Minta Ganti Rugi, Akses Menuju PLTU 3/4 Nagan Raya Diblokade Warga

Minta Ganti Rugi, Akses Menuju PLTU 3/4 Nagan Raya Diblokade Warga

0

wali-news.com, Meulaboh – Sejumlah warga dusun Gelanggang Meurak, Desa Suak Puntong, Nagan Raya. Melakukan Aksi Protes dan pemblokiran badan jalan menuju ke lokasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3 dan 4 yang berbeda di Kasawan pemukiman warga sekitar.

Aksi blokade warga tersebut dilakukan pada Selasa, (14/5) sekira pukul 10.00 WIB.Penutupan jalan dilakukan dengan menggunakan kawat berduri dan mendirikan tenda teratak di badan jalan. Akibatnya mobil pengangkut material untuk pembangunan PLTU tidak bisa masuk kelokasi tersebut.

Selain melakukan pemblokiran warga juga ikut menutup saluran air dari PLTU Nagan Raya yang selama ini terhubung dengan saluran air milik warga pemukiman Dusun Gelanggang Merak.

Guna mencegah pagar yang digunakan untuk pemblokiran dirusak oleh pihak pekerja PLTU warga menjaga lokasi tersebut, bahkan warga telah mendirioan tenda untuk melakukan pendudukan lokasi pembangunan PLTU.

Cut Wardah salah satu peserta Aksi warga Desa Suak Puntong, mengatakan proyek pembangunan PLTU 3 dan 4 tersebut dinilai belum adanya izin andal, dan tidak ada pemberitahuan serta sosialiasi kepada masyarakat sekitar.

“Pembangunan ini dilakukan secara sepihak, tidak pernah ada sosialisasi, tiba-tiba sudah ada pembangunan,” kata Cut Wardah, kepada wartawan.

wardah menyebutkan, dirinya bersama warga lainnya menuntut ganti rugi terhadap lahan, dan bangunan milik mereka berdasarkan harga kekinian. Jika itu tidak, dilakukan kata dia maka jalan menuju lokasi akan tetap diblokir.

“Kami minta diganti rugi tanah dan bangunan sesuai dengan harga sekarang. Kami tidak mau direlokasi karena relokasi itu program pemerintah untuk korban bencana,” ucapnya.

Menurutnya keberadaan PLTU yang berdekatan dengan pemukiman mereka tersebut telah merugikan mereka lantaran merusak lingkungan.

Disisi lain, Ketua SMUR Aceh Barat Masykur mengatakan, Aksi warga dusun Gelanggang Meurak terkait penutupan pembangunan PLTU 3 dn 4 akibat tidak adanya sosialisasi terhadap warga sebelumnya.

Menurut dia, proyek PLTU 3 dan 4 disebut ada indikasi pemalsuan tandatangan untuk perizinan lingkungan, karena masyarakat sekitar tidak pernah tau bahwa akan ada pembangunan tersebut.

“Kita minta kepada pemerintah dan Dinas terkait atas temuan tersebut untuk segera di evaluasi ulang,” Ujar Masykur.

Menurutnya pihak Komisi Nasional Dan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga sudah pernah turun kelokasi dan menyatakan jika PLTU telah melakukan pelanggaran HAM terhadap hak hidup kami, dan mereka juga sudah menyurati PLTU.

Atas dasar itu, SMUR mendesak Perusahaan tersebut agar segera menindak lanjuti apa yang sudah menjadi rekomendasi dari Komnas HAM. (OS)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Berkah Ramadhan, Komunitas GenBI UTU Bagi-bagi Takjil

wali-news.com, Meulaboh – Komunitas Mahasiswa Generasi Baru Indonesia