BKKBN Turut Berupaya Mewujudkan Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) Pemerintahan Jokowi-JK

BKKBN Turut Berupaya Mewujudkan Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) Pemerintahan Jokowi-JK

0

wali-news, Banda Aceh – Kepala BKKBN Pusat, Surya Chandra Surapaty, melalui sekretaris utama BKKBN, Nofrijal mengatakan, sebagai salah satu lembaga pemerintah, BKKBN turut berupaya mewujudkan sembilan agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita) pemerintahan Jokowi-JK tahun 2015-2019. BKKBN turut berperan pelaksanakan strategi pembangunan nasional 2015-2019 dengan fokus penggarapan pada dimensi pembangunan kesehatan serta mental/karakter (Revolusi mental) yang diintegrasikan ke dalam program KKBPK.

“Untuk itu, program KKBPK dengan berbagai kegiatan prioritas di dalamnya senantiasa diarahkan untuk mevvujudkan Nawa Cita, terutama Cita ke-3, Cita ke-5, dan Cita ke-8,” kata Nofrijal pada pembukaan Sosialisasi dan Konsultasi Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Keluarga Berencana  Tahun 2017, yang digelar di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Rabu (1/2/2017) malam.

Dia menyebutkan, program KKBPK mendukung Cita ke-3, “membangun Indonesia dari pinggiran dengan kerangka negara kesatuan” melalui pembentukan kampung KB yang sudah terbentuk hampir seluruh kabupaten/kota, mendukung Cita ke-5, “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia” melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, pelayanan keluarga berencana diberikan sepanjang siklus usia reproduks,i sementara program pembangunan keluarga menggunakan pendekatan siklus kehidupan.

“Program KKBPK juga mendukung upaya mewujudkan Cita ke-8 “melakukan revolusi karakter bangsa” yang diawali dengan revolusi mental,” ujarnya

Dalam melaksanakan tugasnya mendukung Nawa Cita tersebut diatas, BKKBN menyusun kebijakan, strategi, dan upaya yang optimal melalui Program KKBPK, terutama melalui upaya pencapaian target dan sasaran yang sudah ditentukan dalam RPJMN 2015-2019 yaitu : menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun), meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR), menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi DO, meningkatnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), menururnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuri (unmet need) dan menururnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 -19 tahun).

“Target atau sasaran tersebut tentunya harus dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintahan kabupaten/kota sebagai  penjabaran dari urusan pemerintahan konkuren  sebagaimana tertuang dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar Nofrijal.

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Disdik Aceh dan Kemendikbud Ristek Gelar Bimtek E-Pembelajaran Berbasis TV dan Suara Edukasi

Wali-news.com, Banda Aceh – Pada saat ini teknologi