GeRAK Aceh Barat : Menilai Mifa Bersaudara Tak Serius Menyelesaikan Persoalan Debu Batu Bara di Area Stockpile Perusahaan

GeRAK Aceh Barat : Menilai Mifa Bersaudara Tak Serius Menyelesaikan Persoalan Debu Batu Bara di Area Stockpile Perusahaan

0

wali-news.com, Meulaboh – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, mengungkapkan kekecewaan dan kekesalannya terhadap pihak pemerintah kabupaten, ESDM Provinsi, dan dinas lingkungan hidup tingkat kabupaten, karena tidak menghadiri Rapat Dengat Pendapat (RDP) yg dilaksanakan oleh DPRK Abar bersama dengan pihak perusahaan (PT. Mifa Bersaudara) di Gedung Komisi B DPRK Aceh Barat. Rabu (16/1/19).

“Kita sangat kecewa atas gagalnya pembahasan Rapat Dengat Pendapat (RDP) yg dilaksanakan oleh DPRK Abar bersama dengan pihak perusahaan (PT. Mifa Bersaudara), sejumlah pihak telah diundang, tak terkecuali pihak ESDM Provinsi turut diundang pihak kabupaten Aceh Barat (pemerintah) bersama dengan Lingkungan Hidup Kabupaten, namun kesemua pihak yang diundang tidak nampak hadir dan yang terlihat adalah sejumlah warga Desa Peunaga Cut Ujoeng, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat,” Ujar Edy Syahputra kepada wali-news.com

Edy Menjelaskan, pertemuan RDP tersebut membicarakan terkait hasil dari Tim Pansus DPRK yangg telah melalukan kunjungan kerja di lokasi perumahan warga dengan stockpile batubara milik perusahaan dan juga perihal temuan dilapangan atas keberadaan lobang bekas tambang di Desa Sumber Batu (Pit A) oleh tim pansus, agar mendapatkan titik terang dan upaya penyelesaian yang komprehensif dan tidak ada pihak yang dirugikan, mengingat persoalan ini sudah sangat lama dan berlarut-larut proses penyelesaiannya, terutama persoalan debu batubara di lokasi stockpile milik PT. Mifa Bersaudara di Desa Peunaga Cut Ujoeng.

GeRAK berharap kepada pemerintah daerah dan juga provinsi dan atau dinas yang membidanginya untuk lebih serius melakukan upaya penyelesaian persoalan ini, sebagaimana statement pihak ESDM kepada publik. “Kita akan lihat dulu Amdal mereka (Mifa),” kata Kepala UPTD Laboratorium Bahan Galian dan Energi dari Dinas ESDM Aceh Ir Intan Mataul Hayati MT kepada Media, Rabu (15/11/2017). Ia menyampaikan hal ini di sela meninjau perumahan warga di Desa Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Aceh Barat bersama anggota DPRA Abdullah Saleh.

“Pihak ESDM Aceh menyatakan akan meneliti kembali dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) PT Mifa Bersaudara terkait lokasi penumpukan (stockpile) batubara di Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Aceh Barat yang dilaporkan menimbulkan debu batubara sehingga mencemari rumah warga,”

Dia sebutkan Amdal yang dikeluarkan kepada PT Mifa sudah berjalan empat tahun. Artinya Pemkab Aceh Barat dan Pemkab Nagan Raya juga harus menyikapi hal ini untuk memastikan langkah ke depan terkait dengan pencemaran debu batubara yang dialami warga setempat. Artinya, kita ingin pemerintah kabupaten untuk lebih tegas dan bijak dalam menyikapi persoalan yang sudah menahun ini dan seperti tak kunjung diselesaikan. Tambahnya

GeRAK juga menambahkan dari catatan yang diperoleh pada Maret 2018 silam, Pak Bupati Aceh Barat juga mengutarakan hal yang hampir sama dengan pihak ESDM Provinsi, bahwa Amdal pengangkutan batubara PT. Mifa Bersaudara, perlu disempurnakan. Sebab, kata Bupati Aceh Barat, Amdal yang sudah ada itu, belum dipublis pada masyarakat.

Bupati melanjutkan bahwa “Bukan ditarik tapi disempurnakan. Harus diseminar, jangan kepala dinas seenaknya saja dalam dua hari sudah selesai dibuat,” kata Bupati Ramli. MS, Rabu (21/03/2018). Beliau lebih lanjuta menyatakan bahwa kenapa perlu dilakukan uji publik Amdal pengangkutan batubara PT. Mifa Bersaudara, karena menurut Ramli. MS, agar tidak ada keluhan terhadap masyarakat sekitar. “Sehingga tidak ada kendala pada masyarakat,” ujarnya.

Tentunya, GeRAK Aceh Barat sangat mendukung penuh segala upaya untuk penyelesaian persoalan debu batubara yang berada diarea permukiman penduduk dengan stockpile milik PT. Mifa Bersaudara tersebut. Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh ESDM dan Pemerintah Kabupaten untuk mengkaji kembali keberadaan stockpile dengan mengacu kepada AMDAL sudah sepatutnya segera dilakukan dan itu tidak boleh ditunda-tunda lagi, mengingat ada banyak warga atau masyarakat yang menjadi korban akibat aktifitas bongkar muat batubara milik PT. Mifa Bersaudara tersebut. Semoga proses penyelesaian ini tidak ada pihak yang dirugikan, tentunya berkeadilan. Harpanya

Edy menyampaikan, Tuntutan GeRAK sangat jelas, perusahaan tetap komit dengan aturan perundang-undangaan, sebagaimana disebutkan dalam UU Lingkungan Hidup, pada BAB VI, tentang PERSYARATAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP, Bagian Pertama tentang Perizinan.

Dimana dalam Pasal 18 ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2) Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

Dan peran pemerintah kabupaten beserta dengan provinsi atau dinas yang membidani tersebut untuk bersikap lebih tegas terhadap perusahaan yang mengangkangi aturan perundang-undangan tersebut. Cetusnya (Red).

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

1 Positif Covid-19 Saat Tim Asistensi Polda Aceh Lakukan Pemeriksaan di Perbatasan Tamiang-Sumut

Wali-news.com, Aceh Tamiang – Tim Asistensi Polda Aceh