Kasus-Kasus Ketidaksetaraan dan Kesetaraan Gender dalam Pengurangan Risiko Bencana

Kasus-Kasus Ketidaksetaraan dan Kesetaraan Gender dalam Pengurangan Risiko Bencana

0


Oleh : Husnaina Noviana, ST., MS.I*

Beberapa peristiwa  menimbulkan dampak besar dan luas terhadap pembangunan manusia di Aceh. Konflik politik, bencana alam dan upaya pembangunan kembali secara besar-besaran sejak tahun 2005,  telah menimbulkan dampak yang sangat berbeda pada laki-laki dan perempuan di Aceh, yaitu  terdapat pada kasus-kasus kesetaraan dan ketidak setaraan gender yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Kasus Ketidak Setaraan Gender Kerentanan Dalam Menghadapi Bencana

Perempuan dan laki-laki memiliki kerentanan berbeda untuk risiko dan bencana. Indikator khusus kerentanan pada perempuan adalah perbedaan pada angka kematian antara perempuan dan laki-laki selama dan setelah terjadi bencana. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa tinggkat kematian akibat bencana lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki, dan bahwa faktor ini menjadi perbedaan dalam kerentanan perempuan dan laki-laki sebagai akibat dari peran gender dalam construct sosial. Sebagai contoh, perempuan jarang sekali diajarkan berenang sehingga apabila terjadi banjir perempuan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup yang lebih rendah dalam menghadapi banjir. Perempuan juga meiliki mobilitas terbatas karena mereka cenderung di rumah untuk merawat anak dan urusan domestik lainnya, sehingga ketika terjadi gempa bumi, angin topan dan tanah longsor mereka kerap menjadi korban. Dan akhirnya, construct sosial  juga membatasi kesempatan mereka dalam keterlibatan politik, pendidikan, dan akses terhadap informasi, pasar dan segudang sumber informasi lainnya. Semua faktor ini menyebabkan perempuan menjadi sangat rentan terhadap bencana.

Kombinasi antara harus memenuhi peran sentral dalam kehidupan sehari-hari disatu sisi dan ketidakberdayaan dalam pengambilan keputusan serta akses terhadap sumber daya di sisi lain, menjadikan sebagian besar perempuan rentan terhadap bencana alam, berdasarkan laporan dari international labour organization (ILO, 2002) menunjukkan bahwa subordinasi perempuan adalah akar penyebab kerentanan bencana pada perempuan, sehubungan dengan posisi subordinasi ini, ketidak amanan ekonomi bagi perempuan, kendala idiologis, dominasi laki-laki, kekerasan seksual, dan tanggung jawab domestik menjadi faktor yang berkonstribusi terhadap kerentanan perempuan.

Dapat disimpulkan bahwa Bencana alam memperdalam dan mengintensifkan hubungan kekuasaan yang tidak setara yang sudah ada antara laki-laki dan perempuan yang menunjukkan ketidaksetaraan sebagai faktor dalam kerentanan bencana. Sangat penting dalam pemberian bantuan untuk mempertimbangkan kedua kelas gender dan bagaimana pengaruh kekuasaan dan akses sumber daya. (Byrne dan Baden, 1995) dan (Wiest, 1998) berpendapat bahwa respon masyarakat untuk keadaan darurat yang didasarkan pada struktur sosial  sekaligus juga menyediakan konteks, bentuk dan makna untuk respon. Kebutuhan, kekuatan dan kekuasaan relatif dari kedua kelompok gender perlu dianalisis, sehingga ‘ketidaksetaraan adil’ akan dibentuk.

2.    Kasus Kesetaraan Gender Dalam konteks Rekonstruksi dan Penguatan perempuan

Setelah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara pihak GAM dan pemerintah RI, kehidupan masyarakat Aceh secara berangsur-angsur kembali pada titik normal. Posisi perempuan dalam masyarakat Aceh telah mengalami kemajuan dalam beberapa hal, begitu juga dalam persoalan hukum, masyarakat sudah berani menceritakan kasus yang dialaminya. Kasus tanah dan harta warisan menjadi isu sangat krusial dan penting di tengah masyarakat korban tsunami, sebab banyak korban tsunami telah kehilangan sertifikat atas tanahnya.        

Masuknya lembaga-lembaga internasional setelah tsunami membantu mengembangkan kapasitas organisasi masyarakat sipil tentang keadilan gender, telah ada interaksi dan kerja sama yang lebih besar antara lembaga-lembaga tersebut dan pemerintah terkait isu ini. Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (BRR), dengan dukungan yang kuat dari berbagai organisasi internasional menggunakan kesetaraan gender sebagai dasar dalam proses pemulihan (Enarson, tahun 2010), dimana hak perempuan dalam kepemilikan tanah merupakan salah satu program andalannya juga untuk menyoroti keterlibatan perempuan yang sangat terbatas, sehingga kelompok perempuan perlu dimobilisasikan untuk memasukkan aspirasi mereka kedalam hukum.

Advokasi dilakukan untuk penyertaan sebagai ketentuan kesetaraan gender dalam pengembangan UUPA. Tindak lanjut inisiatif dalam merumuskan Qanun untuk melaksanakan ketentuan UUPA, yang menjamin kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Perempuan dan laki-laki memiliki manfaat dan kepentingan, mereka sama-sama dilindungi. Sebagai wujud dari kerja advokasi pasca tsunami. Dengan upaya advokasi, kebijakan sertifikasi tanah untuk korban tsunami sebagai pemberian atas kepemilikan kepala keluarga.

Berlawanan dengan kebiasaan yang ada pasca tsunami Aceh, diperkirakan 30% dari kasus yang ada,   perempuan terdaftar sebagai pemilik tanah (Harper, tahun 2007), setelah ada kebijakan yang mengijinkan  kepemilikan tanah bersama antara suami dan istri, yang diadopsi pada bulan September tahun 2006.  Keterlibatan dalam proses perdamaian meningkatkan partisipasi perempuan Aceh dalam rekonstruksi setelah tsunami Desember 2004 lalu dan membangun kedamaian setelah konflik selama 30 tahun.

Unsur-unsur inovatif dan hasil dari kasus ini adalah bahwa momentum politik dan pemahaman yang lebih baik tentang perlunya kesetaraan gender mengakibatkan advokasi dalam pengembangan kebijakan gender dan tanah bersama oleh BRR, lebih penting lagi kebijakan tanah bersama juga memungkinkan perempuan untuk mendaftarkan nama mereka dalam akte sebagai pemilik tanah bersama. Kebijakan tersebut merupakan hasil dari upaya advokasi yang sukses. Kebijakan tanah bersama menetapkan preseden baku untuk hak-hak hukum dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Faktor kunci keberhasilan bahwa perempuan menyadari dan berharap mereka bisa berpartisipasi dan membantu dalam menentukan UUPA yang akan memberikan dampak pada kehidupan mereka. Dukungan masyarakat melalui serangkaian seminar lokakarya dan diskusi, semuanya disorot oleh media untuk memperkenalkan perlunya kesetaraan gender dan hukum.

Program ini telah menciptakan beberapa hasil yang nyata dan dapat diverivikasi seperti partisipasi perempuan dijamin di dalam proses pembuatan Qanun dukungan untuk inklusivitas gender juga terlihat melalui berbagai program bantuan yang disediakan oleh lembaga donor, diantaranya kepemilikan tanah bersama. Didalam proses penyusunan hukum, setidaknya enam ketentuan gender telah tercantum dalam UUPA yang akan menjamin perlindungan yang sama dari perempuan dan laki-laki dalam hukum, kebijakan gender dan kebijakan sertifikasi tanah (pertama kalinya di indonesia) merupakan pengarusutamaan gender dalam rehabilitasi bencana dan proses rekonstruksi.

Ada beberapa kendala dalam kasus ini, diantaranya rendahnya kapasitas pemahaman terhadap isu-isu gender serta budaya, agama dan norma-norma tentang gender dan stereotip perempuan dan laki-laki, kendala lainnya, bagaimana mempopulerkan pemahaman tentang hukum dan kebijakan dan bagaimana menggunakannya untuk melindungi hak-hak seseorang, serta kemauan politik dan komitmen untuk melaksanakannya. Kendala-kendala ini dapat diatasi dengan menghindari pendekatan konfrontasi terhadap budaya dan praktek keagamaan.

Kebutuhan untuk memanfaatkan kondisi tertentu dan untuk memastikan pemerintahan yang demokratis dan responsive gender. Secara tidak langsung akan berkonstribusi terhadap masa depan perempuan dan laki-laki dalam pedoman dan kebijakan PRB. Perempuan harus menyadari proses pembangunan dan harus mampu untuk mengambil kesempatan apapun untuk mendorong lahirnya penyetaraan gender. Perlu adanya strategi advokasi yang berkelanjutan. Bencana dapat membantu membuka peluang baru untuk membangun masa depan lebih baik, termasuk melegalkan hukum dan peraturan yang melindungi perempuan dan laki-laki dengan sama.

————-
Penulis adalah Sekretaris Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Unaya dan BPS Aceh Jalin Kerjasama Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Aceh Besar, Wali-News.com– Universitas Abulyatama (Unaya) menjalin kerjasama