Ketum Badko HMI Sulselbar: Banyak Fakta yang Disembunyikan Pemprov Sulsel dalam Persoalan Hak Angket

Ketum Badko HMI Sulselbar: Banyak Fakta yang Disembunyikan Pemprov Sulsel dalam Persoalan Hak Angket

0
Badko HMI Sulselbar gelar Diskusi Publik bertema “Babak Baru Hak Angket: N.A di Ujung Putusan MA”

wali-news.com, Makassar – Sore ini, puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Makassar memadati lantai 2 Warung Kopi Roemah Kopiku, Kota Makassar, dalam acara Diskusi Publik yang mengusung tema “Babak Baru Hak Angket: N.A di Ujung Putusan MA”, pada Rabu (11/09/2019).

Kegiatan tersebut diadakan oleh Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan dan Barat (Badko HMI Sulselbar).

Diskusi publik yang dihadiri oleh para anggota Badko HMI Sulselbar tersebut turut mengundang narasumber Ketua Umum Badko HMI Sulselbar Lanyala Soewarno, Wakil Dekan II Unismuh Makassar dan Pengamat Politik Andi Luhur Prianto, S.IP. M.Si., serta Anggota Legislator DPRD Prov. Sulsel Arum Spink.

Meski tidak dapat hadir, Arum dapat tetap menyampaikan gagasannya melalui sambungan telepon.

Di dalam sambutannya, Ketua Panitia Dialog Publik Ashabul Kahfi menyampaikan bahwa Badko HMI Sulselbar akan terus mengawal berkas hak angket hingga dikirim ke Mahkamah Agung sampai persoalan hak angket tuntas.

Di dalam diskusi, Ketua Umum Badko HMI Sulselbar Lanyala Soewarno menilai Pemerintah Sulsel sudah menyiapkan kerangka-kerangka kebohongan agar dapat dikonsumsi dengan baik oleh masyarakat.

“Banyak fakta (dalam persoalan hak angket) yang disembunyikan oleh pemerintah (Provinsi Sulsel),” Tuturnya.

Lanyala melanjutkan, hal itu dapat terlihat dari banyaknya fakta-fakta di persidangan yang bertentangan dengan pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Wakil Dekan II Unismuh Makassar sekaligus Pengamat Politik Andi Luhur Prianto, S.IP. M.Si. menyampaikan bahwa saluran komunikasi pemerintah dan DPRD dinilai telah buntu. Hal itu dikarenakan seandainya komunikasi berjalan dengan baik, maka tidak akan ada persoalan hak angket karena bisa dibicarakan secara internal.

Sementara Anggota Legislator DPRD Provinsi Sulsel Arum Spink berharap agar permasalahan hak angket dapat menjadi pelajaran dalam melakukan perbaikan-perbaikan tata kelola pemerintahan dan DPRD Provinsi Sulsel.

“Semoga dengan adanya permasalahan hak angket ini bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah (Pemprov Sulsel) dan DPRD Provinsi Sulsel,” harapnya.

Selain itu, ia juga mengharapkan agar Badko HMI Sulselbar dapat mendatangi Kantor DPRD Provinsi Sulsel secara langsung untuk menanyakan sejauh mana rekomendasi hak angket ditindaklanjuti. Hal itu agar rekomendasi hak angket hasil pansus tidak berhenti di tengah jalan. (Tiara Ayu)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Menjaga Kondusifitas Daerah Pasca Pemilu 2019 dalam Bingkai Kebhinekaan

wali-news.com, Bandar Lampung – Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor