Permahi Babel Dukung Judicial Review Terhadap UU Minerba

Permahi Babel Dukung Judicial Review Terhadap UU Minerba

0
Ketua Permahi Babel Aprizal Dalam Menyampaikan Pembukaan Diskusi (Ist.)

Pangkalpinang – Revisi UU Minerba yang disahkan menjadi UU No. 3 Tahun 2020 menimbulkan polemik dan reaksi beragam. Salah satunya di Pangkalpinang Prov. Kep. Bangka Belitung (Babel), reaksi terhadap revisi UU Minerba disuarakan oleh DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Babel melalui webinar yang bertemakan “Polemik UU Minerba, masa depan Babel?”.

Dalam pembukannya, Ketua DPC Permahi Babel Aprizal Palewa mengatakan bahwa DPC Permahi Babel terpanggil dengan adanya polemik UU Minerba yang dianggap berpotensi merugikan masyarakat Babel.

“DPC Permahi Babel mendukung langkah uji formil terhadap UU Minerba tersebut karena dinilai UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945. DPC Permahi Babel juga akan mengelaborasi secara cermat tentang polemik UU Minerba tersebut dan meminta Prov. Babel dapat mewujudkan Grenreformasi hukum di Prov. Babel,” tambah Aprizal.

Dalam kesempatan yang sama, Ka Biro Hukum Pemprov. Kep. Babel Maskupal Bakri mengutarakan bahwa UU Minerba dianggap menimbulkan polemik karena tidak memberikan kepastian hukum dan menghapus kewenangan Pemda terhadap perizinan dibidang pertambangan.

“UU Minerba juga menimbulkan dampak sosial yang sangat besar terhadap masyarakat Babel. Pemda dinilai tidak mempunyai kewenangan terkait perizinan pertambangan. Dengan demikian, pemda mengajukan ‘judicial review’ kepada MK RI dengan harapan agar UU Minerba dapat dikaji ulang sehingga tidak menimbulkan polemik yang lebih besar lagi kedepannya,” tutur Maskupal Bakri yang hadir sebagai narasumber.

Hal yang senada diungkapkan oleh praktisi hukum Dharma Sutomo. Menurut Dharma, UU Minerba membuat kewenangan Pemda dicabut pada sektor pertambangan sehingga perizinan terkait pertambangan merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Hal tersebut dinilai bertentangan dengan pasal 18 ayat 5 UUD 1945 bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memperkuat posisi dengan prinsip otonomi seluas-luasnya,” jelas Dharma.

Sementara itu, Ketua Umum DPN Permahi M. Andrean Saefuddin menegaskan bahwa yang menjadi dasar dalam pemohonan uji formil terhadap UU Minerba karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Disisi lain, perancangan UU Minerba oleh DPR RI dinilai terlalu cepat dan melanggar prinsip keterbukaan dan dalam pembahasannya tidak melibatkan pihak-pihak lain.

“DPN Permahi tengah menunggu sidang kedua pada Agustus 2020 dan berharap agar MK dapat memutuskan secara objektif karena UU tersebut dinilai merugikan pemohon dan juga daerah,” tutur Andrean.

Pendapat para narasumber tersebut diperkuat oleh pendapat Syahril Syahidir selaku narasumber terakhir. Menurut Syahril, banyak yang tidak sepakat dengan adanya UU Minerba karena UU tersebut dianggap merugikan masyarakat. Dirinya pun menegaskan akan berpihak pada kepentingan masyarakat Babel dan menilai upaya ‘judicial review’ oleh Pemprov Babel perlu didukung demi kehidupan masyarakat di Babel.

“Saya juga menilai jika kewenangan diambil pemerintah pusat akan menimbulkan permasalahan dan beban terhadap Pemda. Selain itu, pengesahan UU Minerba ditengah pandemi dapat menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” tutup Syahril. (Jp/WN)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Pandemi Belum Reda, Wakil Rakyat di Kota Pangkalpinang Imbau Masyarakat Taati Prokes Covid-19

Pangkalpinang, Wali-News.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD