Di Dalam UU, Unjuk Rasa Tak Perlu Izin dari Kepolisian

Di Dalam UU, Unjuk Rasa Tak Perlu Izin dari Kepolisian

0
Ketua PBHI Sulsel menegaskan, dalam Undang-Undang, aksi unjuk rasa tak perlu izin dari siapapun

wali-news.com, Makassar – Larangan terhadap pelaksanaan aksi unjuk rasa hingga pelantikan presiden yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian jelas bertentangan dengan konstitusi dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Penyampaian Pendapat di depan umum.

Pertama kalinya dalam sejarah demokrasi terdapat negara di mana hak-hak dasar yang dijamin konstitusi dan dilindungi UU itu dilarang, yaitu di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.

Provinsi Sulsel pun juga terdampak kebijakan tersebut yang notabene secara geografis jauh dari lokasi pelantikan presiden dan wakil presiden.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sulawesi Selatan, Abdul Aziz Saleh.

“Seharusnya cara berpikir yang dibangun adalah pelantikan presiden dan wapres dalam kondisi aman dan steril dengan radius tertentu, sehingga memberi hak kepada siapapun untuk menyelenggarakan haknya secara bebas di luar radius tersebut,” tuturnya.

Di banyak negara dengan demokrasi yang sudah mapan, dalam mengatur ketertiban negaranya bukan dengan asumsi seolah jabatan presiden adalah jabatan keramat yang harus didewakan dalam suasana hikmat dan tenang.

Cara pandang seperti ini akan membahayakan perkembangan demokrasi di masa depan apalagi dengan memakai alat-alat kekerasan negara, seperti TNI dan Polri.

Ia menegaskan, di dalam Undang-Undang, aksi unjuk rasa tak perlu izin dari siapapun, sehingga hanya berupa pemberitahuan kepada aparat kepolisian agar dapat dikawal pelaksanaan hak dimaksud (menyampaikan aspirasi).

Oleh karena itu, tidak bisa pihak aparat menghalangi dengan dalih tidak mau memberikan tanda terima. Jika sudah diberitahukan akan dilaksanakan aksi, maka selesai sampai di situ, demonstrasi sudah dapat dilakukan secara legal.

Diterangkan bahwa menggunakan alasan ‘diskresi’ oleh pihak kepolisian untuk melarang aksi unjuk rasa dinilai tidak tepat dan menyalahi ketentuan hukum.

Diskresi jika dikaitkan dalam unjuk rasa, digunakan dalam penanganan aksi anarkis yang dapat membahayakan nyawa, sehingga aparat kepolisian dapat mengambil tindakan pencegahan atau penyelamatan diri dengan berbagai cara, seperti pembubaran massa aksi dan bahkan menembak si pelaku anarkis.

Dogma pada umumnya, diskresi dibenarkan sebagai tindakan administratif untuk mengisi kekosongan hukum dan memberi kepastian hukum terhadap suatu hal yang belum diatur, sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 28 tahun 1999 dan UU No. 30 tahun 2014.

Aksi unjuk rasa jelas pengaturannya dalam konstitusi maupun UU No. 9 tahun 1998, sehingga tidak dibenarkan menggunakan alasan diskresi untuk melarang aksi unjuk rasa yang dilakukan warga negara.

“Bernegara itu berhukum dan hanya hukum yang berhak melarang atau membolehkan. Kepatuhan hukum haruslah bersandarkan pada asas legalitas. Tinggal masing-masing pihak harus tunduk dan patuh kepada ketentuan hukum. Inilah esensi negara Indonesia berdasarkan hukum,” pungkas Abdul Azis.

(Tiara Ayu)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Ratusan Buruh Lampung Serbu Kantor DPRD Provinsi

Ratusan buruh dari Federasi Serikat Buruh Makanan dan