DAK 2018 Aceh Besar Hangus, Mahasiswa Apresiasi Kinerja Pemkab Aceh Besar

DAK 2018 Aceh Besar Hangus, Mahasiswa Apresiasi Kinerja Pemkab Aceh Besar

0

wali-news.com, Aceh Besar – Mahasiswa Aceh Besar, Muttaqin menyampaikan bahwa terkait matinya sejumlah uang yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Aceh Besar, yang bersumber dari APBN 2018, dirinya sangat mengapresiasi Pemkab Aceh Besar atas hal itu.

Lanjutnya, apresiasi itu ditujukannya untuk Pemkab Aceh Besar yang telah menunjukkan kinerjanya yang tidak mampu dalam menyerap milyaran anggaran DAK tersebut.

“Kasus anggaran DAK yang hangus di Aceh Besar adalah bukti atas kejujuran ketidakmampuan pemerintah, dan saya selaku mahasiswa Aceh Besar mengapresiasi atas kejujuran pemerintah,” katanya kepada wali-news.com Jum’at (14/9/2018).

Mahasiswa UIN Ar-Raniry asal Kecamatan Darul Kamal itu mengatakan, Kabupaten Aceh Besar yang di nahkodai oleh Ir Mawardi Ali dan Waled Husaini, akan kehilangan dana pembangunan senilai Rp 8,9 miliar, dari total pagu Rp 91,6 miliar DAK yang bersumber dari APBN 2018.

Diketahui, hal itu diakibatkan oleh gagalnya sejumlah tender paket di Dinas Kesehatan Aceh Besar. Menurut data dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Besar, senilai Rp 3,5 miliar lebih dari total DAK yang hangus tersebut disumbang dari gagalnya tender sejumlah paket di Dinas Kesehatan.

Adapun hingga batas waktu yang ditentukan yakni 21 Juli 2018, Dinas Kesehatan Aceh Besar tak juga menginput dokumen kontrak ke sistem online monitoring sistem perbendaharaan anggaran negara (OMSPAN).

Sementara Rp 5,4 miliar sisanya berasal dari akumulasi efesiensi lelang semua paket DAK fisik Aceh Besar. Itu artinya, semua dana tersebut tetap berada di rekening kementerian alias tak mengalir untuk daerah.

Selain itu, Dinas PUPR Aceh Besar juga tercatat sebagai SKPK yang ikut berkontribusi terhadap hangusnya alokasi DAK di Aceh Besar. Dinas PUPR Aceh Besar mendapat alokasi DAK Penugasan 2018 untuk urusan program air bersih senilai Rp 4,3 Miliar, dan Sanitasi Rp 6,9 Miliar. Juga, Dinas PUPR mengelola DAK Fisik Reguler 2018 senilai Rp 19 Miliar lebih.

Muttaqin mengatakan, atas kegagalan tersebut dirinya mengapresiasi kejujuran Pemkab Aceh Besar yang tidak mampu menyerap milyaran anggaran DAK tersebut.

“Kita mengapresiasi kejujuran Pemkab atas ketidakmampuan penyerapan anggaran DAK. Selain itu, bukti kegagalan pemerintah tersebut harus diapresiasi, karena secara tidak langsng pemerintah telah menontonkan kegagalannya pada publik yang selama ini ditutupi,” tambahnya.

Sekda Aceh Besar, Iskandar yang dikonfirmasi mengatakan, adapun beberapa paket gagal tender tersebut diantaranya adalah rehab gedung puskesmas di Blang Bintang.

Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kabupaten Aceh Besar, Rahmat Aulia, S.Pd,i, menyikapi persoalan tersebut menyampaikan, terkait persoalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Aceh Besar tahun 2018 yang harus dikembalikan ke Pemerintah Pusat, merupakan bukti bahwa Pemkab Aceh Besar, dalam hal ini dinas-dinas terkait (Dinas PUPR dan Dinkes-red) Aceh Besar belum mampu bekerja secara profesional dan maksimal dalam mengelola anggaran keuangan.

Dirinya mengatakan, proses tender yang terlambat dan hal tersebut lebih kepada persoalan teknis pelaksanaan kegiatan, membuat sejumlah dana yang begitu besar harus ditarik kembali ke Jakarta.

“Dalam hal ini tentunya juga sangat merugikan daerah, karena dana tersebut sangat bermanfaat dan berguna, terutama menyangkut persoalan air bersih dan kesehatan,” kata Rahmat Aulia, Kamis (13/9/2018).

Gagalnya serapan DAK 2018, ia harap menjadi pelajaran bagi Bupati Ir. Mawardi Ali, dan Wakil Bupati Tgk. Husaini A Wahab, ketika memilih dan menempatkan seseorang pada jabatan kepala dinas dan jajarannya.

Adapun Mudatsir yang merupakan Ketua Ikatan Pemuda Aceh Besar (IPAR) ke VI periode 2015-2017 mengatakan, matinya anggaran tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan pengelolaan anggaran di SKPK Aceh Besar sangat lemah. Seharusnya, lanjut Mudatsir, Sekda Aceh Besar dalam hal ini selaku Ketua TAPD beserta para kepala SKPK Pemkab Aceh Besar ada komunikasi yang bagus.

“Saya melihat diantara mereka tidak terjalin komunikasi yang bagus, sehingga terjadilah kelalaian dalam hal menyerap anggaran pusat. Juga tidak adanya sinkronisasi kerja antara SKPK di Aceh Besar,” bebernya.

Dirinya meminta Bupati Aceh Besar Ir. Mawardi Ali untuk serius membenahinya, karena kata Mudatsir, itulah yang terjadi saat ini dihampir setiap SKPK.

“Kita mengharapkan dinas-dinas ini bisa bersinergi, punya komunikasi yang bagus, punya sinkronisasi kerja. Kita tidak mengharapkan kejadian seperti ini terulang kembali pada tahun-tahun akan datang,” ujarnya.(Najmi)

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Rumah Yatim Terima Bantuan Dari Satbrimob Polda Aceh dan Bhayangkari

Banda Aceh – Personil Satbrimob Polda Aceh dan Pengurus