Pentingnya Memahami Konstitusi Kebebasan Berekspresi Di Indonesia

Pentingnya Memahami Konstitusi Kebebasan Berekspresi Di Indonesia

0
Ketua DPC Permahi Babel Aprizal Palewa

Penulis : L.M APRIZAL PALEWA PUTRA S.H*

Manusia memiliki hak yang melekat dalam dirinya dan hak tersebut merupakan fitrah dari Allah SWT, hak yang melekat pada setiap orang disebut hak asasi manusia. Menyampaikan pendapat merupakan salah satu perwjudan kebebasan yang dijamin oleh Undang-Undang secara lisan maupun tulisan.

Saat ini fenomena anak bangsa didalam menyampaikan pendapat sangat bebas bahkan kebablasan, perlu kiranya untuk mengambil ibrah terhadap peristiwa yang terjadi seharusnya kebebasan menyampaikan pendapat dalam keadaan Aman, Tertib dan Damai

Menurut hemat penulis dalam menganalisa dan mengklasifikasikan fenomena sosial yang terjadi saat ini, kita berada dalam posisi netral dan tidak berafiliasi dengan kubu manapun untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan. Maka hal ini penting demi menjaga objektifitas dari hasil analisis yang dilakukan oleh seorang terhadap kebebasan menyampaikan pendapat, banyak peristiwa yang terjadi akibat dari kebebasan berpendapat oleh seorang atau kelompok masyarakat yang berdampak pada kehidupan cumunal. Dalam hal ini ada yang menyampaikan aspirasi sesuai dengan keinginanya dan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Adapula seseorang atau kelompok masyarakat menyampaikan aspirasinya melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undangan, sadar atau tidak tapi faktanya  ada, tidak dipungkiri jelas ada buktinya baik di media sosial, media cetak maupun media elektronik, ada dugaan pelanggaran kebebasan  menyampaikan pendapat.

Namun dalam kebebasan menyapaikan pendapat seorang atau kelompok masyarakat sebelum mulai aksi perlu terlebih dahulu mengetahui bentuk penyampaian pendapat di muka umum dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum  yang lebih jelas dijabarkan didalam Pasal 9 Ayat (1) bentuk penyampaian pendapat di Muka Umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas.

Sedangkan penyampaian pendapat di Muka Umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan  ditempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional pada hari besar nasional. Dipasal 9 Ayat (2) ini ada pengecualian locus delikti bagi semua subyek hukum yang menyampaikan pendapat dimuka umum adalah steril, dilarangnya melakukan aktivitas kegiatn apapun namanya terkait kebebasan menyampaikan pendapat.

Tetapi fakta empiris dilapangan ada subyek hukum secara berkelompok dengan bebas menyampaikan pendapat. Sama halnya subyek hukum tidak peduli dengan bentuk NKRI adalah negara hukum. Jadi menurut penulis jangan mendalilkan kedustaanmu di atas kepentinganmu serta pikirlah konsekwensi yang dilakukan, apa resikonya terhadap perbuatan itu dan asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan di dalam konsep negara hukum siapapun subyek hukum yang melanggar hukum.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen kedua telah diatur dalam pasal 28E Ayat (3) yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Maka tafsiran frasa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat baik berupa ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demontrasi. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Sedangkan pada pasal 1 menyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menurut penulis dalam menyampaikan pendapat itu perlu di klasifikasikan dua (2) cara yaitu dengan cara kontruktif dan dengan cara destruktif. Cara kontruktif merupakan kebebasan mengemukakan pendapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sedangkan cara destruktif merupakan eforia dalam menikmati kebebasan berpendapat ternyata tidak disertai dengan adanya pemahaman esensi dari kebebasan berpendapat dan rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Maka berdasarkan analisis dan pemahaman hemat penulis dapat kita simpulkan bahwasanya semua subyek hukum bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu mentaati peraturan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kesalahan logikan berpikir yang mengakibatkan konflik yang berkepanjangan antara anggota masyarakat. Serta menyampaikan pendapat perlu di evaluasi dan diklasifikasi secara menyeluruh untuk meredam fenomena sosial yang tidak kita inginkan agar menciptakan masyarakan yang adil dan makmur serta sesuai dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang di cita-citakan para tokoh bangsa Indonesia. 

*Penulis merupakan Ketua Umum DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Babel / Alumni Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

UU OBL Cipta Kerja Disahkan, Begini Tanggapan Wakil Ketua Komisi II DPRD Pangkalpinang

Pangkalpinang – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota