Gebrak Serukan Perlawanan Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja Peringati Hari May Day

Gebrak Serukan Perlawanan Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja Peringati Hari May Day

0

wali-news.com – Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar menyuarakan penolakan penuh terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja serta menggalang solidaritas antar rakyat dalam menghadapi krisis Covid-19 (1/5/20).

Dua hal ini menjadi isu besar dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day lantaran kelas pekerja menjadi korban Covid-19 dan rencana pengesahan omnibus law yang akan menerapkan perbudakan modern di Indonesia demi akumulasi keuntungan investor.

“Kami menilai penundaan klaster ketenagakerjaan merupakan upaya pemerintah dan DPR memecah belah perjuangan rakyat yang selama ini menolak omnibus law,” ungkap juru bicara Gebrak sekaligus Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah menanggapi perkembangan terakhir dari omnibus law. Gebrak pun mendesak pemerintah dan DPR membatalkan pembahasan omnibus law di semua klaster.

“Sebelas kluster di dalamnya merupakan senjata yang mematikan bagi buruh, petani, masyarakat adat, nelayan, pelaut, pers, bahkan tenaga pendidik, dan mahasiswa, apalagi mereka yang rentan karena identitas gender, agama dan ras. Semua gerakan rakyat telah menolak sejak awal. Ini adalah masalah bagi 99 persen warga negara Indonesia bukan hanya kelas pekerja.”

Hal itu sejalan dengan analisis Sekolah Mahasiswa Progresif (Sempro) yang menilai pemangkasan terhadap hak dasar buruh akan mempersempit akses pendidikan terhadap anak buruh. Selain itu, para mahasiswa dan pelajar yang merupakan calon pekerja juga akan kehilangan kepastian kerja (job security) dan kepastian penghidupan.

Bagi masyarakat adat di seluruh Indonesia, omnibus law mengancam tanah adat milik mereka. Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), aturan ini meningkatkan peluang kriminalisasi masyarakat adat yang berusaha mempertahankan tanahnya dari penguasaan investor.

Sementara itu, berdasarkan analisis Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), omnibus law mengabaikan perlindungan lingkungan hidup yang merugikan masyarakat di sekitar proyek pembangunan infrastruktur. Misalnya, warga sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang Bali yang kesehatannya terganggu karena polusi udara yang dihasilkan PLTU.

Di sisi lain, berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), kejahatan korporasi akan semakin sulit dijerat karena omnibus law meredusir pertanggungjawaban pidana korporasi dan strict liability (pertanggungjawaban mutlak) serta memangkas hak gugat masyarakat.

Adapun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta berpendapat omnibus law membuka keran penggusuran paksa di wilayah perkotaan. Perampasan ruang hidup di perkotaan akan semakin massif demi kepentingan investasi sehingga konflik sosial di masyarakat semakin terbuka lebar. Jurang si kaya dan si miskin akan semakin terbuka lebar dengan adanya aturan ini.

Bagi mereka rakyat miskin dari kelompok rentan terutama perempuan, disabilitas dan orang dengan identitas gender dan orientasi seksual minoritas akan semakin terpinggirkan dan tertindas. Menjadi korban terdampak yang berada di lapisan terbawah.

Editor : Ikhsan

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Puluhan Mahasiswa dan Buruh Lampung, Bersatu Menolak Pengesahan RUU Omnibus Law

wali-news.com, Bandar Lampung – Puluhan massa Gerakan Buruh