Capaian Ombudsman Aceh Selama Tahun 2018 dan Harapan 2019

Capaian Ombudsman Aceh Selama Tahun 2018 dan Harapan 2019

0

wali-news.com, Banda Aceh – Ombudsman RI Perwakilan Aceh Selama Tahun 2018 telah menerima 150 laporan dari masyarakat, tetapi cuma 135 laporan yang bisa ditindaklanjuti, sedangkan sisanya 15 laporan tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi persyaratan.

Hal tersebut disampaikan Dr Taqwaddin Husin Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh melalui Rudi Ismawan Asisten Koordinator Bidang Penyelesaian Laporan, juga didampingi Ayu Parmawati Putri Asisten Koordinator Bidang Pencegahan, serta para staf Ombudsman, saat konferensi pers, di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Rabu (16/1).

Ia menambahkan, Laporan masyarakat berdasarkan daerah instansi terlapor terbanyak dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh yaitu dari daerah Kota Banda Aceh sebanyak 61 Laporan Masyarakat (LM) yang menempati urutan pertama, kedua Aceh Besar sebanyak 24 LM, urutan ketiga Aceh Utara sebanyak 8 LM.

Sementara Laporan masyarakat berdasarkan klasifikasi subtansi, dari 24 subtansi paling banyak dari Kepegawaian 45 LM menempati urutan pertama, Kesejahteraan Sosial 11 LM menempati urutan kedua dan Pendidikan dan Pertanahan 9 LM menempati urutan ketiga.

Sedangkan Laporan masyarakat berdasarkan instansi terlapor, dari 20 instansi terlapor urutan pertama ditempati Pemerintah Kab/Kota sebanyak 61 LM, Urutan kedua ditempati Pemerintah Provinsi sebanyak 19 LM, Urutan Ketiga ditempati Kementerian Agama sebanyak 12 LM.

Sementara Ayu Parmawati mengatakan, dari survei kepatuhan standar pelayanan publik, dibagi menjadi 3 zona, Zona Hijau yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi, Zona Kuning yang memiliki tingkat kepatuhan sedang, Zona merah memiliki tingkat kepatuhan rendah.

“Di Aceh ada 9 Daerah yang telah melaksanakan kepatuhan pelayanan publik, diantaranya daerah zona hijau adalah Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Barata Daya dan Kota Langsa. Sementara daerah zona kuning diantaranya Kota Sabang, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Bireuen.”terangnya.

Ayu mengatakan, tujuan kepatuhan pelayanan publik adalah sebagai Penilaian Kepatuhan dimaksudkan untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam mempercepat peningkatan pelayanan kualitas publik.

Taqwaddin berharap Ombudsman RI Perwakilan Aceh di tahun 2019 memiliki Kantor baru yang luas karena kantor yang sekarang ini kecil sehingga kalau ada pertemuan kadang kepenuhan, membutuhkan tambahan asisten dan PNS untuk meningkatkan kinerja Ombudsman Aceh dalam mengawasi pelayanan publik soalnya kami sekarang cuma ada 12 orang di kantor ini, survei kepatuhan 14 kabupaten-kota ditingkatkan, penyelesaian laporan peringkat 10 besar, parnas penguatan jejaring, Optimalisasi Rakan Ombudsman, Mendorong Penguatan dan pencegahan di saber pungli Aceh dan Optimalisasi pengawasan rekrutmen ASN.

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Rumah Yatim Terima Bantuan Dari Satbrimob Polda Aceh dan Bhayangkari

Banda Aceh РPersonil Satbrimob Polda Aceh dan Pengurus