Lanjutan Sidang Kalista Alam, KLKH Kembali Ajukan Alat Bukti

Lanjutan Sidang Kalista Alam, KLKH Kembali Ajukan Alat Bukti

0

Nagan Raya (Wali-News.com) – Setelah pada sidang sebelumnya Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) kekurangan alat bukti, mereka kembali mengajukan alat bukti tambahan berupa Izin Usaha Perkebunan (IUPB) yang dikeluarkan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, saat menjadi gubernur pada priode pertama lalu dalam sidang gugatan permohonan pembatalan eksekusi lahan milik PT Kalista Alam oleh KLHK melalui Pengadilan Negeri suka Makmue, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh bernomor nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO, yang sebelumnya mengabulkan gugatan KLHK tersebut.

Wijayadi Bagus, Biro Hukum KLHK, mengatakan. Selain IUPB yabg dikeluarkan Irwandi Yusuf tersebut, dalam sidang gugatan persata dengan nomor pokok perkara 01/pdt-bth/2019/pnsm juga ngajukan fotokopi lampiran peta izin lokasi, serta peta kawasan Lauser berdasarkan SK 190 KLHK yang saat itu bernama Kementrian Kehutanan.

“Kawasan IUPB nya yang seribu hektar itu masuk dalam ekosistem lauser yang harus dilindungi, makanya pemulihannya harus dengan tanaman jenis lainnya bukan tanaman sawit,” kata Bagus, usai sidang gugatan pembatalan eksekusi lahan dilakukan. Selasa, (23/7/2019.).

Bagus mengaku bingung dengan gugatan yang dilakukan warga secara tiba-tiba tersebut. Harusnya, kata dia, jika memang lokasi itu milik warga Desa Pulo Kruet, menjadi pertanyaan baginya kenapa tidak menjado tergugat intervensi saat KLHK menggugat PT KA tahun 2013 lalu.

Sementara itu pengacara warga Ibenk Syarifuddin Gani mengatakan dalam sidang lanjutan pengajuan alat bukti tambahan tersebut pihaknya kembali mengajukan sertifikat lahan atau tanah milik warga.

Namun, kata Ibenk, sertifikat yang diajukan tersebut merupakan sertifikat milik warga lainnya yang tidak masuk dalam daftar penggugat.

“Kita ajukan ada enam sertifikat milik warga, keenamnya bukan pihak penggugat,” ucap Ibenk.

Dalam sidang pengajuan alat bukti tambahan itu, ibenk mengaku tidak melakukan telaah terhadap alat bukti yang diajukan KLHK yang dianggap olehnya secara alat bukti tidak dapat dijadikan alat bukti, lantaran berupa fotokopi.

Sementara itu, untuk PT KA selaku tergugat dua belum mau memberikan keterangan terkait dengan bukti tambahan yang diajukan dalam sisang tersebut.

Sidang yang digelar pada Selasa tersebut yang dipimpin oleh Arizal Anwar selaku ketua majelis dan Edo Juliasnyah dan Rosnainah selaku hakim anggota dan hadir selaku penggugat kuasa hukumnya Ibenk Syarifuddin Gani, dan sebagai tergugat satu KLHK, Wijayadi Bagus, untuk tergugat dua yakni PT KA dihadiri pengacara mereka Sri Yuni Hartati dan Reni Suciati, sedangkan terugagat Intervensi dihadiri oleh Nurul Ikhsan selaku pengacara. Sidang tersebut kembali ditunda dan akan dilanjutkan pada Senin, (29/7/2019) dengan agenda sidang pembuktian lapangan.***

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Masuk Desa, BIN Aceh Ikut Sukseskan Vaksinasi di Aceh Timur.

Wali-news.com, Aceh Timur – BIN Daerah Aceh kembali