang berlaku dan hentikan politik jual murah UUPA.

2. Mendesak seluruh anggota DPRA untuk kembali menggelar sidang paripurna khusus DPRA untuk menggunakan salah satu hak DPRA guna mendesak Gubernur patuh kepada peraturan dan menghentikan tindakan yang berpotensi membuat keresahan publik secara luas.

3. Mendesak Pemerintah Pusat menggunakan kewenangannya melakukan koreksi dan atau membatalkan putusan Gubernur Aceh, mengusut aktor intelektual yang telah menjatuhkan wibawa Mendagri melalui media massa sehingga membuat konflik di Kementerian Dalam Negeri, dan menindaklanjuti surat DPRA yang meminta untuk menonaktifkan Gubernur Aceh sekiranya terus melakukan makar terhadap peraturan perundang-undangan.

“Apabila tuntutan kami diabaikan maka kami akan menggelar pengadilan rakyat untuk mengambil alih pemulihan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat, taat kepada peraturan perundang-undangan, dan mengakhiri semua kegaduhan menurut cara-cara rakyat. Selamatkan UUPA dari perompak politik, rakyat bersatu tak bisa dikalahkan,” tegasnya.

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Cegah Penyebaran Covid-19, Jaksa Kejari Aceh Besar Turun ke Jalan

Wali-news, Aceh Besar – Sejumlah jaksa dari Kejaksaan