GeRAK Aceh Barat : Rekomendasi Pengelolaan Stockpile Batubara, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat “Beuk Seungap”

GeRAK Aceh Barat : Rekomendasi Pengelolaan Stockpile Batubara, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat “Beuk Seungap”

0

wali-news.com, Meulaboh- Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra prihatin dengan kondisi warga Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat yang hingga saat ini masih berkelut dengan debu batubara.

Padahal, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kantor perwakilan Aceh sudah melayangkan surat kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang ditujukan lansung kepada Bupati Aceh Barat. Kamis, (2/5/19).

Surat dengan No: 496/PMT 3.5.1/IV/2019 tersebut menyebutkan beberapa rekomendasi yang menurut GeRAK Aceh Barat tanpa terkecuali harus segera direalisasikan agar penderitaan warga yang tinggal dekat dengan area stockpile (penumpukan) batubara segera berakhir dan mendapatkan hak hidup mereka tentang lingkungan hidup dan kualitas udara yang baik.

“Tidak sepatutnya, surat yang ditujukan lansung kepada pimpinan daerah (Bupati Aceh Barat) dalam bentuk rekomendasi tersebut didiamkan. Ini jelas menyangkut dengan hak asasi manusia yang sudah bertahun-tahun terenggut dan tanpa ada proses penyelesaian yang jelas serta komprehensif,” Ujar Edy dalam siaran Pers kepada wartawan.

Dari surat tersebut, dapat kita ketahui fakta dilapangan aktifitas dari proses angkut batu bara tersebut, telah mengakibatkan menurunnya kualiatas lingkungan hidup di Desa Peunaga Cut Ujong. Bahkan dalam surat tersebut, rekomendasi yang pernah disampaikan oleh GeRAK Aceh Barat, baik secara terbuka (media) dan melalui sejumlah rekomendasi (surat) yang ditujukan kepada pihak pemangku kepentingan, khususnya di Aceh Barat dan bahkan kita juga meminta dinas di Provinsi untuk aktif melakukan pemantauan pengawasan sebagaimana fungsi dan kewenangan mereka.

“Kita kembali berharap dan sangat-sangat berharap agar Pemkab Aceh Barat bersama dengan Dinas yang membidani masalah tersebut untuk segera bertindak, “beuk seungap”, karena ini menyangkut dengan keselamatan hidup bagi masyarakat yang tinggal di area tersebut. Kekwatiran kita adalah isu ini saban setiap tahun menjadi konsumsi untuk diselesaikan, namun faktanya, hal ini tidak pernah selesai hingga saat ini. Tercatat, bahwa persoalan isu debu batubara ini sudah berjalan hampir 5-6 tahun lamanya dan belum terselesaiakan dengan baik,” Jelas Edy

GeRAK juga menuntut Pemkab Aceh Barat untuk segera “peka” dan berbenah dengan kondisi yang dialami oleh warga di Desa Peunaga Cut Ujong. Bahkan dalam temuan yang disebutkan oleh Komnas HAM Perwakilan Aceh, disebutkan Pemkab Aceh Barat tidak memiliki sarana-prasarana dan kualitas sumber daya manusia (SDM) dibidang lingkungan hidup yang mendukung fungsi pengawasan, perlindungan, dan audit lingkungan serta pengelolaan lingkungan hidup.

Atas dasar hal tersebut, GeRAK mendesak Pemkab Aceh Barat segera membentuk tim penyelesaian ganti rugi tanah dan bangunan sebagaimana diutarakan oleh warga. Hal ini sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM kepada Pemkab Aceh Barat. Dimana (Pemkab Aceh Barat) ikut terlibat melakukan pengawasan proses pembayaran ganti rugi lahan dan rumah/bangunan warga di Dusun Pertanian dan Dusun Ketapanga, Desa Peunaga Cut Ujong.

Hal ini patut dilakukan, mengingat bahwa ada dua KK warga Dusun Pertanian Desa Peunaga Cut Ujong yang telah diganti rugi oleh perusahaan kembali membangun bangunan di tanah yang dekat dengan lokasi perusahaan. Artinya, pemerintah daerah hingga saat ini tidak paham dengan kewenangan dan fungsi yang mereka miliki.

Seharusnya, pemerintah kabupaten harus menegaskan zonaisasi wilayah permukiman dengan lokasi penumpukan batubara. sehingga upaya penyelesaian baik berupa ganti rugi tanah/bangunan dan upaya teknis mengurangi dampak debu dapat lebih efektif dan semakin efisien dan mencegah timbulnya pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi/kelompok menunggangi isu kemasyarakatan untuk tujuan tertentu yang tidak membawa kemanfaatan bagi rakyat.

Selain itu, kita mendesak pihak Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat, selaku pihak pemangku kepentingan di bidang lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengujian kualitas lingkungan yang dilakukan oleh Balai Riset dan Standarisasi (Baristand) Industri Banda Aceh.

Ini penting, mengingat pengujian kualitas udara atau lingkungan yang selama ini dilakukan tidak pernah dilibatkan masyarakat dan faktanya juga kita tidak mengetahui isi dari pengujian kualitas udara dan lingkungan yang telah dilakukan oleh Baristand Industri Banda Aceh, padahal hal tersebut harus diumumkan secara terbuka kepada publik dan itu bukan dokumen rahasia negara.

Beberapa rekomendasi yang bersifat terbatas tersebut, sepatutnya segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama dengan pemangku kepentingan lainnya. Pimpinan Kabupaten atau dinas yang membidani bidang tersebut “Jangan Berdiam, “Beuk Seungap” atas penderitaan rakyatnya”.

Pimpinan Daerah punya peran yang sangat vital, sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki. Dimana dalam Pasal 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab dalam melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. (Red).

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Wakapolda Aceh Pimpin Syukuran Hari Lalin Bhayangkara KE 65

Wali-news, Banda Aceh- Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Drs.