Kritisi OBL Cipta Kerja, KAMMI Babel Siap Diajak Diskusi

Kritisi OBL Cipta Kerja, KAMMI Babel Siap Diajak Diskusi

0
Ketua Umum KAMMI Babel Hasyim Ashari

Pangkalpinang – Omnibus Law (OBL) Cipta Kerja yang tengah disusun pemerintah saat ini mendapat kritikan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bangka Belitung (Babel). Pasalnya, menurut Ketua KAMMI Babel Hasyim Ashari, tujuan pemerintah untuk menerbitkan OBL rawan disalahgunakan untuk mengerdilkan kepentingan buruh.

“Meskipun tujuan utama dari omnibus law sendiri untuk menciptakan lapangan kerja, namun lapangan kerja yang diciptakan lebih memihak kepada tenaga asing, bukan terhadap masyarakat Indonesia” tegas Hasyim.

Hasyim juga menambahkan, meskipun tujuan utama OBL untuk menarik investor – investor agar  datang ke Indonesia, namun investasi yang masuk perlu untuk dikaji mendalam oleh pemerintah. Kajian tersebut untuk menghindari adanya investasi yang hanya menguntungkan pihak asing sementara di sisi lain merugikan masyarakat lokal.

“Kajian terhadap investasi yang masuk perlu dilakukan secara teliti. Mengingat selama ini tidak sedikit investasi yang ada malah merugikan pekerja dan pelaku ekonomi lokal,” tambah Hasyim.

Selain itu, Hasyim menilai bahwa penghambat terbesar masuknya investasi di Indonesia adalah korupsi. Selain itu, inefisiensi birokrasi juga dituding sebagai salah satu penyebab enggannya investor menanamkan investasinya di Indonesia.

“Dengan nilai korupsi di Indonesia yang terbilang besar akan menjadi pandangan sendiri bagi para investor, bahkan sampai sekarang masih banyak investasi-investasi di Indonesia yang mangkrak. Selain itu, masalah birokrasi di Indonesia yang dinilai terlalu rumit membuat investasi tersebut menjadi sulit di realisasi,” sambung Hasyim.

Hasyim juga menegaskan bahwa inefisensi birokrasi pun diperkirakan akan menjadi hambatan terbesar andaikan Omnibus Law tetap disahkan. Hal-hal tersebut yang kemudian mendasari penolakan KAMMI Babel terhadap omnibus law.

“KAMMI Babel bersama KAMMI Pusat untuk tidak mendukung kebijakan pemerintah terkait omnibus law karena banyak sifat-sifat yang tidak menguntungkan bagi para kaum buruh. Selain itu, omnibus law lebih menguntungkan pihak tenaga kerja asing. Namun demikian, KAMMI Babel siap apabila ada pihak-pihak yang ingin mengajak diskusi perihal Omnibus Law.” tutup Hasyim (Jp/WN)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Cegah Penyebaran Covid-19, HMI Komisariat Pertiba Pangkalpinang Dukung Langkah Penutupan Akses Bandara dan Pelabuhan di Babel

Pangkalpinang – Jumlah pasien terjangkit Covid-19 di Indonesia