GeRAK Aceh Barat : Mengutuk Tindakan Manajemen Mifa Karena Menghalangi Tim Pansus DPRK Aceh Barat

GeRAK Aceh Barat : Mengutuk Tindakan Manajemen Mifa Karena Menghalangi Tim Pansus DPRK Aceh Barat

0

wali-News.com, Meulaboh – GeRAK Aceh Barat Mengutuk perilaku management PT. Mifa Bersaudara yang kami duga secara tidak lansung telah melakukan upaya menghalang-halangi Tim Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh BarRed)at untuk memantau atau melihat secara lansung pengoperasian IUP produksi milik PT Mifa Bersaudara yang berada dilokasi pertambangan di Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat. Rabu, (26/12/18).

Saat mendampingi Tim Pansus. Edy Syah Putra Koordinator GeRAK menyaksikan secara lansung bagaimana penolakan secara terstruktur yang dilakukan oleh perwakilan management perusahaan terhadap keberadaan tim Pansus. Padahal ini sepatutnya tidak terjadi apabila mereka paham tentang fungsi dari Legislatif, dan bukan tidak mungkin kami menduga ada upaya atau unsur kesengajaan untuk menghalang-halangi upaya monitoring ke lokasi pertambangan tersebut.

“Awal mulanya mereka menerima dan pihak management yang sebelumnya diwakilkan kepada Fajar sempat mempresentasikan alat pelingdung diri (APD) kepada rombongan tim pansus ketika akan turun kelokasi tambang yang berjumlah 14 orang tersebut”.

Ini kan konyol dan memalukan, secara lansung management perusahaan telah menghina keberadaan lembaga negara tersebut yang telah dijamin dalam undang-undang untuk melakukan fungsi pengawasan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat-MPR, Dewan Perwakilan Rakyat-DPR, Dewan Perwakilan Daerah-DPD, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan dimana dengan Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat yang telah dilaporkan. Sebut Edy.

“Atas dasar hal tersebut, kita meminta kepada DPRK Aceh Barat untuk mengirimkan surat teguran lansung ke pimpinan tingkat satu dan pusat (DPR-RI) serta unsur eksekutif (Provinsi) dan kementerian terkait”.

Selain itu kita juga mendesak pihak eksekutif untuk lebih serius memberikan early warning terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pembangkangan terhadap DPRK apalagi masyarakat akan lebih sulit lagi untuk melakukan pemantauan dilapangan yang juga sudah diatur dan dijamin dalam UU Nomor UU 32 Tahun 2009 Pasal 70 ayat (1). “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Dimana pada ayat (2) peran tersebut berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan atau penyampaian informasi atau laporan”. Tegasnya

Reklamasi Bekas Tambang

GeRAK Aceh Barat juga menemukan bekas tambang yang hingga kini belum ditutup oleh perusahaan PT. Mifa Bersaudara yang berlokasi di PIT A, Desa Sumber Batu, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan laporan awal dari masyarakat dan juga data dokumentasi kita bersama di lokasi. Kita masih menemukan bekas tambang yang belum di reklamasi ulang.

Laporan awal yang kita terima, menyebutkan bahwa lubang tempat penggalian batubara tersebut telah ditinggalkan pihak perusahaan paska beroperasi awal, padahal lahan bekas galian tambang wajib direklamasi oleh perusahaan bersangkutan, sehingga lingkungan di sekitarnya tidak mengalami kerusakan. Katanya.

Edy menegaskan, Seharusnya pihak perusahaan segera mereklamasi atau menutup lubang bekas galian tambang batubara yang saat ini dibiarkan begitu saja. Upaya reklamasi atau penutupan kembali lubang tersebut sesuai Peraturan Menteri No.7/2014 disebutkan bahwa reklamasi adalah wajib dilakukan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan, agar ekosistem alam dapat kembali berfungsi sebagaimana fungsinya.

“Kita meminta Pemerintah Aceh Barat segera mendesak perusahaan tersebut untuk menjalankan reklamasi pasca tambang. Merujuk mandat Permen dalam Pasal 2 No. 7/2014, jelas menginstruksikan reklamasi demi memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial di seluruh wilayah pertambangan”.

GeRAK Aceh Barat juga menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang, Pada Pasal 32 disebutkan tentang Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan reklamasi. Ujarnya

Adapun tuntutan GeRAK Aceh Barat terhadap Ekekutif atau Dinas yang membidani isu tersebut serta pihak Legislatif di DPR-Aceh dan DPR-RI serta kementerian terkait, yaitu:

1. Mengutuk perilaku management PT. Mifa Bersaudara yang menolak kedatangan Tim Pansus DPRK Aceh Barat yang sedang menjalankan fungsi pengawasan guna meninjau lokasi produksi penambangan batubara milik perusahaan di Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat.

2. Meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Barat (Bupati) Dinas terkait untuk membentuk tim penyelesaian atas persoalan debu batubara di lokasi stockpile batubara di Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meuerebo, Kabupaten Aceh Barat, yang dimana warga disekitar lokasi adalah meminta ganti rugi terhadap rumah dan tanah milik mereka.

3. Meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk konsisten dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032.

4. Meminta kepada Plt. Gubernur Aceh untuk memanggil ESDM Provinsi Aceh dan mempertanyakan kinerja pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan yang kami duga adalah pelaku pelanggaran HAM di Desa Peunaga Cut Ujong (Aceh Barat) dan Desa Suak Puntong (Nagan Raya). Laporan ini juga menyangkut dengan laporan tinjaun lapangan yang dilakukan mereka bersama dengan Tim Pansus DPR Aceh.

5. GeRAK Aceh Barat juga mempertanyakan kinerja Komnas HAM Perwakilan Aceh yang telah melakukan tinjauan lapangan di Desa Peunaga Cut Ujong dan Suak Puntong.

6. Meminta kepada DPR-Aceh dan DPR-RI untuk menyurati dan memanggil pimpinan PT. Mifa Bersaudara atas praktek pelanggaran HAM yang telah dilakukan secara tersistematis dan terstruktur terhadap upaya pembiaran debu batubara yang telah masuk kerumah warga di Desa Peunaga Cut Ujong dan Desa Suak Puntong.

7. Mendorong DPRK Aceh Barat-Pemkab Aceh Barat-dan Pemerintah Provinsi (ESDM dan DLHK)-serta DPR Aceh untuk turun bersama-sama ke lokasi penumpukan stockpile batubara di Desa Peunaga Cut Ujong guna melihat lansung laporan warga atas debu batubara yang masuk ke rumah warga dan juga meninjau lansung lokasi bekas galian tambang di Desa Sumber Batu (Pit A) yang belum dilakukan reklamasi oleh perusahaan. (Red)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

1 Positif Covid-19 Saat Tim Asistensi Polda Aceh Lakukan Pemeriksaan di Perbatasan Tamiang-Sumut

Wali-news.com, Aceh Tamiang – Tim Asistensi Polda Aceh