KOHATI Komisariat Pertiba Pangkalpinang Tolak OBL yang Masih Miliki Sisi Negatif dan Positif

KOHATI Komisariat Pertiba Pangkalpinang Tolak OBL yang Masih Miliki Sisi Negatif dan Positif

0
Ketua KOHATI Pertiba Pangkalpinang dan Bendum HMI Pertiba Pangkalpinang

Pangkalpinang – RUU Omnibus Law (OBL) saat ini terus menjadi pembahasan di kalangan mahasiswa termasuk Korps HMI-wati (KOHATI) Komisariat Pertiba Pangkalpinang (KOHATI). Menurut Ketua KOHATI Komisariat Pertiba Pangkalpinang Nurmalia Ulfa, OBL saat ini bagaikan koin yang memiliki dua sisi sekaligus, yakni sisi positif dan sisi negatif.

“OBL saya nilai mempunyai hal positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia. Sisi positif OBL dinilai dapat mengembangkan perekonomian terhadap Indonesia,” ujar Ulfa di Pangkalpinang.

Meskipun dapat mengembangkan perekonomian, OBL juga dinilai dapat membuat pekerja lokal semakin tersisih. Hal ini dapat terjadi apabila investor asing yang masuk ke Indonesia lebih memprioritaskan tenaga kerja asing (TKA) dalam jumlah yang tidak terkendali.

“Namun jika dilihat dari sisi negatifnya, masuknya investor luar ke Indonesia akan memperkecil kesempatan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan. Terlebih di daerah-daerah yang kualitas SDM-nya masih tertinggal, dikhawatirkan OBL justru tidak menciptakan kesejahteraan dan malah memperparah kesenjangan,” tambah Ulfa.

Untuk itu, KOHATI Komisariat Pertiba masih terus melakukan kajian terhadap OBL yang saat ini memang diakui tengah menjadi isu hangat di kalangan mahasiswa. KOHATI Komisariat Pertiba pun mengaku akan menyambut dengan tangan terbuka apabila ada pihak-pihak yang ingin mengajak berdiskusi perihal OBL.

“Hingga saat ini kami kalau organisasi kampus belum pernah menerima ajakan diskusi atau sosialisasi dari pihak organisasi mahasiswa lain maupun pemerintah terkait OBL. Meski begitu KOHATI tetap mengkaji lebih dalam kembali terkait OBL dan akan terbuka apabila ada ajakan untuk diskusi atau sosialisasi mengenai OBL,” tutup Ulfa.

Hal yang senada diungkapkan oleh Bendahara Umum Komisariat Pertiba Pangkalpinang Bunga Dahlia. Menurut Dahlia, OBL masih mengandung sejumlah pasal yang memang layak dikritisi. Di antaranya yang krusial, yakni pasal-pasal yang mengatur tentang TKA.

“Perlu diakui kalau Indonesia saat ini memang sangat membutuhkan investasi. Bahkan kami akui juga bahwa Indonesia masih membutuhkan TKA. Akan tetapi, keberadaan TKA perlu diatur lebih ketat. Selain itu kehadiran TKA juga harus bisa memberikan transfer pengetahuan sehingga kualitas SDM Indonesia pun meningkat,” tambah Dahlia.

Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat membuka forum seluas-luasnya untuk menampung kritikan dari berbagai kalangan dalam memperbaiki OBL. Pemerintah pun diingatkan agar jangan sampai produk hukum yang telah disusun menjadi sia-sia karena ditolak oleh masyarakat secara luas.

“Lebih baik kami mengkritik OBL habis-habisan sebelum diajukan ke DPR RI. Apabila draft yang diajukan ke DPR RI masih mengundang kontroversi, maka hal tersebut dikhawatirkan akan kontraproduktif,” tutup Dahlia. (Jp/WN)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Resmi Dilantik, HMI Cabang Bangka Belitung Periode 2020 – 2021 Perkuat Kaderisasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pangkalpinang, Wali-News.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang