Hak Interpelasi DPRA, Jawaban 40 Halaman Plt Gubernur Aceh Normatif, Anggota DPRA kecewa.

Hak Interpelasi DPRA, Jawaban 40 Halaman Plt Gubernur Aceh Normatif, Anggota DPRA kecewa.

0


Wali-news, Banda Aceh- Plt gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah Jumat (25/09/2020) kemarin, menghadiri sidang paripurna DPR Aceh yang beragenda mendengar jawaban atau tanggapan PLT Gubernur Aceh terhadap hak interpelasi anggota dewan.


Kehadiran PLT Gubernur Aceh kali ini merupakan kehadirannya ke-4 sejak anggota DPRA dilantik pada September 2019 lalu.
Dalam rapat itu, Plt gubernur Aceh menyampaikan jawaban sebanyak 40 halaman dengan 16 poin pertayaan, yang sangat di tunggu-tunggu oleh para anggota dewan.


Rapat yang dipimpin langsung oleh ketua DPRA Dahlan Jamaluddin dan didampingi oleh tiga wakil ketua, Dalimin, Hendra Budian dan Safaruddin berlangsung sejak Jumat siang hingga tengah malam.


Banyak pertanyaan yang kemudian ditanyakan kembali atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh PLT Gubernur Aceh, dikarnakan para anggota dewan belum merasa puas atas jawaban plt gubernur Aceh dan dinilai sangat normatif dan regulatif.


Anggota dewan komisi 5, Iskandar Usman Al-farlaky mengatakan, jawaban yang disampaikan plt gubernur Aceh belum menyentuh pada pokok persoalan dari pertanyaan yang di ajukan.


Hal lain juga di ungkapkan oleh anggota dewan fraksi partai Gerindra H. Ridwan Yunus, menurutnya penganggaran proyek multiyears prosedurnya tidak halal.


“karna penganggaran proyek multiyears tersebut tidak di bahas pada sidang paripurna hanya kesepakatan bersama antara gubernur Aceh dan pimpinan DPRA sebanyak empat orang” terangnya.


Seharusnya kontrak kerja tahun jamak ini di bahas dalam forum yang resmi, yakni pada sidang paripurna, tambah Ridwan Yunus.


Kekecewaan juga di sampaikan oleh M.Rizal Falevi Kirani dari komisi 5, ia menganggap semua jawaban yang sampaikan plt gubernur Aceh itu sangat Normatif dan tidak menyentuh substansi yang dipertanyakan.


“Jawaban plt gubernur masih sangat Normatif, mungkin karna sesuai dengan perundang-undangan yang ada kita akan menjawab secara lisan nantinya, dan kemungkinan besar nantinya akan naik ke tingkat pemakzulan”, terangnya.


” Kami melihat saat ini sepertinya saudara plt gubernur, terus melakukan pembohongan-pembohongan publik dan terus melanggar aturan perundang-undangan, salah satunya adalah melanggar sumpah jabatannya”, sambung Falevi tegas.(MLA)

Editor : Nurmala

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Penderita Sembuh 131 Orang, Bireuen Dominasi Kasus Konfirmasi Covid-19

Wali-news, Banda Aceh—Penderita Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang