Dugaan Pelanggaran Dalam Pilkada Beltim 2020, LBH KUBI: Unsur Delik Tindak Pidana Menghasut Tidak Terpenuhi

Dugaan Pelanggaran Dalam Pilkada Beltim 2020, LBH KUBI: Unsur Delik Tindak Pidana Menghasut Tidak Terpenuhi

0
Divisi Hukum Pidana LBH KUBI Aprizal Palewa

Pangkalpinang, Wali-News.com – Dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Timses Paslon No. Urut 1 pada pilkada Belitung Timur (Beltim) tahun 2020, diduga telah bermuatan hasutan/fitnah yang melanggar pasal 69 huruf c UU 8/2015.

Anggota Divisi Hukum Pidana Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Untuk Bangsa Indonesia (KUBI), Aprizal Palewa mengatakan bahwa kampanye yang menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan atau kelompok masyarakat telah bertentangan dengan pasal 69 c.

“Namun, tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa harus dibuktikan secara cermat, jelas, dan lengkap. Sebagaimana disyaraktkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 143 KUHP.” Ujar Aprizal

Semua unsur delik harus dicocokan atau penyesuaian, ketika sudah cocok baru dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepada subjek pelakunya. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terepenuhi, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi.

Tindak Pidana Penghasutan bukan lagi delik Formil melainkan delik Materil berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009, pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila berdampak pada tindak pidana lain, seperti kerusuahan atau perbuatan pidana lainnya. Sehingga frasa penghasutan adalah delik materil yang memerlukan dampak atau akibat, Sepeti kerusuhan atau suatu perbutan anarki lain.

“Jadi menurut hemat saya frasa menghasut (unsur tidak pidana menghasut) ini tidak terpenuhi dalam kalimat yang diucapakan oleh terdakwa, terdakwa mengatakan karena kalau bersih pilkada belitung timur, maka yang menang akan nomor 1 dan kemudian dijawab oleh masyarakat peserta kampanye. Ditambah lagi delik ini merupakan delik materil, yang mana memerlukan dampak atau akibat terlebih dahulu baru bisa dimintai pertanggung jawaban pidana.“ sambung Aprizal

Pada pasar 69 huruf c bahwa dengan adanya frasa menghasut dan memfitnah berati dalam pasal ini mengadung dua delik yang berbeda, delik materil untuk Menghasut dan delik formil untuk memfitnah. Sehingga Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus jelas menguraikan unsur dalam setiap pasalnya.

“Pasal tersebut tidak memberiakan penjelasan yang jelas mengani pengertian frasa, menghasut, memfitnah, dan mengadu domba, sehingga untuk perlu mengacu pada pengertian yang terdapat pada KBBI atau KUHP yang mengatur terkait frasa tersebut. Karena dengan tidak adanya penjelasan akan menjadi sulit untuk menentukan Pemaknaan terhadap Perbuatan, yang dimana padahal ini sangat penting dalam delik formil (memfitnah) untuk menentukan kapan perbuatan itu selesai dilakukan.” tambah Aprizal

Berdasarkan pasal 143 KUHAP terdapat kelemahan dakwaan syarat formil dan meteril Syarat formil diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf a berkaitan dengan tanggal dan identitas lengkap terdakwa.  Syarat Materil diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf b, bahwa dakawaan harus berisi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan.

“Dakwaan tidak menjelaskan secara jelas unsur-unsur pasal yang didakwaan, mengingat bahwa unsur dalam pasal 69 huru f c, meliputi menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat. Akan tetapi JPU tidak menjelaskan unsur-unsur pasal tersebut sehingga penfasiranya tidak jelas. Hal ini penting untuk pemaknaan terhadap perbuatan terutama dalam delik formil.” papar Aprizal.

Aprizal juga menjelaskan bahwa analisis dakwaan yang dia paparkan murni berdasarkan kajian objektif dan tidak dipengaruhi oleh pengaruh politik apapun.

“LBH KUBI tidak berafiliasi dengan politik manapun karna lembaga bantuan hukum harus bersifat independen,” pungkas Aprizal. (Jp/WN)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Jumlah Pasien Positif Covid-19 di Babel Meningkat, Begini Tanggapan HMI

Pangkalpinang, Wali-News.com – Pandemi Covid-19 yang terjadi di