Hasil KFR kanwil DJPb sumbar pada Triwulan II 2021, Ekonomi Sumbar Mencatatkan Pertumbuhan Sebesar 5,76%

Hasil KFR kanwil DJPb sumbar pada Triwulan II 2021, Ekonomi Sumbar Mencatatkan Pertumbuhan Sebesar 5,76%

0

Padang – Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) telah menyelesaikan penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) periode Triwulan II tahun 2021. KFR merupakan kajian yang disusun untuk memotret dinamika perkembangan kebijakan fiskal baik pusat maupun daerah dalam mendorong laju perekonomian dan perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Heru Pudyo Nugroho selaku Kepala Kanwil DJPb Sumatera Barat pada 16 Agustus 2021. Beliau menyatakan bahwa untuk regional Sumbar, isu yang diangkat dalam KFR Triwulan II yakni mengenai perkembangan pelaksanaan APBN dan APBD, serta peluang investasi sektor pariwisata di Sumbar, khususnya di Kawasan Mandeh.

“Kita semua telah tahu, potensi Kawasan Mandeh, sangat berpotensi untuk dikembangkan, infrastruktur jalan telah diperbagus, bahkan Presiden RI yaitu Joko Widodo telah mengunjungi kawasan tersebut, sehingga hal tersebut, harus digenjot kembali.” Ujar Beliau.

Menurut KFR, investasi di Kawasan Mandeh harus didukung seperti pemenuhan kebutuhan fasilitas pendukung pariwista yakni hotel, resort, wahana permainan dan lain-lain. Pemda juga harus melakukan promosi dan melakukan menetapkan regulasi yang tepat untuk menciptakan iklim invetsasi yang baik di Kawasan Mandeh.

Hal tersebut sesuai dengan analisis KFR yang telah dikeluarkan, bahwa kebijakan fiskal yang telah dilaksanakan memicu terjadinya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Sumbar, dengan adanya peningkatan dari periode sebelumnya yakni pada triwulan I 2021. Pada triwulan II 2021 perbaikan pertumbuhan ekonomi Sumbar tumbuh sebesar 5,76 % (y-on-y), sedangkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yang terkontraksi sebesar 4,92 %.

Perbaikan ekonomi tersebut terjadi pada semua komponen PDRB baik dari sisi pengeluaran maupun dari sisi lapangan usaha. Dari sisi pengeluaran, ekspor menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi yakni 67,88 % (y-o-y). Hal ini dikarenakan membaiknya perekonomian dunia yang memicu meningkatnya permintaan ekspor luar negeri. Sementara dari sisi penawaran, perbaikan ekonomi terjadi pada seluruh lapangan usaha, dimana lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,07 %.

KFR Triwulan II 2021, juga menganalisi kinerja indikator kesejahteraan, dengan hasil analisis bahwa pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Sumbar.

“Kondisi tersebut tercermin pada terkoreksinya sejumlah indikator kesejahteraan, seperti tingkat penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran, kesenjangan, Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan.” Ujar Heru Pudyo Nugroho selaku Kepala Kanwil DJPb Sumatera Barat.

Heru Pudyo Nugroho (Kepala Kanwil DJPb Sumatera Barat)

Namun dibalik itu, tren positif pertumbuhan ekonomi sejalan dengan meningkatnya realisasi APBN di Sumbar. Realisasi pendapatan negara di Sumbar pada triwulan II 2021 yaitu sebesar Rp3,34 triliun, tumbuh 23,95 % (y-o-y). Pertumbuhan ini didorong oleh penerimaan perpajakan yang tumbuh 43,71 % (y-o-y). Di sisi lain, belanja pemerintah pusat di Sumbar mengalami pertumbuhan 10,01 % yang didorong oleh pertumbuhan dari keempat jenis belanja yaitu belanja pegawai, barang, modal dan bantuan sosial. Sementara belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mengalami kontraksi 4,37 % yang disebabkan karena adanya penurunan jumlah realisasi DAK Fisik dan Dana Desa.

Jika dikaitkan dengan APBD, maka realisasi APBD lingkup Provinsi Sumatera Barat masih belum menunjukan tren positif. Realisasi pendapatan daerah masih terkontraksi 4,28 % dan belanja daerah juga terkontraksi 11,99 % (y-o-y). Terkontraksinya pendapatan daerah disebabkan karena menurunnya realisasi pendapatan transfer sebesar 4,59 % dan menurunya PAD sebesar 3,31 %. Sementara terkontraksinya belanja daerah disebabkan karena penurunan realisasi pada ketiga komponen belanja daerah.

Namun di dalam kajian KFR terdapat masalah yang dihadapi Sumbar yakni rendahnya tingkat kemandirian fiskal dari pemda di Sumatera Barat, dikarenakan Pendapatan daerah di Sumbar masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Terlihat dari dari kontribusi pendapatan transfer terhadap total realisasi pendapatan daerah yang mencapai 82,13 %, sementara PAD hanya berkontribusi 16,41 %. Hal ini menunjukan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Barat masih cukup rendah.

Selain itu, realisasi belanja daerah di Sumbar mencapai Rp8,22 triliun atau 32,14 % dari pagu, dengan rasio belanja pegawai pada sebagian besar pemda di Sumbar cukup tinggi, yakni sebesar 47,36 %, yang mengakibatkan minimnya aktifitas belanja modal yang hanya sebesar 15,78 %.

“kami berharap dengan adanya KFR dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan khususnya dalam peningkatan peran fiskal bagi perekonomian Sumbar, serta kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Selain itu, diharapkan juga dapat memfasilitasi pencapaian tujuan makro ekonomi dalam mendukung pencapain fungsi APBN terkait alokasi, distribusi dan stabilisasi” Tambah Beliau di dalam menutup sesi penjelasan mengenai Kajian Fiskal Regional (KFR).

| Zaretta

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

BINDA SULSEL SIAPKAN RIBUAN DOSIS VAKSIN DOSIS 2

BANTAENG – Badan Intelijen Negara (BIN) Sulawesi selatan,