Omnibus Law di Persimpangan Cita-Cita Bangsa

Omnibus Law di Persimpangan Cita-Cita Bangsa

0
Kader DPC Permahi Babel Anggun Rotami

Penulis: Anggun Rotami*

Omnibus Law menjadi isu yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di Indonesia. Fakta itu membuktikan bahwa perkembangan hukum yang ada saaat ini sudah menuntut lebih dalam untuk diperhatikan seksama. Perdebatan saat ini seolah-olah menuntut kita untuk ikut menilai apa politik hukum pemerintahan Joko Widodo periode kedua ini. Perdebatan yang berfokus kepada bagian formil maupun materil terus bergulir di antara ahli hukum dan tokoh-tokoh akademisi yang ada. Draft Rancangan Undang-Undang tentang cipta lapangan kerja (RUU Cilaka) menjadi yang pertama kali dibahas dan langsung menuai perdebatan yang menciptakan pro dan kontra diberbagai lapisan di Indonesia.

Sebelum lebih jauh membahas Omnibus Law kita harus tahu terlebih dahulu Apa itu Omnibus Law. Kata “Omnibus” diambil dari bahasa latin yaitu omnis yang artinya “untuk semua atau banyak”. Omnibus Law atau yang dikenal kebanyakan orang sebagai Omnibus Bill adalah konsep yang digunakan utuk membuat sebuah regulasasi yang dapat membentuk suatu Undang-Undang (UU) baru untuk mengamandemen atau mencabut beberapa UU sekaligus. Implementasi konsep ini sering digunakan Negara common law seperti Amerika, Kanada, dan Irlandia. Black Law Dictionary yang menjadi rujukan definisi istilah hukum di Barat juga sudah menjelaskan apa itu omnibus law. Intinya, konsep ini ibarat pepatah sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Satu regulasi baru dibentuk sekaligus menggusur lebih dari satu regulasi lain yang sudah berlaku. Konsep ini bisa saja menggantikan beberapa pasal di satu regulasi dan saat bersamaan mencabut seluruh regulasi yang lain.

Salah satu fokus Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf  lima tahun kedepan dalam pidatonya di siding paripurna MPR RI 20 Oktober 2019 adalah penyederhanaan peraturan perundang-undangan melalui penerbitan omnibus law. Pasca pidato tersebut, omnibus law mengisi ruang diskusi publik dan menjadi diskursus. Perdebatannya meliputi ketatanegaraan, kedudukanya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, hingga substansi apa yang akan di atur. Omnibus law memenuhi media, ruang diskusi masyarakat sipil, kelompok akademisi dan kelompok terdampak.

Rencana pembentukan omnibus law terbukti, Airlangga Hartanto (Menko Perekonomian) menyebutkan tujuan pembentukan RUU Omnibus Law sesuai arahan Presiden untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing. Terdapat dua RUU Omnibus Law yang masuk sebagai Prolegnas Superprioritas Tahun 2020, yaitu RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) dan RUU Omnibus Law Perpajakan. Peristilahan. Prolegnas Super Prioritas tidak dikenal dalam UU No. 12 Tahun 2011 rentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU No. 12 Tahun 2011 hanya mengenal istilah Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan.

Sejak proses awal penyusunan kedua RUU Omnibus Law ini telah memperlihatkan keberpihakannya pada investasi. Penyusunan Naskah Akademik dan RUU yang  menjadi langkah awal Presiden ini hanya berisikan akomodir partisipasi kelompok bisnis. Kelompok bisnis cukup dominan dalam satuan tugas, selain pemerintah dan akademisi. Ada 16 pengurus Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (KADIN) dan konglomerat nasional yang jadi anggota satuan tugas.

Nama-nama pengusaha besar yang terseret dalam satuan tugas tersebut antara lain James Riady (CEO Lippo Group), Erwin Aksara (Komisaris Utama Bosowa Corporation), Bobby Gafur Umar (Komisaris P.T Bakrie & Brother Tbk), Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, Wakil ketua Kadin Bidang Tenaga Kerja, Anton J. Supit (Hubungan Industrial), Carmella Hartoto Ketua Umum INSA, dan Johnny Darmawan (Ketua Kadin Bidang Perindustrian. Selain itu ada sekitar 22 orang anggota satuan tugas tercatat sebagai ketua asosiasi bisnis.

Dapat kita lihat sendiri tidak terdapat ruang partisipasi perwakilan organisasi buruh atau serikat buruh lainnya dan organisasai kerakyatan seperti pelajar, mahasiswa, serta komunitas dalam tim penyusun. Padahal hak masyarakat sudah tertera jelas dalam Bab XI Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang PARTISIPASI MASYARAKAT yang menjelaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tulisan dalam Pembentukan Perundang-Undangan yang mana dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan diskusi. Tapi yang ada.. kalian bisa menilai sendiri apakah pasal tersebut sudah diterapkan atau belum.

Menarik permasalahan yang sudah dijelaskan bahwa terdapat indikasi Pemerintah Indonesia ingin menghadirkan konsep yang biasanya dibawakan oleh Negara Common Law. Jika hal itu merupakan rencana strategis pemerintah untuk menciptakan kodifikasi hukum yang mampu merangkul lebih dari satu substansi undang-undang yang berbeda merupakan permasalahan yang tidak mudah dan tentunya jika pemerintah tidak menunjukan keberpihakannya kepada rakyat atau rawan memasukkan kepentingan-kepentingan yang tidak berpihak sama sekali kepada rakyat. Terlepas dari berbegi pandangan yang ada, gagasan Omnibus Law ini langsung mendapatkan polemik di tengah-tengah masayarakat karena, di dalam penyusunan RUU Cilaka, landasan sosiologis terkesan dibuat-buat dan tidak menggambarkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Bahkan dapat disebut bahwa dalam pembentukan RUU Cilaka ini lebih kepada terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cepat dan digunakan sebagai salah satu sarana menyederhanakan dan mengharmonisasikan regulasi yang bertujuan memberikan kemudahan investasi di Indonesia dengan harapan dapat memberikan dampak positif pada meningkatnya investasi.

Apabila dilihat dari sudut pandang konsep pragmatisme, seharusnya sebuah produk hukum bertujuan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan sosial sehingga dalam penyusunannya haruslah didasarkan pada fakta empiris yang terjadi di masyarakat dan apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut yang kemudian disebut sebagai landasan sosiologis pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. 

Rencana penerapan Omnibus Law untuk menaikkan jumlah investor seperti saat ini bukanlah yang pertama kalinya, sekitar 25 tahun yang lalu Presiden Soeharto pernah menerbitkan PP No. 20/1994 tentang Kepemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagai bentuk peraturan pelaksana berbagai UU antara lain UU Tenaga Atom, UU Pers, UU Penanaman Modal Asing, UU Penanaman Modal Dalam Negeri, UU Ketenagalistrikan, UU Telekomunikasi, UU Perkeretaapian, UU Penerbangan, dan UU Pelayaran. Namun, PP No. 20/1994 dinilai bertentangan dengan berbagai UU tersebut karena telah mengubah materi muatan yang tertutup untuk modal asing dan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Ketidaksesuaian antara pemerintah dan masyarakat ini tidak seharusnya terjadi. Pemerintah berkewajiban menciptakan produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan atau realitas hukum masyarakat dan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan segelintir golongan saja. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 10 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebut bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga sudah seharusnya dalam penyusunan undang-undang untuk selalu benar-benar mengutamakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Pemerintah jangan sampai mempergunakan kekuasaannya untuk membentuk produk hukum yang justru tidak memberikan keuntungan bagi masyarakatnya. Apalagi kita tahu bahwa RUU Omnibus Law ini sudah disahkan menjadi UU, saya rasa masyarakat dapat memberikan penilaian.

*Penulis merupakan Kader DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Babel / Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

UU OBL Cipta Kerja Disahkan, Begini Tanggapan Wakil Ketua Komisi II DPRD Pangkalpinang

Pangkalpinang – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota