Peringati “September Hitam”, Permahi Babel Lakukan Aksi Damai di Kota Pangkalpinang

Peringati “September Hitam”, Permahi Babel Lakukan Aksi Damai di Kota Pangkalpinang

0
Aksi "September Hitam" Oleh Permahi Babel

Pangkalpinang, Wali-News.com – Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Babel bersama Lingkar Studi Pemikiran Progresif (LSPP) Babel menggelar aksi demo mengenai penegakan Hak Asasi Manusi (HAM), di Alun-Alun Kota Pangkalpinang dan Kantor DPRD Prov. Kep. Babel, Senin (7/9/2020).

Aksi yang dijuluki “September Hitam” tersebut diisi dengan penyampaian orasi dan pembacaan puisi yang menuntut penyelesaian HAM yang ada di Indonesia.

“Ada pelanggaran HAM yang hingga saat ini belum tuntas, serta banyak kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Untuk itu, kami mengharapkan kehadiran Ketua DPRD, Gubernur, serta Kapolda Babel agar aspirasi kami dapat didengarkan oleh pengambil kebijakan demi kemajuan Bangka Belitung,” ujar Wakil Ketua Biro Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Hukum Permahi Babel (LKPPH) Permahi Babel Saripudin Tanjung.

Salah satu orator aksi juga mengkritisi langkah DPR RI yang mencabut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari Prolegnas 2020.

“Suara perempuan apakah suara minoritas, sehingga RUU PKS ternyata dicabut dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), peraturan yang dibuat banyak yang tidak berpihak terhadap rakyat,” ujar Ketua Biro Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Hukum Permahi Babel, Rosalinda

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi menyampaikan apresiasinya.

“Aspirasi serta tuntutan hukum yang disampaikan oleh Permahi Babel akan kami terima dan kami dukung. Aksi ini membuka mata hati terhadap jasa aktivis, kita harus melanjutkan semangat aktivis,” tegas Amri.

Aksi damai kemudian ditutup oleh Ketua DPC Permahi Babel, LM Aprizal, yang sekaligus membacakan pernyataan sikap dan tuntutan aksi.

“Pertama, kami berharap Gubernur dan DPRD Provinsi Babel mendukung dan melindungi aktivis dan mahasiswa serta masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum,” tegas Aprizal.

Poin kedua, Permahi Babel meminta hentikan tindakan represif dan kriminalisasi oleh aparat Penegak Hukum terhadap aktivis dan mahasiswa serta masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya di Bangka belitung.

“Ketiga, usut tuntas pelangaran HAM dan HAM Berat umumnya di Indonesia dan khusunya di Bangka Belitung,” tutup Aprizal. (Jp/WN)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Pilkada Di Tengah Pandemi : Antara Dilema & Solusi Konstitusional

Oleh : Yudha Kurniawan* Pandemi Covid-19 memiliki dampak