Besok, Fakultas Hukum Unsyiah Bedah Kasus Uji Konstitusionalitas Perpu Ormas terhadap UUD NRI Tahun 1945

Besok, Fakultas Hukum Unsyiah Bedah Kasus Uji Konstitusionalitas Perpu Ormas terhadap UUD NRI Tahun 1945

0

wali-news.com, Banda Aceh– Fakultas Hukum Unsyiah melalui Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH), akan melaksanakan Bedah Kasus di Aula Fakultas Hukum Universitas‚Äč Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, besok, Kamis (2/11/2017).

Ketua Laboratorium Klinis Hukum pada Fakultas Hukum Unsyiah yang juga sebagai penyelenggara kegiatan, Kurniawan S, S. H., LL.M menjelaskan bahwa kegiatan Bedah Kasus ini sebagai wujud manifestasi kontribusi terbaik Universitas Syiah Kuala melalui Fakultas Hukum sebagai Jantung Hati Rakyat Aceh dalam membangun Aceh melalui Pengawalan terhadap berbagai kebijakan dan regulasi yang ada dalam bingkai hukum nasional.

“Dengan adanya kegiatan ini juga kiranya dapat menjadi sarana untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman disamping juga dapat meningkatkan Kesadaran berkonstitusi bagi semua warga negara Indonesia baik para mahasiswa, para praktisi, para aktifis serta masyarakat Aceh pada umumnya,” harapnya.

Bedah kasus kali ini mengambil tema “Uji Konstitusionalitas Perpu Ormas terhadap UUD NRI Tahun 1945 , antara harapan dan dilema paska disetujui oleh DPR RI.”

Dalam bedah kasus besok, LKBH Fakultas Hukum Unsyiah menghadirkan dua dosen Hukum Tata Negara FH Unsyiah sebagai pembedah yaitu :
1). Dr. Zahratul Idami, S.H. M.Hum
2). Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H.

“Selain itu, LKBH Fakultas Hukum Unsyiah juga menghadirkan sejumlah Ormas dan OKP yang ada di Aceh termasuk utusan Pemerintah dalam hal ini Badan Kesbangpol Aceh sebagai Narasumber sekaligus menyampaikan perspektif dan harapannya terhadap Perpu yang sudah disetujui oleh DPR RI tersebut,” ujarnya.

Adapun diantara para Ormas dan OKP dan Utusan Pemerintah tersebut adalah :
1). Kepala Badan KESBANGPOL Aceh.
2). Utusan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Aceh.
3). DPW Gerakan Bela Negara (GBN) Aceh.
4). Utusan PW Muhammadiyah Aceh.
5). Ketua PERADI Aceh.
6). Utusan Rabitah Taliban Aceh (RTA).
7). Ketua DPD KNPI Aceh.

“Para peserta yang diundang pada kegiatan Bedah Kasus besok berasal dari berbagai unsur diantaranya para perwakilan Omas dan OKP, para Akademisi Fakultas Hukum dan FISIPOL Unsyiah, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (DIH) Fakultas Hukum Unsyiah, Ketua Program Magister Kenotariatan (MKn), Ketua Program Magister Ilmu Hukum (MIH), Ketua Program Kerjasama Fak. Hukum Unsyiah, para Advokat, dan para Aktifis Hukum dan Demokrasi,para Mahasiswa serta unsur lainnya. Selain itu, penyelenggara juga mengundang para berbagai utusan Omas atau para stakeholder yang berminat kiranya berkenan hadir pada acara tersebut,” tambahnya.

Sementara itu Wakil Dekan (Wadek) I Fakultas Hukum Unsyiah Dr. Azhari Yahya, S.H., MCL., MA menyatakan bahwa kegiatan Bedah Kasus ini merupakan wujud manifestasi peran dan kontribusi kampus dalam mewujudkan salah satu Dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi Unsyiah, khususnya Fakultas Hukum Unsyiah yaitu di bidang Penelitian (kajian) termasuk Pengabdian Masyarakat disamping bidang Pendidikan.

“Kegiatan Bedah Kasua ini juga sebagai langkah responsif yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Unsyiah melalui Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) yang berada di bawah Laboratorium Klinis Hukum Fakultas Hukum Unsyiah terhadap setiap polemik hukum yang timbul serta terhadap berbagai Kebijakan yang berdampak terhadap Aceh,” terang Dr. Azhari Yahya.

Menurutnya Fakultas Hukum Unsyiah bertekad akan mendedikasikan intelekualitasnya secara institusional untuk turut ambil bagian dalam upaya membantu menyelesaikan setiap polemik hukum dan kebijakan yang terjadi termasuk yang berdampak terhadap Aceh.

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

300 Pelajar Barsel Ikuti Vaksinasi Covid dari BINDA Kalteng

Wali-news.com. Ratusan pelajar dari sejumlah sekolah di Kabupaten