Menyoal Stiker BBM, Ombudsman : Perbanyak SPBU Mini atau Hapus Subsidi BBM

Menyoal Stiker BBM, Ombudsman : Perbanyak SPBU Mini atau Hapus Subsidi BBM

0

Wali-news, Banda Aceh – Keputusan Pemerintah Aceh menempel stiker pengguna bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada kendaraan umum dan pribadi menuai tanggapan berbagai pihak, salah satunya Ombudsman Aceh. Menghapus program minyak bersubsidi dinilai menjadi langkah bijak
yang harusnya dilakukan pemerintah, ketimbang menempel stiker yang dinilai mempermalukan tersebut.

“Hemat saya, sebaiknya, jika Pemerintah sudah tak mampu mensubsidi, maka dihapuskan saja. Ini lebih bijaksana, ketimbang mempermalukan rakyatnya dengan kata-kata yang tidak patut dalam stiker,” kata Kepala Ombudsman Aceh, Taqwaddin.

Dia menilai, penempelan stiker yang bertujuan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran bukan satu-satunya alternatif. Memperbanyak keberadaan SPBU Mini dinilai menjadi solusi yang dapat dipertimbangan pemerintah Aceh.

“Untuk menutupi kelangkaan, saya sarankan agar di setiap Kecamatan diperbanyak SPBU Mini. Sehingga BBM, baik solar, partalite, maupun Pertamax selalu tersedia dengan jumlah memadai dan sesuai harga patokan pemerintah,”ujar Taqwaddin.

Saran itu kata Taqwaddin mengingat tingginya harga jual premium di tingkat pengecer di gampong-gampong yang berkisar antara Rp 9.000 hingga Rp 12000. Padahal harga jual Pertalite di SPBU  hanya Rp 7.450.

“Seandainya di setiap kota kecamatan atau di gampong-gampong ada SPBU Mini, maka sekalipun tak ada lagi subsidi, asalkan barangnya ada, saya kira tak ada masalah,” tukas Taqwaddin.

Taqwaddin berharap pemerintah memberikan kemudahan perizinan bagi usahawan atau Badan Usaha Milik Gampong untuk membuka SPBU Mini di Kecamatan. Pasalnya penempelan stiker yang didasari Edaran Gubernur Aceh Nomor: 540/9186 tahun 2020 itu juga dinilai tidak efektif sehingga melahirkan persepsi buruk ditengah masyarakat.

“Mobil yang patut menggunakan BBM subsidi menurut saya adalah mobil-mobil tua dengan CC kecil seperti 1500 CC. Adapun di atas 1500, CC tidak sepatutnya mengisi BBM bersubsidi,” kata Taqwaddin.

Disisi lain penempelan stiker hanya menimbulkan kesan jika pemerintah hanya mempermalukan pemilik mobil agar tidak mengisi BBM Bersubsidi. Sebelumnya Rabu, 20 Agustus 2020 lalu, Pemerintah Aceh meluncurkan program penempelan stike bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada kendaraan umum dan pribadi.

Keputusan tersebut merupakan langkah pemerinta Aceh agar penyaluran BBM subsidi, tepat sasaran dan mengatasi atrian panjang yang kerap terjadi di SPBU. Paska peluncuran, kebijakan tersebut terus menuai pro kontra, karena sejumlah kendaraan keluaran terbaru dengan spesifikasi tinggi juga dipasangi stiker pengguna BBM bersubsidi. ( Win)

Editor : Arman

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Cegah Penyebaran Covid-19, Jaksa Kejari Aceh Besar Turun ke Jalan

Wali-news, Aceh Besar – Sejumlah jaksa dari Kejaksaan