GeRAK : Desak Pemerintah Dan PLTU Nagan Raya Segera Respon Rekomendasi KOMNAS HAM

GeRAK : Desak Pemerintah Dan PLTU Nagan Raya Segera Respon Rekomendasi KOMNAS HAM

0

wali-news.com, Meulaboh – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra mengaku kesal dan mengutuk atas perilaku pimpinan manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suak Puntong. Terkait Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Tanah Dan Bangunan Milik Masyarakat Dusun Geulanggang Meurak, Desa Suak Puntong, Kabupaten Nagan Raya.

Hal itu didasari atas ketidakpedulian, serta tidak mengindahkan perihal rekomendasi yang disampaikan oleh pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Aceh yang telah menerbitkan surat bernomor 496/PMT 3.5.1/IV/2019 dan ditujukan lansung kepada pimpinan PLTU Suak Puntong Nagan Raya, yang dimana tembusan surat tersebut juga diberikan kepada (GeRAK) Aceh Barat selaku pihak yang memberikan laporan perihal keselamatan hidup terhadap warga Dusun Geulanggang Meurak, Desa Suak Puntong.

Dalam tulisan yang diterima wali-news, pada Sabtu (11/5/19). menyebutkan GeRAK telah memberikan sejumlah rekomendasi atas temuan dilapangan kepada Komnas HAM Aceh, untuk segera ditindaklanjuti oleh sejumlah pihak terkait, terutama PLTU Suak Puntong untuk segera menyelesaikan persoalan dampak menurunnya kualitas lingkungan hidup.

“Kita sangat prihatin dengan kondisi warga yang hingga saat ini masih berkelut dengan debu batubara dan ancaman nyatanya adalah kehidupan normal untuk mendapatkan udara yang bersih sudah hilang.” Ujar Edy.

Terkait perihal ganti rugi dan Pembangunan Mesin 1-2 dan 3-4 PLTU Suak Puntong sebagaimana surat yang diberikan kepada pimpinan PLTU Suak Puntong yang menyebutkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi. Menurut GeRAK Aceh Barat, segera direalisasikan, agar penderitaan warga yang tinggal dekat dengan area produksi batubara perusahaan segera berakhir dan mendapatkan hak hidup mereka tentang lingkungan hidup dan kualitas udara yang baik.

Pihaknya mendesak PLTU Suak Puntong untuk segera berkomitmen membayar ganti rugi sebagaimana dari pihak PT. Mifa Bersaudara dan PT. BEL untuk membayar ganti rugi dimana hal ini tertuang dalam notulen rapat Tim 19 tertanggal 21 Maret 2019 dan ditandtangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten Nagan Raya.

“Kita mendesak pimpinan ditingkat provinsi (Plt. Gubernur) untuk segera memanggil pimpinan Manajemen/Manager PLTU Suak Puntong dan para pihak lainnya, untuk menanyakan tentang komitmen terkait ganti rugi tanah dan bangunan warga. Jangan berdiam atas penderitaan warga dan segera mengambil sikap agar mereka bisa mendapatkan hak hidupnya yang telah terenggut.” Terangnya.

GeRAK Aceh Barat, berharap hak warga segera dipenuhi agar proses pembangunan mesin PLTU 3-4 (400 MW) tidak akan bermasalah kedepannya, hal ini sangat erat kaitannya dengan kondisi saat ini, dimana Managemen/Manajer PLTU Suak Puntong tidak peduli dengan hak hidup warga yang sudah terenggut dan terus menderita.

“Bila kondisi tetap dipaksakan, kekwatiran kita yang paling besar adalah warga akan melakukan blokade atau terjadinya konfilk atas ketidakpedulian dari pemerintah dan khususnya kurang “pekanya” pimpinan PLTU Suak Puntong. Ada ketidakadilan yang telah dirampas oleh PLTU Suak Puntong dan ada pelanggaran terhadap HAM yang telah sekian tahun terus dilanggar.” Cetusnya.

Ia menambahkan, pemerintah punya peran yang sangat vital, sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki. Dimana dalam Pasal 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab dalam melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. (OS)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Sisir Gampong, BIN Daerah Aceh Kembali Vaksin Warga Aceh Besar

Wali-news.com, Aceh Besar – Badan Intelejen Negara (BIN)