Perda RZWP3K Prov. Kep. Babel Resmi Disahkan, Walhi dan Mahasiswa Nyatakan Kekecewaan

Perda RZWP3K Prov. Kep. Babel Resmi Disahkan, Walhi dan Mahasiswa Nyatakan Kekecewaan

0
Pertemuan Antara Masyarakat Dengan Ketua DPRD Babel Menyuarakan Kekecewaan Atas Pengesahan Perda RZWP3K

Pangkalpinang – Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) secara resmi ditetapkan menjadi Perda oleh DPRD Prov. Kep. Babel pada 28 Februari 2020. Namun pengesahan tersebut menuai kekecewaan oleh sejumlah pihak.

Di antaranya, aktivis Walhi Babel Bidang Advokasi Janovan Trianda yang menyatakan bahwa masyarakat dan aktivis lingkungan kecewa atas langkah DPRD yang mengesahkan Perda RZWP3K. Bahkan pihaknya pun merasa dibohongi, mengingat beberapa hari sebelumnya pihaknya mendapat pemberitahuan bahwa agenda rapat pada 28 Februari 2020 kemarin hanya mendengar pendapat Fraksi terhadap Raperda, bukan pengesahan.

“Mereka (pihak DPRD—red.) bilang hari ini Raperda RZWP3K belum disahkan, hanya pandangan fraksi. Tapi kenyataan di lapangan hari ini ternyata disahkan. Adapun kehadiran dari masyarakat nelayan dan kawan-kawan untuk menagih janji pihak DPRD Prov. Kep. Babel yang akan mengundang masyarakat untuk membicarakan substansi Raperda RZWP3K. Namun setelah mengetahui bahwa Raperda RZWP3K telah disahkan menjadi Perda, jelas kami kecewa,” tegas Janovan.

Menurut Janovan, Walhi Babel ke depannya akan fokus melakukan pendampingan terhadap masyarakat dalam menyusun nota keberatan terhadap pengesahan dan substansi dari Perda RZWP3K. Keberatan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Kemendagri, mengingat Perda RZWP3K akan dievaluasi terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam lembaga negara.

“Kami dari Walhi Babel akan fokus mendampingi masyarakat dalam merumuskan keberatan terhadap RZWP3K, yang selanjutnya akan dikirim ke Kemendagri sebagaimana saran dari Ketua DPRD Prov. Kep. Babel. Andaikan nota keberatan kami ditolak, kami akan tetap menyuarakan penolakan dalam berbagai bentuk. Di antaranya mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung,” tambah Janovan.

Hal senada diungkapkan oleh Wapresma KM Universitas Bangka Belitung (UBB) Steven. Menurutnya, BEM KM UBB sangat kecewa atas langkah pemerintah daerah dan DPRD Prov. Kep. Babel yang mengesahkan Perda RZWP3K.

“Kami merasa dikibuli. Padahal kami sebelumnya telah melakukan aksi pada Desember 2019 silam untuk menolak Raperda RZWP3K, dimana dalam aksi tersebut pemerintah berjanji akan mengundang masyarakat untuk bersama-sama menggodok substansi RZWP3K. Akan tetapi hingga saat ini masyarakat tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam penyusunan RZWP3K,” tegas Steven.

Steven juga menyatakan bahwa DPRD dan pemerintah seharusnya memprioritaskan kepentingan rakyat dalam menyusun kebijakan, bukan kepentingan segelintir kelompok tertentu. Dengan demikian, ke depannya BEM UBB akan terus berupaya menyuarakan apa yang sebenarnya menjadi keinginan rakyat terkait RZWP3K.

“Kami akan mengumpulkan kawan-kawan mahasiswa dan melakukan konsolidasi termasuk bersama elemen masyarakat yang lain guna membahas langkah ke depan yang akan dilakukan. Kami juga akan membantu dalam menyuarakan nota keberatan kepada Kemendagri agar Perda RZWP3K dievaluasi. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada aksi turun ke jalan. Silahkan ditunggu,” tutup Steven.

Sebelumnya, DPRD Prov. Kep. Babel menyetujui agar Raperda RZWP3K ditetapkan menjadi Perda. Dari 7 fraksi yang ada di DPRD, 6 di antaranya setuju sementara 1 fraksi menolak. Adapun fraksi yang menolak, yakni Fraksi Partai Golkar. (Jp/WN)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Cegah Penyebaran Covid-19, HMI Komisariat Pertiba Pangkalpinang Dukung Langkah Penutupan Akses Bandara dan Pelabuhan di Babel

Pangkalpinang – Jumlah pasien terjangkit Covid-19 di Indonesia