GeRAK Aceh Barat : Realisasi 1,4 Triliun APBK Tak Berbasis Kebutuhan

GeRAK Aceh Barat : Realisasi 1,4 Triliun APBK Tak Berbasis Kebutuhan

0

wali-news.com, Meulaboh – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat Rp. 1,4 Triliun Anggaran Pendapat Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat dinilai tidak berbasis pada kebutuhan Kinerja dan Skala kebutuhan prioritas. Rabu, (13/2/19).

Mengutip apa yang disampaikan via media oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, Adonis menegaskan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2019 tetap sah secara aturan hukum, meski tidak ditandatangani oleh Ketua DPRK setempat.

Lebih lanjut menyatakan bahwa APBK yang sudah disahkan oleh lembaga legislatif pada Desember 2018, telah dilakukan pembahasan secara bersama-sama dengan seluruh anggota dewan, serta telah dievaluasi oleh Gubernur Aceh sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sekda kepada wartawan di Meulaboh, Selasa (15/1) menyebutkan Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE menolak menandatangani APBK 2019, karena adanya penambahan dana otsus tanpa pembahasan bersama antara DPRK dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK).

Adonis yang juga merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Barat juga menegaskan, penambahan anggaran sebesar Rp 200 miliar berasal dari bantuan keuangan provinsi berupa DOKA, berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang peralihan pengelolaan DOKA. menyatakan bahwa dalam aturan tersebut disebutkan dana ini tidak perlu dibahas lagi bersama dewan apabila APBK masing-masing kabupaten/kota telah selesai dibahas dan disahkan sebelum kesepakatan peralihan pengelolaan DOKA dari provinsi ke kabupaten.

Koordinator GeRAK Aceh Barat Edy Syah Putra, menyampaikan besaran angka APBK 2019 adalah Rp. Rp. 1.265 T, yang telah menjadi persetujuan bersama Ekekutif-Legislatif. Dan diketahui bahwa APBK Aceh Barat tahun 2018 berjumlah Rp. 1.4 T, dimana dengan adanya penambahan Rp 200 miliar dalam APBK, hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh berdasarkan evaluasi yang dilakukan Gubernur Aceh.

Penyesuaian itu diantaranya meliputi bantuan keuangan dari pemerintah provinsi seperti Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebesar Rp106 miliar. Kemudian adanya penyesuaian bagi hasil pajak sehingga terjadi penambahan anggaran sebesar Rp15 miliar menjadi Rp33 miliar, kenaikan gaji, serta adanya penambahan alokasi gaji CPNS yang baru lulus, setelah ditransfer oleh pemerintah pusat.

Edy juga menjelaskan bahwa mekanisme penggalokasian anggaran tersebut bila merujuk kepada Qanun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, pada Pasal 11A Ayat (2) menyatakan “Usulan Program dan Kegiatan DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur setelah mendapat kesepakatan bersama DPRK”.

GeRAK Aceh Barat kembali menjelaskan bahwa pada Ayat 3 menyebutkan bahwa Kesepakatan bersama DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima.

“Ini artinya apa yang telah disampaikan oleh Sekda terlalu terburu-buru dan kita melihat ada sesuatu yang kami menduga tidak beres terkait dengan usulan anggaran tersebut, terutama Dana Otsus. Apalagi beliau menyebutkan bahwa dalam aturan tersebut bahwa dana ini tidak perlu dibahas lagi bersama dewan apalabila APBK masing-masing kabupaten/kota telah selesai dibahas dan disahkan,” Ujar Edy

Hal tersebut jelas bertolak belakang dengan apa yang sudah dimandatkan dalam Qanun tersebut, jadi kami menilai pernyataan Sekda terkesan asal bunyi. Pada Ayat (4) dalam kembali disebutkan “apabila tidak mendapat kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Aceh mengambil alih penyusunan program dan kegiatan berdasarkan hasil Musrembang Kabupaten/Kota.

“Akan tepai patut diingat, program tersebut adalah prioritas pembangunan Aceh. Dan sepatutnya anggaran daerah atau Otsus harus dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk pembangunan yang merata terutama pembebasan daerah yang masih terisolir dan belum “Merdeka” secara utuh. Tegasnya,” jelas Edy.

Jembatan Ulee Raket, Sebagai Penghubung Antar Kecamatan Kaway XVI-Pante Cermeun

GeRAK Aceh Barat juga menyinggung APBK 2019 yang tidak prioritas kepada pembangunan, padahal sebagaimana dalam dokumen anggaran, bahwa prioritas dan sasaran pembangunan daerah Aceh Barat disusun berdasarkan tema pembangunan tahun 2019 yaitu “Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Percepatan Pembangunan Ketahanan Pangan.” Adapun dua point pembangunan daerah yang sangat menjadi subtansial yaitu menyangkut dengan pembangunan ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur, mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup. Artinya, program yang diusulkan benar-benar menjadi skala prioritas.

“Sebagaimana diketahui bahwa pada (10/02/2019), sejumlah massa dari 13 gampong di Kecamatan Kaway XVI dan Pante Ceureumen, Aceh Barat, melakukan gotong royong di lokasi jembatan Ulee Raket di Kecamatan Kaway XVI dan mengerahkan dua buah alat berat beko guna mengalihkan sungai sepanjang 500 meter dan lebar 8 meter. Kita memberikan apresiasi kepada warga yang mau menghibahkan tanahnya agar aliran sungai di jembatan Ulee Raket menjadi normal,” Ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, seharusnya, pemerintah daerah, sebagaimana disampaikan oleh Plt Kadis PUPR Aceh Barat, Bukhari menyatakan, pembangunan jembatan baru pengganti jembatan Ulee Raket yang roboh akan dilakukan di Desa Keuramat, Kecamatan Kaway XVI terlalu dipaksakan dan berpotensi menimbulkan konflik horisontal antar sesama masyarakat.

Sepatutnya kita mendukung bila infrastruktur di Aceh Barat untuk menunjang segala lintas kebutuhan bagi penduduk di Aceh Barat. Jika pemerintah daerah juga ingin melakukan pembangunan dilokasi lainnya, maka ketika dalam pembahasan anggaran, Eksekutif atau Legislatif mengusulkan kembali pembangunan jembatan dilokasi lainnya, mengingat saat ini begitu banyak anggaran otonomi khusus yang bisa diplotkan oleh pemerintah Aceh, di 2019 ini daerah kembali mengelola dana Otsus yang anggarannya mencapai ratusan miliar dan bilapun tidak tertampung, maka pemerintah daerah bisa melobi pusat agar menggelontorkan dana untuk pembangunan dibidang infrastruktur.

Normalisasi Sungai Menjadi Kebutuhan Mendesak

Selain itu, GeRAK Aceh Barat juga mendesak pemerintah daerah untuk segera memetakan kondisi alur sungai yang dimana berpotensi menimbulkan bencana alam dan bahkan menggerus abutmen jembatan di Aceh Barat sehingga jembatan berpotensi roboh.

Pantauan kita dilapangan, Krueng Meurebo, diperlukan normalisasi sungai serta tidak tertutup kemungkinan untuk perbaikan daerah aliran sungai (DAS), dan drainase. Perencanaan ini sangat mendesak untuk segera dilakukan, dan ada beberapa titik tanah dan kebun warga disepanjang aliran Krueng Meurebo yang sudah longsor dan tergerus aliran air, tidak terkecuali abutment jembatan Ulee Raket, Alue Keumang-Babah Lueng yang sudah menjadi korban.

Anggaran Tidak Terserap

GeRAK Aceh Barat juga mendesak pemerintah daerah untuk serius mengelola anggaran yang sudah diplotkan atau dialokasikan dalam APBK. Seperti di tahun 2018, anggaran untuk pembangunan jembatan rangka baja babah Krueng Manggi-Gunong Mata Ie (tahap 3) Kecamatan Panton Reu yang menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2018 sebesar Rp 4,8 miliar, namun tidak dikerjakan di Aceh Barat hingga akhir tahun.

