Permahi Babel Kecam Aksi Intimidasi Berujung Pembatalan Diskusi Publik di UGM

Permahi Babel Kecam Aksi Intimidasi Berujung Pembatalan Diskusi Publik di UGM

0

Pangkalpinang – Diskusi publik bertema “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” oleh Constitutional Law Society (CLS) FH UGM batal terlaksana sebab adanya dugaan ancaman dan intimidasi terhadap panitia penyelenggara dan narasumber.

Insiden tersebut pun menuai kritikan dari pimpinan DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Bangka Belitung (Permahi Babel). Pasalnya menurut Bendahara DPC Permahi Babel Ellen, munculnya aksi teror terhadap panitia diskusi publik merupakan ancaman nyata serta telah mencederai kebebasan akademik.

“Diskusi merupakan salah satu wujud kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik. Karena Konstitusi telah mengatur mengenai hak asasi manusia dalam hal kebebasan berpendapat yaitu pada Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,” ujar Ellen.

Menurut Ellen, penyelenggara negara diharapkan dapat menjamin dan menciptakan situasi yang kondusif bagi penghormatan terhadap HAM. Khususnya kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat yang mana di dalamnya termasuk kebebasan akademik.

“Aksi teror yang terjadi merupakan ancaman nyata serta telah mencederai kebebasan akademik yang menjadi salah satu dasar bagi terbentuknya sistem pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Seharusnya setiap warga negara menghormati dan menghargai kebebasan berpendapat dalam koridor akademik” tambah Ellen.

Selain itu, menurut Ellen, dalam instrumen HAM telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberi informasi. Terlebih Indonesia sejak tahun 2005 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 sudah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

“Seharusnya negara bertanggung jawab dalam menjamin hak-hak yang ada dalam kovenan termasuk di dalamnya pemulihan secara efektif jika ada hak-hak yang dilanggar,” tegas Ellen.

Ellen juga menilai bahwa judul diskusi “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” sama sekali bukan tindakan makar, serta tidak melanggar Konstitusi dan HAM.

“Sehingga teror, intimidasi, dan ancaman pembunuhan terhadap narasumber, moderator, dan pihak panitia penyelenggara adalah tindakan kriminal. Hal ini merupakan pelanggaran HAM yang telah diatur dalam konstitusi, tidak sesuai dengan prinsip negara demokrasi, hukum yang berlaku serta tuntutan reformasi. Perbuatan-perbuatan seperti itu harus diusut secara tuntas serta ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku,” tutup Ellen. (Jp/WN)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

DPC Permahi Babel Gelar Majelis Ilmu Bahas Amandemen Konstitusi

Pangkalpinang, Wali-News.com — Kamis  (16/9) kemarin, Dewan Pimpinan