BPKP, BPK Dan Inspektorat Diminta Audit Dana Desa kota Banda Aceh TA 2019

BPKP, BPK Dan Inspektorat Diminta Audit Dana Desa kota Banda Aceh TA 2019

0

wali-news.com, Banda Aceh – Menurut pernyataan dari Kementrian Desa Republik Indonesia, Pemerintahan Pusat telah mengalokasikan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2019 senilai 275 triliun yang sebahagian besar dipakai untuk Infrastruktur. Sedangkan dalam lima tahun ke depan akan dinaikkan menjadi 400 triliun yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Hal itu disampaikan salah seorang pemerhati pembangunan Aceh, Usman, SH melalui siaran persnya yang diterima media ini, Kamis (28/11/2019).

Dirinya meminta kepada pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Inspektorat, agar menurunkan team Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) untuk memeriksa dan mengaudit keuangan Desa di Kota Banda Aceh Tahun Anggaran (TA) 2019.

“Ini perlu menurunkan team PKNnya untuk mengaudit setiap pembangunan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh setiap Gampong, kami menilai banyak sekali terjadi permasalahan,” ujar Usman yang juga merupakan warga kota Banda Aceh ini.

Ia menambahkan, pemerintah Kota Banda Aceh melalui undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Jo Perwalkot Banda Aceh nomor 74 Tahun 2018, telah mengalokasikan Anggaran tahun 2019 sejumlah 142,6 miliyar kepada 90 Gampong yang dibagi ke sembilan Kecamatan, menurutnya, dengan dana yang begitu besar, namun mayoritas masyaratnya masih saja hidup dibawah garis kemiskinan.

“Permasalahan yang sangat krusial dan mendasar adalah Sistem Informasi Gampong masih ditutup-tutupi oleh perangkatnya serta fungsi kontrol dari BPD (Tuha Peut) yang sangat lemah dan masih dikendalikan oleh kepala desa,” tambahnya.

Usman menjelaskan, sedangkan menurut Qanun nomor 1 Tahun 2019 Jo Perwalkot Banda Aceh nomor 6 Tahun 2018, sangat jelas bahwa peran Tuha Peut Gampong sangat diperlukan oleh masyarakat, untuk melakukan fungsi kontrol dan monitoring serta menampung aspirasi masyarakat terhadap setiap kebijakan Pemerintahan Gampong yang dinilai merugikan rakyatnya.

“Dalam hal ini, masyarakat juga berperan aktif untuk melakukan fungsi pengawasan dan berhak mendapatkan keterbukaan informasi Publik,” pungkas Usman. (Red)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Kalangan Akademisi Dukung Perluasan Ibu Kota Provinsi Aceh

wali-news.com, Banda Aceh – Wacana perluasan Ibu Kota