Padahal, kata Edy, proyek jembatan Krueng Manggi berupa pengadaan dan pemasangan besi untuk menghubungkan ke sejumlah desa di Kecamatan Panton Reu. Namun, karena tidak dikerjakan, maka anggaran sebesar Rp 4,8 miliar menjadi hangus atau silpa untuk tahun 2019.

Edy mengatakan, prioritas anggaran tahun 2019, pengelolaan DOKA sudah dikembali ke kota/kabupaten. Seperti prioritas anggaran untuk warga di Alue Keumang dan Babah Lueng Kecamatan Panteu Cermeun, warga berharap, jembatan gantung Alue Keumang yang putus pada Desember 2018 lalu, bisa secepatnya dibangun kembali.

“Jembatan sepanjang 150 meter itu putus dihantam banjir setelah abutment digerus erosi. Ada harapan dari warga desa yang berberharap, Pemkab Aceh Barat peduli sehingga jembatan tersebut dapat kembali dibangun. “Keluhan sangat dirasakan oleh anak-anak ke sekolah yang harus menempuh jalan sangat jauh,” tukasnya

Anggaran Untuk Membebaskan Daerah Terisolir

Begitu juga dengan akses menghubungkan antara desa, didaerah yang masih terisolir. Seperti di Desa Sikundo, Kecamatan Panteu Cermin. Patut diketahui bahwa Desa Sikundo hingga saat ini belum “Merdeka” secara utuh dari begitu banyak anggaran Otsus atau daerah yang telah digelontorkan oleh pusat untuk Aceh.

Kami menduga bahwa salah satu potret buram dari pengelolaan anggaran yang tidak terprioritaskan dalam penyusunannya dan bukan tidak mungkin, masih ada desa yang lainnya yang kondisinya hampir sama dengan Sikundo, seperti Desa Karang Hampa, Kecamatan Arongan Lambalek yang membutuhkan akses jalan dan jembatan. sebutnya.

“Dari informasi yang kita dapatkan daerah tersebut masih terisolir, terutama bila dalam kondisi banjir, maka aksesnya menjadi terputus bagi masyarakat Desa Karang Hampa dengan desa lainnya dan pusat kecamatan,”

Dari hasil pantauan dan dokumentasi lapangan, akses koneksi ke desa tersebut sangat memprihatikan. Ada beberapa titik jalan penghubung yang seharusnya diperbaiki oleh pemerintah dan dianggarkan, seperti di Desa Jambak menuju Desa Sikundo, tercatat hampir 4-5 titik jalan menuju Sikundo begitu bahaya untuk dilewati atau dilalui oleh warga desa.

Ia menambahkan, apalagi dilalui dengan kendaraan roda dua atau empat yang begitu sulit medannya, dimana ada beberapa bahu jalan yang sudah longsor dibawa air, dan ini sangat bahaya bagi keselamatan warga, baik dari Jambak-Sikundo atau sebaliknya.

“Hingga saat ini tidak ada fasilitas listrik menuju ke desa tersebut, dan yang lebih parahnya adalah di desa Sikundo ada rumah sekolah yang sudah terbengkalai dan tidak lagi dipergunakan oleh anak-anak murid Desa Sikundo. Hal ini disebabkan akses menuju ke rumah sekolah dasar Sikundo tersebut masih menggunakan tali sling baja, ini sangat diperhatikan, artinya pemerintah, baik daerah atau provinsi harus benar-benar serius untuk membebaskan Sikundo atau desa lainnya dari kawasan terisolir,” Cetusnya.

Harapan kita, Eksekutif-Legislatif dikemudian hari untuk lebih serius mengalokasikan dana untuk pembangunan di Aceh Barat lebih terarah dan tepat.

“Terutama untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan, diantaranya pembangun dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan,” Harap Koordinator GeRAK Aceh Barat, (Red).

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Dini hari,si Jago Merah Lalap Puluhan Ruko Di Kota Sinabang

Sinabang/wali-news.com Sedikitnya puluhan rumah toko di Simpang Lima,Kecamatan