Koordinator GeRAK Apresiasi Operasi Tangkap Tangan Oleh Kepolisian Aceh Barat

Koordinator GeRAK Apresiasi Operasi Tangkap Tangan Oleh Kepolisian Aceh Barat

0

wali-news.com, Meulaboh – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, melalui koordinatornya Edy Syahputra memberikan apresiasi kepada jajaran Polres Aceh Barat yang telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum staf LSM SIAP, di Hotel Meuligoe pada Rabu19 Juni 2019.

Dalam OTT tersebut, kepolisian berhasil mengamankan lima orang dan salah satunya disebut-sebut sebagai oknum staf sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bernama LSM SIAP. Selain itu, dan empat orang lainnya diduga dua orang pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkab Aceh Barat, dan dua oknum polisi di luar Aceh Barat, pada operasi itu polisi turut mengamankan sejumlah uang sebagai barang bukti.

Sebagaimana diberitakan pada beberapa media, bahwa OTT tersebut berkenaan dengan adanya dugaan bahwa oknum LSM SIAP, mengumpulkan dana di Kabupaten Aceh Barat, sebesar Rp 20 juta per desa yang belum diketahui untuk apa dana tersebut.

Dari informasi diperoleh GeRAK, bahwa dana tersebut dikutip oleh LSM SIAP untuk dilaksanakan bimbingan tekhnis bagi apratur desa (keuchik dan bendahara), dengan kutipan per desa adalah 20 juta juta rupiah untuk dua orang yang nantinya akan diikutkan dalam kegiatan bimtek yang diduga akan dilaksanakan di luar Kabupaten Aceh Barat.

Dikatakanya, dari dokumentasi yang di telusuri, pihak LSM disebut-sebut tidak memaksa pengumpulan uang tersebut, hanya diajak gampong mana saja yang bersedia, dan yang mengumpulkan uang langsung dilakukan Keuchik dan Bendahara yang sumber mata anggarannya diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Tahun 2019.

“Kita tetap memberikan apresiasi kepada personil Polres Aceh Barat dalam proses OTT tersebut, namun disisi lain kita juga mengimbau untuk tetap memberikan hak-hak hukum bagi mereka yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum, apalagi dalam kasus tindak pidana korupsi. Prinsip azas praduga tidak bersalah tetap harus dikedepankan atau diutamakan kepada setiap orang, sebelum adanya keakuratan bukti yang menyatakan orang tersebut telah bersalah atau telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan atau dituduhkan,” Ujar Edy Syahputra

GeRAK Aceh Barat juga mempertanyakan legalitas LSM SIAP yang disebut-sebut sebagai pihak ketiga untuk melaksanakan Bimtek kepada aparatur desa di Aceh Barat. Dasar mereka disebutkan sebagai pihak ketiga untuk pelaksanaan bimtek yang bersumber dari anggaran pembelajaan gampong menjadi penting.

Apakah itu didasari oleh keluarnya surat keputusan (SK) dari kementerian terkait yang menyatakan bahwa mereka adalah pihak yang telah ditunjuk secara resmi untuk melaksanakan bimtek tersebut. Pihaknya ingin adanya kejelasan soal tersebut, atau kami menduga bahwa pihak yang akan melaksanakan bimtek tersebut telah melaksanakan MoU kerjasama dengan Pemerintah baik ditingkat Provinsi atau Kabupaten di Aceh Barat.

“Ini harus jelas duduk persoalannya, karena nantinya, uang yang dipergunakan dalam bimtek tersebut adalah dana publik dan kemudian pertanggungjawabannya secara terbuka kepada masyarakat,” Ujar Edy

Menurut informasi yang di peroleh Gerak, bahwasannya ada sejumlah aparatur desa yang tidak bersedia mengikuti kegiatan tersebut. Dikarenakan sudah ada instruksi dari pihak lainnya dan diumukan secara terbuka kepada keuchik, maka ada sejumlah desa yang telah melakukan penyetoran kegiatan Bimtek tersebut dengan angka yang variasi, diduga penyetoran dana tersebut seperti telah atau seolah-olah atau telah mendapatkan persetujuan dari pihak tertentu.

Bahkan, dalam penelusuran dokumen APBG 2019, dana kegiatan Bimtek yang dimaksudkan malah tidak dianggarkan sama sekali, yaitu sebagaimana disyaratkan untuk Bimtek sebanyak 20 Juta rupiah. Kita ingin kejelasan dari para pihak, terutama dinas yang membidangi desa dan juga pelaksana kegiatan tersebut.

Bila tidak ada dasar aturan tentang pelaksanaan Bimtek tersebut, maka kami menduga bahwa Bimtek tersebut sudah mengarah kepada Pungli. Tentunya ini menjadi tugas kepolisian sebagai penegak hukum untuk mengusutnya hingga tuntas.

“Jadi, kami melihat bahwa OTT yang dilaksanakan oleh pihak Polres Aceh Barat patut dibuka secara terang benderang kepada publik, apalagi ini menyangkut dengan akan dilaksanakan Bimtek bagi sejumlah orang aparatur desa yang dimana sumber mata anggarannya adalah dana desa”. Pungkasnya. (OS)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

FPMR Protes Keras Pemberian Gelar Kehormatan Pada PT MIFA Bersaudara

wali-news.com, Meulaboh – Aceh Barat – Forum Pemuda