Dana Otsus Aceh Dikembalikan Ke Kabupaten/Kota 40 persen

Dana Otsus Aceh Dikembalikan Ke Kabupaten/Kota 40 persen

0

wali-news.com, Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada tahun 2018 telah membentuk Pansus Monev TDBH migas, dan otsus. Pansus monev TDBH migas dan dana Otsus tersebut dibawah kepemimpinan yang terdiri dari Komisi- komisi dan para ketua fraksi DPR Aceh yang di pimpin oleh Efendi, ST selaku ketua, Tgk. H. Anwar Ramli, S.Pd, MM sebagai sekretaris, dan Mohd. Alfatah, S.Ag sebagai wakil ketua.

“Rancangan perubahan qanun ketiga atas qanun Aceh, No 2 tahun 2018 tentang tatacara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak gas bumi, dan penggunaan dana otonomi khusus Aceh (DOKA) menjadi salah satu rancangan keputusan DPRA pada No: 2/DPRA/2018 tentang rancangan Qanun prioritas tahun 2018.”ujar Efendi saat konferensi pers, di Media Center DPRA, Banda Aceh, Rabu (14/11).

Beberapa hal penting dalam pembahasan rancangan Qanun dana Otsus dan TDBH migas ialah, bahwa penggunaan dana otonomi khusus dapat memberikan manfaat secara optimal bagi penyelanggara pemerintah daerah, dalam memperbaiki taraf kesejahteraan rakyat.

Perubahan ketiga Qanun Otsus dan TDBH migas ialah meliputi besaran bagian dana Otsus, antara pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penyempurnaan tata kelola.

Mekanisme pengawasan pengelolaan dana Otsus tersebut, berupa dana transfer sebagai pendapatan di kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah aceh, dan memerintah kabupaten/kota berkewajiban mengalokasikan Otsus paling sedikit 5% (lima persen) untuk pelaksanaan syariat islam sesuai kewenangannya.

Dalam pelaksanaan penguatan perdamaian, pemerintahan aceh dan pemerintah kab/kota berkewajiban mengalokasikan dana Otsus untuk mewujudkan perdamaian abadi, hal ini sangat diperlukan, menggingat adanya pengalokasian dana Otsus untuk aceh yang diakibatkan dengan terjadinya konflik berkepanjangan yang terjadi di aceh, hal ini juga sebagai pemenuhan kembali butir- butir MoU Helsinky, berupa program pemerintah, sehingga masyarakat aceh kembali merasakan perdamaian yang abadi.

Tgk. Anwar Ramli, S.Pd, MM  menjelaskan, penggunaan dan sasaran dana TDBH dan Otsus Aceh dikarenakan adanya berbagai pertimbangan untuk dirubah Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008.

“Perubahan Qanun dana Otsus yang dikelola Pemerintah Aceh sejumlah 100 persen pada tahun 2018, sehinggga Pemerintah Aceh mengalami beban yang sangat berat dikarenakan terlambatnya pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat,” ujar Anwar Ramli.

Untuk tahun 2019, Tgk. Anwar Ramli mengatakan bahwa pembagian Dana Otsus Aceh akan dikembalikan ke kabupaten kota sebesar 40 persen dan 60 persen untuk dikelola Pemerintah Aceh.

“Pada 2019, Dana Otsus akan dikembalikan ke kabupaten/kota sebanyak 40 persen akan tetapi yang membedakan dana otsus akan dilakukan pemotongan program bersama seperti program JKRA, beasiswa dan program bersama lainnya,”cetus Sekretaris Pansus Rancangan Qanun Dana Otsus Aceh.

Sebelumnya pembagian Dana Otsus Aceh mengalami dua kali perubahan yakni 60 persen untuk kabupaten kota dan 40 persen dikelola oleh Pemerintah Aceh namun hal tersebut belum mampu menjawab persoalan di daerah.

Sehingga pola pembagian Dana Otsus dengan porsi 60 persen untuk Pemerintah Aceh dan 40 persen untuk kabupaten kota, namun di perjalanan belum juga menjawab persoalan di kabupaten kota.(red)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Kalangan Akademisi Dukung Perluasan Ibu Kota Provinsi Aceh

wali-news.com, Banda Aceh – Wacana perluasan Ibu Kota