Permahi Babel Kritik Pengesahan UU Minerba

Permahi Babel Kritik Pengesahan UU Minerba

0
Pimpinan DPC Permahi Babel

Pangkalpinang – Pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (RUU Minerba) menjadi Undang-Undang menuai polemik. Menurut DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Bangka Belitung (Permahi Babel), pengesahan RUU Minerba merupakan langkah yang tidak tepat terlebih dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

“Pengesahan RUU Minerba saat ini kami nilai tidak tepat. Seperti yang diketahui bahwa masyarakat sedang berjuang melawan pandemi Covid-19 sampai saat ini. Sehingga seharusnya DPR lebih fokus untuk penanganan Covid-19 yang semakain meningkat penyebarannya,” ujar Ketua Lembaga Kajian Hukum DPC Permahi Babel Delviero Naufal.

“Selain itu, RUU Minerba berpotensi bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 ayat 3 yang berbunyi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tambahnya.

Senada dengan Naufal, Ketua DPC Permahi Babel Aprizal pun menyatakan bahwa substansi RUU Minerba bermasalah dikarenakan tidak membentuk hak-hak yang cukup bagi masyarakat terhadap kegiatan usaha pertambangan.

“Saya menilai RUU Minerba mengakomodasi kepentingan pelaku industri pertambangan tanpa mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Misalnya pada pasal 169 yang mengamanatkan perpanjangan konsesi perusahaan raksasa yang memegang kontrak karya (KK) serta perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B). Pemegang KK maupun PKP2B dijamin perpanjangan otomatis dua kali dengan durasi 10 tahun masing-masing tanpa pengurangan wilayah tambang,” tutur Aprizal.

Selain itu, Aprizal menilai bahwa terdapat sejumlah pasal yang dapat memicu polemik. Di antaranya Pasal 47 (a), yang menyebut jangka waktu kegiatan operasi produksi tambang mineral logam paling lama adalah 20 tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan dua kali masing-masing 10 tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Hal serupa juga diberikan pada pertambangan batu bara, meski di Pasal 47 UU sebelumnya, tak ada kata “dijamin” melainkan kata “dapat diperpanjang”. Dalam pasal 47 (g), pertambangan batu bara yang terintegrasi dengan kegiatan pertambangan dan atau pemanfaatan selama 30 tahun akan dijamin memperoleh perpanjangan 10 tahun.

“Kemudian pada Pasal 169 (a). Di sana dijamin Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengelolaan Batubara (PKP2B) akan diperpanjang menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. Pasal-pasal tentang perpanjang otomatis bagi pemegang izin PKP2B tanpa pengurangan luas wilayah dan lelang itu,” tambah Aprizal.

Aprizal juga mengkritisi pasal 162 dan 164. Menurutnya, kedua pasal tersebut membuka peluang kriminalisasi terhadap warga yang menolak tambang dan akan dikenai tindak pidana.

“Dalam pasal 162, disebutkan bahwa siapa pun yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IPR, IUPK, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalm UU, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),” tuturnya

“Sementara di pasal 164 disebutkan bahwa pelaku tindak pidana yang merintangi kegiatan usaha pertambangan dapat dikenai pidana tambahan. Pidana yang dimaksud dapat berupa perampasan barang, perampasan keuntungan, dan kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. Saya khawatir, pasal-pasal tersebut akan digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menolak aktivitas tambang demi mempertahankan hak kehidupannya,” tutup Aprizal. (Jp/WN)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Pandemi Belum Reda, Wakil Rakyat di Kota Pangkalpinang Imbau Masyarakat Taati Prokes Covid-19

Pangkalpinang, Wali-News.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD