Kurangnya Persiapan, GeRAK : Menyoroti Ketidakseriusan Pemkab Aceh Barat

Kurangnya Persiapan, GeRAK : Menyoroti Ketidakseriusan Pemkab Aceh Barat

0

wali-news.com, Meulaboh – Koordinator Gerakan Anti Korupsi Aceh Barat (GeRAK) Aceh Barat meminta Eksekutif-Legislatif setempat lebih serius dalam menyusun usulan program kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2020 bernilai Rp 117 Miliar, yang saat ini sedang dibahas bersama di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat. Selasa (9/4/19).

Edy Syahputra Koordinator GeRAK Aceh Barat, mengatakan serius tidaknya dalam membahas usulan program yang sumber kegiatannya dari dana DOKA tersebut adalah dengan melihat kebutuhan dilapangan, terutama suprastruktur dan juga dibidang infrastruktur.

“Kita meminta agar pihak-pihak yang terlibat (Eksekutif-Legislatif) dalam melakukan pembahasan usulan program tersebut dan kemudian menjadi rancangan anggaran tahun 2020 harus berpikir tentang proyek-proyek strategis, seperti di bidang infrastruktur yang sangat mendesak pembangunannya, baik jembatan, jalan raya, saluran irigasi, bendungan, gedung atau proyek fisik lainya, dimana proyek-proyek tersebut berkaitan lansung dengan kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat pada umumnya,” Ujar Edy

Sebagaimana diketahui bahwa untuk saat ini, kabupaten/kota mempunyai kesempatan mengelola dana Otsus sebesar 40% oleh pemerintah kabupaten/kota di tahun 2020. Ini peluang besar bagi daerah agar dapat memanfaatkan dengan baik, kita mendukung secara penuh, dan tentunya dampak positif yang kita harapkan dalam proses pengelolaan DOKA

Namun, yang paling penting dari hal tersebut, dengan mengutip Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), bahwa dana otonomi khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan orang miskin, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Sebelumnya sebagaimana diberitakan oleh media pada hari ini (08/04/2019), Bupati Aceh Barat, Ramli MS, berang dan memarahi Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) kabupaten setempat. Luapan amarah kepala daerah itu disampaikan dalam rapat pembahasan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang berlangsung di Gedung DPRK setempat.

Bupati marah karena sejumlah SKPK yang hadir dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRK setempat terkesan tidak siap. Pasalnya sejumlah pimpinan SKPK tidak menyiapkan data-data yang dibutuhkan, sehingga rapat tersebut terpaksa ditunda.

“Artinya dengan kejadian tersebut, pihak Eksekutif seperti tidak siap dalam melakukan pembahasan bersama anggota Legislatif setempat,” Cetusnya

Kita berharap, Eksekutif-Legislatif benar-benar melakukan penyusunan anggaran harus ada Master Plan yang jelas, dengan menyiapkan data riil dan skala prioritas, baik infrastruktur yang menunjang sektor ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta pelayanan publik.

Selain itu, GeRAK Aceh Barat berharap agar masyarakat mengawal kinerja dan tata kelola pemerintahan, terutama mengawal kebijakan tata kelola RAPBK dan Otsus Aceh Barat tahun 2020. Hal ini adalah upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau praktik korupsi yang hingga saat ini masih marak terjadi di Aceh

Edy menambahkan, dari laporan warga dan kondisi dilapangan yang kita temui lansung. Kondisinya, hampir setiap saat (banjir tiba) ratusan rumah warga dan puluhan hektar sawah terkena dampak banjir tersebut.

“Kita minta adanya perhatian penuh dari pihak Eksekutif-Legislatif seperti di Desa Karang Hampa, Kecamatan Arongan Lambalek yang membutuhkan akses jalan dan jembatan. Begiu juga Desa Sikundo (Kecamatan Panteu Ceurmen), sarana infrastruktur belum sangat memadai, baik jalan menuju ke Sikundo dan jembatan penghubung menuju ke rumah sekolah hingga saat ini tidak tersesia sehingga menyebabkan aktifitas belajar terganggu, bahkan rumah sekolah tersebut terpaksa ditutup. Dan hingga saat ini, semenjak Indonesia merdeka, mereka belum merasakan aliran listrik di permukiman Sikundo,” jelasnya

Selain itu, Kejadian gagalnya proses pekerjaan lanjutan pembangunan jembatan rangka baja Gampong Babah Krueng Manggi-Gunoeng Mata’ie yang menghubungkan empat desa (Babah Krueng, Blang Baleu, Tampieng. Lhoek Guci). Kita berharap tidak terulang dan seharusnya pihak pemerintah atau Legislatif benar-benar serius akan anggaran yang sudah tersedia tapi tidak terealisasi.

GeRAK Aceh Barat juga menyakini masih banyak daerah lainnya yang butuh penanganan dan perhatian dari pihak Eksekutif-Legislatif segera, baik segi infrastruktur dan pos pelayanan publik.

GeRAK Aceh Barat juga mengingatkan agar Eksekutif (terutama SKPK) dalam pembahasan usulan program kegiatan yang bersumber dari dana DOKA tahun 2020 benar-benar pro kepada rakyat dan benar-benar dirasakan oleh rakyat. (Red).

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Aceh Barat Gelar Upacara Kemerdekaan RI Di Mako Yonif 116 Garda Samudera

wali-news.com, Meulaboh – Upacara pengibaran bendera dalam rangka