DPRK Aceh Barat Berang : Dinas ESDM dan DLHK Aceh Jadi Jubir Mifa Bersaudara

DPRK Aceh Barat Berang : Dinas ESDM dan DLHK Aceh Jadi Jubir Mifa Bersaudara

0

wali-news.com, Meulaboh – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan pencemaran dampak lingkungan oleh perusahaan Mifa Bersaudara, di ruang rapat komisi B, pada Rabu, (7/2).

Dalam kegiatan RDP, pihaknya juga memanggil, Pihak Mifa Bersaudara, Pemkab Aceh Barat, Dinas ESDM dan DLHK provinsi, DLH, Dinas Tenaga Kerja Aceh Barat serta Masyarakat Gampong Peunaga Cut Ujong. Untuk meminta penjelasan sesuai dengan pengawasan dan tangung jawab masing-masing. Kamis (7/2/19).

Dilaksanakannya RDP yang kesekian kalinya itu, mempertanyakan keseriusan mifa bersaudara untuk menyelesaikan persoalan terkait pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan limbah perusahaan, jumlah tenaga kerja putra daerah serta ganti rugi rumah dan tanah warga yang terdampak debu batu bara di wilayah stokpel desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo.

Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli, SE menyampaikan, tujuan RDP untuk mempertanyakan tanggung jawab serta komitmen perusahaan terkait persoalan yang tak kunjung selesai tersebut.

“Kita berharap ada kejelasan dari pihak perusahaan dan dinasker Aceh Barat, pertama terkait penanganan limbah dan berapa jumlah real tenaga kerja Aceh Barat yang sudah dipermanenkan maupun yang belum,” Ujarnya.

Ia juga menanyakan kepada pihak mifa, kanapa lubang bekas tambang belum juga di reklamasi, itukan membahayakan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar tambang, begitu juga dengan limbah, kenapa di buang langsung ke sungai, sehingga menyebabkan petani merugi dan dapat menganggu kesehatan masyarakat sekitar. kata Ramli.

Ramli menambahkan pihak Dinas ESDM dan DLHK provinsi, jangan memposisikan sebagai juru bicara perusahaan, apa yang di sampaikan terkait perusahaan semua benar dan positif, tapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, seharusnya laporan itu dibuat dengan benar, jangan seenaknya membuat laporan Tampa ada kajian. Pungkasnya

“Dengan berangnya Dalam RDP tersebut Ketua DPRK Ramli, SE juga menunjukkan satu botol air limbah sebagai bukti pencemaran lingkungan dilapangkan, apa yang disampaikan oleh pihak ESDM dan DLHK provinsi itu tidak sesuai dengan kondisi fakta di lapangan, jangan membohongi masyarakat,”

DPRK mengaku kecewa atas sanggahan Dinas Ekonomi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Provinsi Aceh. Pihak yang diharapkan berada di barisan masyarakat malah bermetamorfosa menjadi Public Relations (PR) atau humas perusahaan.

Ramli pun berniat akan melaporkan perusahaan mifa bersaudara. Termasuk membawa laporan dari masyarakat dan civil society mengenai dugaan pencemaran dan pelanggaran lainnya.

Masrizal, S.Sos anggota komisi B menambahkan, Kehadiran perusahaan harus benar-benar dirasakan manfaatnya, terutama untuk masyarakat kawasan tambang atau ring satu Aceh Barat dan Aceh secara umum,

“Perusahaan harus mampu membawa perubahan untuk daerah, baik pendapat daerah maupun SDM nya,”

Ia juga menanyakan, bagaimana pola pengrekrutan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan, jangan sampai banyak yang lolos karena ada orang dalam sehingga tidak ada transparansi dalam prosesnya, karena dari laporan yang kita terima tenaga kerja yang diterima banyak orang dari luar Aceh. Cetusnya.

Wakil Kepala Teknik Tambang Indra Basudewa menegaskan, bahwa tidak benar jika perusahaan telah meninggalkan lubang tambang, faktanya areal tersebut merupakan bukaan sementara yang terus dikelola sebagai area konservasi dan akan dilakukan kegiatan penambangan dalam beberapa tahun kedepan menyesuaikan Rencana Kerja.

Terkait Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang, Perusahaan sudah comply dengan menempatkan Jamrek dalam bentuk Bank Garansi lebih dari 5 milyar dan Deposito Jaminan Pasca Tambang lebih dari 1 milyar.

Terkait jumlah tenaga kerja, Perusahaan tentunya sangat memprioritaskan tenaga kerja asal Aceh, dimana serapannya khusus karyawan Mifa berjumlah 228 orang (81% asal Aceh) sementara jika di gabungkan dengan Mitra kerja, total karyawan 1478 orang (76 % asal Aceh).

PT Mifa komit dan mematuhi regulasi,
melapor dan mendapat pengawasan dari dinas terkait untuk urusan pertambangan. Dan semua informasi yang disampaikan terukur dan teruji dari hasil inspeksi , pemantauan dan pelaporan.

Kadis Lingkungan Hidup Aceh Barat, Muliadi Mengatakan terkait pencemaran lingkungan, pihaknyai akan melakukan evaluasi penerapan Amdal perusahaan.

“Kita akan segera lakukan kajian terkait penerapan Amdal, apabila tidak dilakukan sesuai prosedur yang sudah diatur dalam Amdal maka kita akan mengambil tindakan,” jelasnya, (Red).

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Nekat Melintasi Perbatasan Untuk Mudik, 22 Orang Diswab Antigen, 1 Reaktif

Wali-news.com, Aceh Tamiang – Petugas gabungan yang terdiri