Ombudsman Aceh Gelar Diskusi Tematik Tentang Pelayanan Publik Bersyariah

Ombudsman Aceh Gelar Diskusi Tematik Tentang Pelayanan Publik Bersyariah

0

wali-news.com, Banda Aceh – Dalam Rangka Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Ombudsman RI Perwakilan Aceh menggelar Diskusi Tematik Pelayanan Publik Bersyariah dengan tema “Mewujudkan pelayanan Publik yang maksimal, ramah, akuntabel, transparan dan bebas pungli.” di 3in1 Cafe, Banda Aceh, Kamis (26/11).

Acara tersebut diisi oleh 3 pemateri yaitu, Dr. H. Taqwaddin Kepala Ombudsman Aceh, Prof Dr Hasbi Amirrudin M.A dan Dr Saiful Mahdi MSc.

Taqwaddin dalam kesempatan tersebut mengatakan, diskusi ini membahas tentang pelayanan publik Islami. acara dialog lebih menekankan pada survei kepatuhan pemerintah terhadap pemenuhan pelayanan publik bersyariah.

Taqwadin mengatakan, survei tahun 2018 ini dilakukan di 23 kabupaten dan kota dengan lokasi, antara lain, Pemerintah Aceh, Pemkab Aceh Besar, Pemkot Lhokseumawe, Pemkab Bireuen, Pemkot Langsa, Pemkab Bener Meriah, Pemkab Aceh Barat, Pemkab Abdya, dan Pemkot Sabang dan seterusnya kabupaten dan kota yang ada di Aceh.

Menurutnya, hal ini penting, supaya memenuhi semua standar pelayanan yang akan memudahkan masyarakat dalam berurusan dengan instansi pemerintah daerah. Dan penting sekali bagi warga masyarakat untuk mengetahui standar operasional prosedur (SOP), persyaratan, lamanya proses pelayanan, besaran biaya yang dibebankan, dan lain sebagainya.

“Kami sudah melakukan pendampingan kepada pihak pemda yang akan disurvei dan dinilai. Maksudnya ini agar pemda tersebut mendapatkan nilai hijau nantinya,” tambahnya.

Survei kepatuhan ini dijelaskan Taqwadin, bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaksana pelayanan publik kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang merupakan tugas bagi para aparatur sipil negara dalam melaksanakan kewajibannya sekaligus merupakan hak bagi penerima layanan. Selain Pemerintah Daerah, Ombudsman juga akan menilai instansi vertikal yaitu BPN dan Kepolisian yang masuk dalam sembilan lokasi tersebut.

“Ini merupakan inspeksi yang akan kami lakukan, sehingga kami tidak memberitahukan tanggal dan lokasi yang akan kami datangi sebut Taqwaddin. Harapannya agar Pemprov, Pemkab, dan Pemkot yang akan kami tuju sudah menyiapkan itu, karena jauh hari sebelumnya kita sudah memberitahukan tentang kegiatan ini,” katanya.

Sebetulnya kegiatan survei ini bukan kepentingan Ombudsman, melainkan wujud kepatuhan aparat pemerintah selaku penyelenggara layanan publik. Survei yang sudah dilakukan berturut-turut sejak tahun 2013 akan memberikan manfaat nyata bagi masyakarat dalam rangka mencegah terjadinya mal administrasi, yang nantinya akan mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah.

“Karena sudah memberikan kepastian standar prosedur, kepastian waktu, kepastian biaya dan lain sebagainya. Kami berharap agar pemerintahan di Aceh dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya benar-benar sesuai dengan Standar pelayanan sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” pungkas Taqwadin.(red)

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Dibalik Pembelian Pesawat N219, Ini Kata Lemkaspa

wali-news.com, Banda Aceh – Pro dan kontra dalam setiap