Kemajuan UMKM Terdampak Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemerintah

Kemajuan UMKM Terdampak Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemerintah

0

Wali-News, Banda Aceh – Pemerintah dinilai perlu memberi stimulus bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Aceh sebagai bentuk perlindungan atas dampak Pandemi Corona. Pandangan itu mengemuka dalam diskusi yang digelar Ombudsman Aceh.

Berlangsung virtual, diskusi bertema ” Nasib UMKM di Aceh Selama Covid-19 ” itu menghadirkan pemateri Kepala Ombudsman Aceh, Dr. Taqwaddin, Kepala Diskop UKM Aceh, Dr.Wildan. Sementara dari kalangan akademisi, hadir Dr. Iskandarsyah, Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Unsyiah, dan Dosen Fakultas Hukum Unsyiah, Dr Yusri. Sedang dari pelaku usaha diskusi diikuti Murthalamuddin, Pimpinan PT MB, serta Taufik, yang merupakan pimpinan Warkop Taufik Kupi.

Dalam diskusi, pemateri yang mewakili pelaku usaha menyampaikan kondisi usaha mereka yang intinya mengalami penurunan omset sejak Pandemi Corona.

“Usaha kami menurun drastis hingga 70% dibanding biasanya,” Kata Taufik.

Senada disampaikan Murthallamudin, yang kini berbisnis di Kota Medan.

“Kita berharap, dana refocusing dapat mendukung pelaku usaha sehingga usaha mereka tidak berhenti. Selain itu, Gubernur Aceh juga harus berupaya agar untuk menampung produk UMKM lokal supaya dapat dipasarkan di pasar modern seperti Alfamart dan Indomaret,” Kata Murthalamuddin.

Sementara itu, disisi ekonomi Dr Iskandarsyah menilai pelaku usaha  harus meningkatkan kreativitas dengan menghasilkan produk yang sesuai dengan kondisi saat ini.  “Ini untuk menciptakan pasar baru yang sesuai dengan masa,” Ujar Iskandar.

Meski demikian, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha harus diberikan pemerintah. Hal ini untuk memastikan kreativitas serta trobosan yang dilakukan pelaku usaha tidak menimbulkan permasalahan hukum.

“Perlindungan ini bisa berupa fasilitatif, konsultatif, dan promotif yang diberikan pemerintah. Karena pelaku UMKM dijamin oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang UMKM” kata Yusri yang merupakan dosen Hukum Unsyiah.

Lebih lanjut, Kepala Diskop dan UKM Aceh Dr Wildan mengatakan pemerintah Aceh terus berupaya memberdayaan pelaku usaha selama Pandemi Corona. Namun Wildan mengakui masih banyak kekurangan, dalam upaya tersebut, sehingga perlu kolaborasi bersama untuk memajukan usaha masyarakat.

“Pelaku UMKM ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan ada juga yang menjadi tanggung jawab pihak Kabupaten/Kota. Jadi kita selalu berkoordinasi untuk pemberdayaan” sebutnya.

Adapun diakhir diskusi, Kepala Ombudsman Aceh Dr Taqwaddin berharap agar adanya pemberdayaan UMKM yang kreatif dan inovatif. Untuk itu pemerintah harus membantu pelaku usaha dalam bidang produksi, promosi, dan distribusi.

” Perlu pemberdayaan UMKM baik dengan mempermudah izin usaha, skema pembiayaan secara khusus.
Selain itu, juga dibutuhkan perlindungan hukum untum aktivitas mereka,” pungkas Dr Taqwaddin, menyampaikan beberapa point hasil diskusi itu.(Win)

Editor : Arman

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Cegah Penyebaran Covid-19, Jaksa Kejari Aceh Besar Turun ke Jalan

Wali-news, Aceh Besar – Sejumlah jaksa dari Kejaksaan