Masih Menolak RUU OBL Cipta Lapangan Kerja, HMI Komisariat Pertiba Pangkalpinang Tunggu Kejelasan Draft Dari Pemerintah

Masih Menolak RUU OBL Cipta Lapangan Kerja, HMI Komisariat Pertiba Pangkalpinang Tunggu Kejelasan Draft Dari Pemerintah

0
Pimpinan HMI Komisariat Pertiba Pangkalpinang

Pangkalpinang – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pertiba Pangkalpinang menolak RUU Omnibus Law (OBL) Cipta Lapangan Kerja atau OBL Cilaka yang saat ini tengah digodok pemerintah. Pasalnya, RUU OBL dikhawatirkan tidak cocok diterapkan dengan sistem di Indonesia dan hasilnya tidak akan seoptimal penerapan OBL di negara lain.

 

“Penerapan OBL di negara luar memang sudah ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun hal yang berbeda kemungkinan akan terjadi di Indonesia. Misalnya saja kelompok buruh yang memprotes RUU OBL karena dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap perekonomian di tingkat bawah,” ungkap Ketua Umum HMI Komisariat Pertiba Pangkalpinang Khoirussoleh.

 

Namun demikian, tidak dipungkiri hadirnya OBL dapat meningkatkan geliat perekonomian Indonesia. Hal tersebut sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan pada tahun 2019 silam.

 

“Hadirnya OBL memang dianggap dapat memberikan kemajuan bagi perekonomian Indonesia dan mengurangi pengangguran. Hal tersebut sebagaimana optimisme yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya. Akan tetapi, penolakan kalangan buruh terhadap RUU OBL menandakan bahwa terdapat substansi yang memang dapat merugikan kelompok masyarakat bawah,” tambah Khoirussoleh.

 

Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat terbuka dalam menyusun RUU OBL sehingga dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

 

“HMI mengusulkan agar semua stakeholder duduk bersama-sama dalam mengkaji Risiko dan peluang atas OBL Cilaka ini agar benar-benar bisa mensejahterakan rakyat, bukan malah untuk mengakomodir kepentingan elit atau kelompok tertentu,” pungkas Khoirussoleh.

 

Hal senada diungkapkan oleh Sekretaris Umum HMI Komisariat Pertiba M. Yusuf. Menurutnya, RUU OBL memang ditujukan oleh pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan perekonomian serta investasi. Namun demikian, adanya peningkatan ekonomi dan investasi tidak serta merta menghilangkan kekhawatiran masyarakat.

 

“Jangan sampai dengan adanya OBL maka investasi yang masuk ke Indonesia tidak terkendali dan pada akhirnya akan menggulung perekonomian rakyat kecil dan menengah,” tegas M. Yusuf.

 

Selain itu, belum adanya draft RUU OBL Cilaka yang dapat diakses oleh mahasiswa termasuk HMI membuat kesulitan untuk ikut mengkaji bahkan memberikan kritik saran demi sempurnanya RUU OBL.

 

“Kami hingga saat ini belum bisa mengakses draft RUU OBL Cilaka. Kondisi ini membuat kami tidak bisa mengetahui apa sebenarnya isi dari RUU OBL Cilaka, jangan sampai terdapat pasal-pasal selundupan merugikan masyarakat. Tidak teraksesnya draft RUU OBL Cilaka juga menjadi salah satu sebab tidak sepakatnya dan kecurigaan HMI Komisariat Pertiba terhadap RUU tersebut,” tambah Yusuf. (Jp/WN)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Cegah Penyebaran Covid-19, HMI Komisariat Pertiba Pangkalpinang Dukung Langkah Penutupan Akses Bandara dan Pelabuhan di Babel

Pangkalpinang – Jumlah pasien terjangkit Covid-19 di Indonesia