GeRAK Tuding Pemerintah Abaikan Persoalan Warga Suak Puntong

GeRAK Tuding Pemerintah Abaikan Persoalan Warga Suak Puntong

0

wali-news.com, Meulaboh – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra mendesak pemerintah, baik tingkat provinsi dan kabupaten agar segera menyelesaikan persoalan ganti rugi sebagaimana yang disuarakan oleh warga yang tinggal di Dusun Geulanggang Meurak, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Selasa (16/7/19).

Menurutnya GeRAK, tuntutan ganti rugi yang sekian tahun telah disuarakan semenjak berdirinya atau beroperasinya produksi batubara yang berada di area permukiman penduduk Dusun Geulanggang Meurak. Hingga saat ini, pemerintah seperti abai terhadap persoalan debu batubara di dusun tersebut.

“Pemerintah sepertinya mengabaikan persoalan debu batu bara yang di alami warga Suak Puntong,” cetusnya.

Seharusnya Plt. Gubernur Aceh dapat melihat lansung penderitaan warga yang saban waktu terus menerus menghirup debu batu bara dampak dari aktivitas perusahaan PLTU.

“Pada kunjungan kerja ke Barat-Selatan Aceh, Plt Gubernur harusnya meluangkan waktu untuk dapat melihat persoalan ini secara terang benderang. Namun hal itu tidak terjadi dalam kunjungan kerja Plt.” Ujar Edi.

Warga sangat berharap dapat bertemu lansung dengan Plt. Gubernur Aceh untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak PLTU 1-2 yang hingga saat ini belum ada titik kejelasan untuk melakukan proses ganti rugi sebagaimana komitmen perusahaan lainnya yang sudah bersedia melalukan ganti rugi terhadap rumah dan tanah warga.

GeRAK mendesak pemerintah, untuk segera memanggil managemen PLTU 1-2 Suak Puntong Kabupaten Nagan Raya dan menanyakan keseriusan ganti rugi tanah dan rumah warga. Karena sudah banyak dampak yang dirasakan oleh warga, baik yang diakibatkan oleh limbah pembuangan milik PLTU 1-2 Suak Puntong dan juga pembakaran batubara yang masuk kedalam rumah warga.

Selain itu, dinas yang membidani persoalan ini harua serius untuk mengingatkan pelaku (perusahaan) yang menurut dugaan kami mengarah kepada kejahatan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang lingkungan hidup. Dan sepatutnya aparat penegak hukum untuk bertindak, namun hingga saat ini tidak ada tanda-tanda proses penegakan hukum terkait peristiwa tersebut.

GeRAK menduga ada indikasi seperti ada pembiaran agar warga melakukan tindakan anarkis dan kemudian dapat dikriminalisasikan. Padahal perusahaan yang sudah melakukan dugaan pencemaran lingkungan, namun hingga saat ini tidak ada proses penegakan hukum atas hal tersebut.

Dengan tegas GeRAK mengatakan bahwa perusahaan adalah pelaku pelanggaran HAM atas apa yang dialami oleh warga di Dusun Geulanggang Merak, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya.

“Benar-benar ironis dan menyedihkan, negara seperti tidak hadir ditengah-tengah warga yang mengharapkan keadilan dan upaya penyelesaian ganti rugi.” Kata Edi. (Red)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Dini hari,si Jago Merah Lalap Puluhan Ruko Di Kota Sinabang

Sinabang/wali-news.com Sedikitnya puluhan rumah toko di Simpang Lima,Kecamatan