Lentera Aceh Gelar Diskusi Tentang UUPA, Fajran Zain Bangkitkan Semangat Mahasiswa.

Lentera Aceh Gelar Diskusi Tentang UUPA, Fajran Zain Bangkitkan Semangat Mahasiswa.

0

wali-news.com, Meulaboh – Sejumlah mahasiswa dan aktivis mengikuti kegiatan diskusi publik tentang Undang – Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang diselenggarakan oleh lembaga Lentera Aceh, di warkop Gampong 99, Meulaboh, Aceh Barat.

Kegiatan yang bertema UUPA tersebut, diikuti oleh puluhan mahasiswa dan aktivis yang ada di Aceh Barat.

Ketua Lembaga Lentera Aceh, Nofrizal, S.AN atau sering dipanggil Agek ini menyampaikan, lembaga yang dipimpinnya itu baru berdiri pada tahun lalu yang bergerak di bidang Sosial dan Pendidikan.

“Kegiatan Diskusi publik ini adalah yang perdana kita lakukan, dengan tujuan untuk menambah pengetahuan serta meningkatkan semangat diskusi khususnya di kalangan mahasiswa di Aceh Barat,” Ujarnya kepada wartawan, Jumat (22/3/19), Sore.

Tema yang di ambil adalah UUPA, kenapa tema tersebut, karena kita ingin melihat dan mengkaji sejauh mana pemerintah Aceh telah merealisasikan amanah yang ada di dalam UUPA tersebut.

“Selain itu, sejak lahirnya UUPA belum semua masyarakat Aceh paham dan mengerti dari isi UUPA, bahkan sebagian mahasiswa khususnya di pantai barat selatan Aceh tidak mengetahui sejauh mana realisasinya dan apa butir-butir UUPA yang belum disetujui oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Untuk melakukan sosialisasi UUPA ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun semua kalangan harus melakukannya agar seluruh masyarakat Aceh paham apa yang menjadi keistimewaan dan harapan dari UUPA.

Disisi lain, Dr. Fajran Zain yang mengisi acara diskusi tersebut, menyampaikan mahasiswa harus menjadi ujung tombak dalam melakukan pengawasan terhadap realisasinya UUPA tersebut.

“Bukan hanya itu, mahasiswa harus paham apa yang menjadi keistimewaan dan kekhususan Aceh yang diberikan oleh UUPA, sehingga itu, perlu dipertahankan dan di jaga bersama demi kemajuan Aceh,” Ujar Fajran

Ia juga menjelaskan apa saja yang menjadi kekhususan dari UUPA yakni :

1. Adanya Partai Politik Lokal, 2. Adanya Lembaga Wali Nanggroe, 3. Secara khusus Aceh dpt menerapkan syari’at Islam, 4. Adanya Lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dan pengadilan HAM, 5. Adanya Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan plafon Dana Alokasi Umum (DAU) 6. kekhususan dan keistimewaan dibidang adat budaya, 7. Aceh juga dapat bagi hasil pengelolaan minyak dan gas sebesar 70 %, 8. Diakuinya lagi pemerintahan mukim dan pemerintahan gampong sebagai struktur resmi dalam hirarkhi pemerintahan Aceh,

9. Kewenangan pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama internasional dengan lembaga atau badan di luar negeri dengan persetujuan DPRA, 10. Kewenangan membentuk Qanun Aceh atau Qanun Kabupaten/Kota oleh DPRA/DPRK yang dibahas dengan Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk mendapat persetujuan bersama, 11. Kewenangan pembentukan Mahkamah Syariah, 12. Kewenangan membentuk Majelis Permusyarawatan Ulama.
13. Kewenangan kordinasi dan persetujuan Gubernur dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, 14. Kewenangan khusus bidang pendidikan dan banyak kekushusan lainnya.

Bukan hanya itu, Aceh juga diberikan hak untuk mengurus semua sektor publik kecuali politik luar negeri, moneter, fiskal, yustisie, pertahanan dan kebebasan beragama. Terangnya.

Ia menambahkan, untuk mengawasi terealisasinya dari pada butir-butir UUPA tersebut, Aceh membutuhkan mahasiswa yang cerdas dan kritis terhadap pemerintah.

“Agar amanah MOU dan UUPA untuk mensejahterakan masyarakat Aceh benar-benar tersalurkan dan manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh, Sehingga pemerintah dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan penganguran di Aceh,” Tutupnya. (Red).

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Di Malaysia, Rektor UTU Jadi Keynote Speaker ISSK UPM

wali-news.com, Meulaboh – Rektor Universitas Teuku Umar (UTU)