Permahi Babel Bersama Aktivis Hukum Soroti Permasalahan Penegakan Hukum Pertambangan

Permahi Babel Bersama Aktivis Hukum Soroti Permasalahan Penegakan Hukum Pertambangan

0
Ketua DPC Permahi Babel Aprizal

Pangkalpinang – Pertambangan merupakan salah satu sektor utama penggerak perekonomian di Prov. Kep. Bangka Belitung (Babel). Namun demikian, tidak jarang penegakan hukum di sektor tersebut masih mengalami permasalahan. Hal tersebut pun disorot oleh oleh DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Babel melalui webinar yang bertemakan “Penegakan Hukum Pertambangan Dalam Perspektif Hukum Progresif”.

Dalam diskusi tersebut, Ketua DPC Permahi Babel Aprizal Palewa mengatakan bahwa permasalahan penegakan hukum pertambangan masih menjadi isu utama yg harus senantiasi di cari jalan keluarnya.

“Sebabnya, pertambangan di babel ini sudah merambah ke segala sektor atau biasa di sebut dengan sardekolut (sapurata desa dan kota serta laut). Ditambah lagi dengan revisi undang-undang minerba yg beberapa pasalanya berpotensi menestapakan masyarakat,” tukas Aprizal.

“Berangkat dari situlah kami dari DPC Permahi Babel menyelenggarakan diskusi series 2 ini untuk memberikan gambaran bagaimana seharusnya penegakan hukum pertambangan khususnya di negeri serumpun sebalai ini,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB) Derita Prapti Rahayu menyatakan kerusakan lingkungan terus terjadi akibat aktivitas tambang ilegal. Hal tersebut diperburuk dengan saling lempar tanggung jawab dalam penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal yang ada.

“Untuk itu, saya menyerukan agar pandangan hukum harus mampu menjawab untuk mengatasi permasalahan aktivitas tambang ilegal,” ujar Prapti Rahayu.

Hal yang senada diungkapkan oleh praktisi hukum Jhohan Adhi Ferdian. Menurut Jhohan, perbedaan penafsiran peraturan dan fakta di lapangan sering dimainkan oleh oknum untuk melakukan aktivitas tambang ilegal di Prov. Kep. Babel.

“Hal ini diperburuk dengan adanya UU Minerba. Dimana UU Minerba telah menghilangkan kewenangan provinsi dalam mengatur aktivitas pertambangan, sehingga sangat bertolak belakang dengan UU Otonomi Daerah.

Sementara itu, Manager Kajian CN Institute Romi Maulana menegaskan Indonesia menganut sistem agar semua orang tidak ada yang kebal hukum. Namun kenyataan di lapangan, terdapat asumsi/perilaku koruptif sehingga hukum perlu ditegakkan terhadap pelaku tambang yang tidak memiliki izin. “Menurut saya, praktisi advokat perlu melakukan kajian secara mendalam agar hukum mampu ditegakkan untuk mengawal aktivitas tambang di Prov. Kep. Babel,” tutup Romi. (Jp/WN)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Soroti Kerusakan Lingkungan, Walhi Babel Minta Penegakan Hukum Diperkuat

Pangkalpinang, Wali-News.com – Kerusakan lingkungan hidup menjadi salah