Pansus Ditolak, PT Mifa Dinilai Hina Lembaga Negara

Pansus Ditolak, PT Mifa Dinilai Hina Lembaga Negara

0

“Ketua tim Pansus DPRK Aceh Barat, Ramli. S.E mengaku kecewa dengan perlakuan pihak management PT Mifa Bersaudara”

wali-news.com, Meulaboh – PT Mifa menolak permintaan pihak Pansus yang ingin melihat lansung area atau lokasi pertambangan yang sedang dilakukan proses produksi atau proses pengambilan batubara oleh perusahaan tersebut. Minggu (23/12/18).

Ramli SE, sebelum sidak ke lapangan kita telah layangkan surat pemberitahuan kepada mereka. Seharusnya, mereka melihat upaya yang kita lakukan ini adalah upaya menjalankan fungsi pengawasan yang melekat di tubuh anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten Aceh Barat.

“Dengan hal kejadian dilapangan tadi, management perusahaan secara tidak lansung telah melakukan upaya perlawanan atau penghinaan terhadap lembaga negara yang telah dijamin oleh undang-undang. Kita benar-benar kecewa dan dilecehkan oleh management perusahaan”, ujar Ramli.

Inspeksi tim pansus kelokasi produksi untuk memastikan bahwa ketika proses itu dilakukan, benar-benar memperhatikan aturan yang berlaku, baik keselamatan tenaga kerja, dan aspek keselamatan lingkungan paska ditinggal produksi dibekas galian tambang. Terangnya

kita juga terkejut dengan temuan kita dilapangan dimana berdasarkan laporan masyarakat dan LSM anti korupsi, bahwa hingga saat ini, masih ada bekas galian tambang di Desa Sumber Batu (FIT A) sudah ditinggalkan begitu saja dan menjadi kolam raksasa. Kata Ramli.

“Benar adanya dan secara tidak lansung ini juga membantah apa yg disampaikan kepada publik oleh pihak perusahaan bersama dengan pihak ESDM provinsi Aceh yang telah turun kelapangan”, tegasnya.

Seharusnya, pihak ESDM lebih teliti dan cermat dalam melakukan inspeksi ke lokasi tambang dan kenapa ketika mereka turun kelapangan, pihak ESDM tidak pernah melakukan dengan pihak kita yang berfungsi melakukan pengawasan. “Ini benar-benar konyol dan tidak masuk akal”.

Ramli, Berdasarkan temuan tersebut, maka kita menduga bahwa pihak pemerintah telah lalai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PT. Mifa Bersaudara, sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010, Pasal 2 Ayat (2) “Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK”.

“Kita akan laporkan temuan ini kepada Gubernur dan Kementrian, agar meraka tahu bagaimana perusahaan beroperasi sesungguhnya, ini sangat merugikan daerah,” tandasnya.

Sekali lagi kita kecewa terhadap pihak ESDM dan terutama pihak perusahaan yang kami duga, tidak komit dan patuh dengan aturan terhadap reklamasi paska tambang yang jelas-jelas sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tutupnya. (Red)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Nekat Melintasi Perbatasan Untuk Mudik, 22 Orang Diswab Antigen, 1 Reaktif

Wali-news.com, Aceh Tamiang – Petugas gabungan yang terdiri