Pegawai Balai Kesehatan Mata Masyarakat Memperjuangkan hak bersama – sama

Pegawai Balai Kesehatan Mata Masyarakat Memperjuangkan hak bersama – sama

0

Wali-News, Makassar – Sekitar 50 orang pegawai dari BKMM (Balai Kesehatan Mata Masyarakat) memperjuangkan hak atas BKMM dengan melakukan aksi unjuk rasa di parkiran BKMM dan mengirimkan pernyataan sikap serta meminta tolong kepada DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan agar membantu memperjuangkan hak BKMM secara bersama – sama, pada hari senin (11/11/2019).

Aksi ini dilakukan atas inisiatif para pegawai BKMM karena adanya Permenkes 60 Tahun 2019 yang diterbitkan pada 30 Oktober 2019. Dengan peraturan ini secara lembaga, bahwa jika BKMM melakukan praktik maka dinyatakan telah ilegal setelah munculnya peraturan tersebut. Karena takut akan adanya kecaman dari berbagai pihak, oleh karena itu para pegawai sama – sama memperjuangkan hak BKMM dari awal aksi sampai ke tempat penyampaian aspirasi DPRD Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari pegawai BKMM yang terus menerus mengawali dari awal hingga akhir.

Rusdi selaku koordinator dari aksi ini mengatakan bahwa BKMM sendiri merupakan suatu lembaga yang memiliki keuangan yang bersih dan juga berhasil membiayain semua operasional dari BKMM, selain itu BKMM sendiri sudah ada sejak tahun 1972. “Jadi bisa dikatakan BKMM sudah lama berkiprah dan merupakan rujukan bagi penyakit mata di Indonesia Timur” ujarnya.

Selain itu, terdapat ajuan rancangan bahwa BKMM akan dilakukan penggabungan dengan Rumah Sakit Khusus Kusta Tajuddin Chalik, hal ini juga membawa para pegawai BKMM tidak terima, karena hal ini akan merugikan BKMM yang sebelumnya telah melakukan persiapan untuk mengubah status menjadi rumah sakit. BKMM bahkan telah meningkatkan kualitas baik dari segi SDM maupun dari segi peralatan medis.

Tetapi dari segala polemik ini, para pegawai BKMM hanya perlu kepastian secara hukum bagaimana status BKMM dan bagaimana status kepegawaian mereka, hal ini sempat di utarakan oleh dr Andi selaku dokter spesialis mata, ia berkata ” Kami hanya ASN, jadi kami taat kepada pemerintah, yang kami butuhkan hanyalah kepastian hukum dan status kami sebagai pegawai di BKMM”

Hal ini juga di sampaikan pada saat penyampaian aspirasi, baik di DPRD Kota Makassar maupun DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Para pegawai awalnya sempat mengalami hambatan karena mereka pergi ke DPRD tanpa adanya surat pengantar, tapi akhirnya mereka mau diterima di ruang aspirasi DPRD.

Hal ini terjadi di DPRD Kota Makassar, tetapi anggota DPRD yakni Anwar Faruq mau mendengar aspirasi mereka dan dilakukan lah pendengaran aspirasi di ruang aspirasi. Aspirasi dari pegawai BKMM di dengar dan dibantu oleh Anwar Faruq untuk melanjutkan aspirasi tersebut ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan di terima langsung oleh Sri Rahmi selaku anggota DPRD provinsi.

Hasil dari penyampaian aspirasi ke DPRD yaitu bahwa DPRD akan berusaha untuk membantu BKMM walaupun bantuan tersebut tidak bersifat langsung karena DPRD tidak memiliki hak. “Kami berusaha untuk menyampaikan ke DPR RI melalui komisi terkait dan berusaha untuk dilakukan penjembatanan kepada Kementerian Kesehatan, karena kami tidak bisa mengintervensi langsung, tapi kami akan berusaha untuk membantu sebisa mungkin” ujar Sri Rahmi. (Nabilah CW)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

BINDA SULSEL SIAPKAN RIBUAN DOSIS VAKSIN DOSIS 2

BANTAENG – Badan Intelijen Negara (BIN) Sulawesi selatan,