DPD Foreder Jokowi Aceh, Desak Pemerintah Aceh, Hentikan Penertiban Kawasan DAS Krueng Aceh Saat Pandemi

DPD Foreder Jokowi Aceh, Desak Pemerintah Aceh, Hentikan Penertiban Kawasan DAS Krueng Aceh Saat Pandemi

0

Wali-news, Banda Aceh- Pelaksanaan penertiban terhadap kawasan Daerah Aliran Sungai ( DAS ) bantaran Krueng Aceh, terkesan dipaksakan saat pandemi terjadi.

Demikian yang di sampaikan Ketua Dewan Pembina Foreder Jokowi Aceh, Sayed Munawir, Sabtu(27/10/2020), Menurutnya pelaksanaan ini terkesan di paksakan, seperti kita ketahui saat ini Aceh masih dalam suasana pandemi Covid-19.

Lanjut, dikatakan Sayed, seharusnya Pemerintah dapat menahan diri hingga menunggu keadaan kembali stabil.

Seperti kita ketahui dari sisi ekonomi masyarakat Aceh dalam pandemi ini sangat tidak baik, dimana warga sangat terdampak dengan pandemi ini.

Dia berharap, agar Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Provinsi sedianya dapat memberikan kesempatan untuk warga hingga pandemi selesai.

” Biarlah warga dapat bernafas selesai dengan pandemi ini, setidaknya dari sisi ekonomi mereka  sudah membaik, Usirlah orang saat kenyang, itu lebih manusiawi “, tutur Sayed Munawir.

Memang kita ketahui dalam Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2012 tentang pengelola daerah aliran sungai, tidak di benarkan untuk mendirikan bangunan dalam kawasan tersebut.

Namun disinilah kita lebih arif dalam menyingkapi masalah ini, yang menggunakan lahan inipun mereka yang hidup di garis bawah, Tutup Sayed.

Penolakan senada juga di sampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Aceh Besar (HIMAB), Dias Rahmatullah, Dia meminta Pemkab Aceh Besar untuk bisa memastikan agar pembongkaran bisa dihentikan untuk sementara waktu.

“Permintaan itu bukan tanpa alasan, mengingat kondisi ekonomi sedang tidak menentu yang di akibatkan oleh pandemi, menjadi acuan utama agar penggusuran lahan dan bangunan ini untuk dapat ditunda hingga pandemi berakhir,” kata Dias Rahmatullah.

Ia mengungkapkan prihatin melihat sebagian lahan dan bangunan DAS Krueng Aceh sudah mulai digusur.

“Meskipun Aceh Besar bebas dari zona merah menuju orange bukan berarti pandemi Covid-19 ini sudah berakhir. Masyarakat butuh sumber pencaharian, apalagi ditengah pandemi, seharusnya masyarakat dibantu oleh Pemkab Aceh Besar, bukan malah digusur,” ungkap Dias.

Ia menyebutkan, sejauh ini banyak keluhan dari masyarakat yang terdampak khususnya para peternak yang sudah menjual hewan peliharaan karena tidak disediakannya lahan yang strategis.

Menurut Dias, masyarakat menggunakan lahan dan mendirikan bangunan di sekitaran bantaran DAS Krueng Aceh karena tidak adanya lapangan kerja lain. Bahkan ia juga menyampaikan, bahwa yang terjadi hari ini adalah hasil dari kelalaian Pemkab Aceh Besar karena belum mampu menciptakan lapangan kerja yang layak dan strategis.

“Kawasan DAS Krueng Aceh memang berpotensi untuk mendongkrak perekonomian. Seharusnya permasalahan ini menjadi bahan instropeksi untuk Pemerintah Aceh Besar perihal lapangan kerja,” tegas Dias.

“Bupati Aceh Besar seharusnya hadir untuk menjawab kejenuhan terhadap pembongkaran ini, agar supaya keraguan masyarakat mampu terjawab,” demikian tutup Dias.(CMA/indojaya)

Editor : Chairan Manggeng

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Penderita Sembuh 131 Orang, Bireuen Dominasi Kasus Konfirmasi Covid-19

Wali-news, Banda Aceh—Penderita Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang