Kemana Potongan Upah Untuk BPJS Tenaga Kontrak Pemkot Makassar?

Kemana Potongan Upah Untuk BPJS Tenaga Kontrak Pemkot Makassar?

0
Tenaga kontrak selama sebulan hanya menerima 850 ribu rupiah.

wali-news.com, Makassar — Upah tenaga kontrak tahun 2019 sebesar 1 juta rupiah, naik Rp 500.000,- dari tahun lalu, sebesar 500 ribu rupiah.

Rincian upah tenaga kontrak pemkot Makassar yakni 75 ribu rupiah dipotong untuk Tunjangan Hari Tua (THT) serta 75 ribu rupiah untuk BPJS ketenagakerjaan, sehingga tenaga kontrak selama sebulan hanya menerima 850 ribu rupiah.

Upah tersebut tidak sebanding dengan kerja dan tanggung jawab yang dibebani saat melakukan aktivitas sehari-hari.

Namun demikian, ada hal yang ganjil jika nilai potongan upah yang diperoleh dari ribuan tenaga kontrak untuk premi BPJS.

Sebagian besar tenaga kontrak belum mendapatkan kartu BPJS atau buku tabungan sebagai bukti bahwa mereka adalah tenaga kontrak (honorer/sukarela).

Selain THT dan BPJS ketenagakerjaan, untuk tahun ini tenaga kontrak kembali mengeluh karena adanya potongan 5% dari upah yang diterima, potongan tersebut untuk mengikut sertakan tenaga kontrak masuk dalam BPJS Kesehatan sementara sebagian dari mereka sudah memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang notabenenya gratis.

Atas keganjilan tersebut membuat Ketua LSM PERAK Sulawesi Selatan, Adiarsa MJ, S.E., S.H., angkat bicara dan merasa prihatin dengan nasib para tenaga kontrak Pemkot Makassar.

“Ini menarik untuk ditelusuri lari kemana ini dana yang sejatinya masuk potongan BPJS para tenaga kontrak dan patut diduga ada penggelapan dana tenaga kontrak disini,” ucap Adiarsa saat dikonfirmasi, selasa (8/10/2019).
Adiarsa meminta Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb agar segera turun tangan mengatasi masalah ini.

“Pak Wali harus menyampaikan ke publik dengan kesimpang-siuran dana tersebut, dan dalam hal ini BKD dan bagian keuangan pemkot juga harus menjelaskan yang sebenarnya terkait dana tersebut, karena kami menduga dana tersebut tidak tersetor ke BPJS,” tukas aktivis anti korupsi ini.

Adiarsa mempertanyakan, kenapa sejauh ini para pegawai kontrak tidak mendapatkan kartu BPJS tersebut.

“Tidak ada bukti fisik dan lainnya bahwa mereka ada ikatan dengan BPJS yang bisa diperlihatkan,” pungkasnya.

(Tiara Ayu)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Penarikan Kendaraan Adira Finance yang Tak Sesuai Prosedur Menuai Protes Massa

wali-news.com, Makassar – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Keadilan