Pilkada Di Tengah Pandemi : Antara Dilema & Solusi Konstitusional

Pilkada Di Tengah Pandemi : Antara Dilema & Solusi Konstitusional

0
Anggota LKBH Permahi Babel Yudha Kurniawan

Oleh : Yudha Kurniawan*

Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang multisektor pada kehidupan peradaban umat manusia,tak terkecuali sektor politik dunia pada umum nya dan secara  khusus dinamika politik di Indonesia. Hal ini dilihat dari merebaknya wacana pelaksanaan pilkada yang akan dilakukan pada tanggal 9 bulan desember 2020 nanti. Wacana ini diwarnai dengan berbagai tanggapan yang dilematis dikarenakan mengingat curva peningkatan kasus Covid-19 yang terus meningkat dari waktu ke waktu, sehingga pada saat ini kita dihadapkan dengan momentum kebingungan yaitu antara melakukan pesta demokrasi lokal atau mengutamakan keselamatan nyawa orang banyak, karena dua hal ini diatur dan di lindungi dalam konstitusi kita yakni UUD 1945 sebagai ruh daripada moral dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tahapan pelaksanaan pilkada serentak di 2020 yang akan dilaksanakan pada 270 daerah akan tetap dilaksanakan. Hal tersebut beradasarkan pada hak konstitusi rakyat,hak dipilih dan hak memilih.Selain itu pemerintah beranggapan pilkada tetap harus dilaksanakan karena pemerintah tidak bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 ini berakhir.Meskipun pilkada tetap harus dilanjutkan namun tetap harus berpegang pada  protokol kesehatan yang ketat dan disertai sanksi,kemudian pemerintah juga berusaha menjaga optimisme masyarakat dengan menjamin bahwa akan dilakukan revisi pada peraturan KPU yang mengatur tentang mekanisme pilkada dimasa pandemi ini.

Selain berdasarkan argumentasi hak konstituonal diatas,pemerintah memiliki pendapat lain yang menguatkan pilkada serentak 2020 ini harus tetap dilaksanakan,hal itu berangkat dari beberapa negara lain yang sukses menyelenggarakan pemilu ditengah pandemi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan tegas,contoh misalnya adalah korea selatan.

Dengan rasa optimisme dan jaminan yang diberikan oleh pemerintah,ternyata  tidak bisa lansung di setujui oleh seluruh rakyat Indonesia,hal ini dapat kita lihat dari beberapa pernyataan sikap dari organisasi masyarakat yang berpengaruh dan mayoritas yaitu NU dan Muhammadiyah yang merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan penundaan pelaksanaan daripada tahapan pilkada yang kemudian disusul oleh beberapa organisasi kemasyarakatan lainya,yang kemudian komnas Ham pun sependapat dengan usulan penundaan pilkada serentak 2020.

Usulan penundaan pilkada serentak ini bukan tanpa alasan, karena ini merupakan bentuk ekspresi dari masyrakat dalam melihat realita sekarang,bahwa tingkat curva pandemi Covid-19 ini tidak menunjukan bentuk yang melandai,bahkan sejalan waktu curva ini terus meningkat,hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh seorang Dokter spesialis penyakit dalam  yaitu Prof.dr. Ari Fahrizal syam yang menyatakan bahwa peningkatan kasus corona dapat dilihat bahwa dibulan Mei naik 5000 kasus dalam kurun waktu 10 hari, dibulan Juni nya 10.000 naiknya dalam kurun 10 hari, Juli naik 15.000, Agustus naik 20.000, dan September angka nya naik 4000 dalam satu hari,dengan hal ini maka angka nya menjulang tinggi dengan persentase sekitar 3,9 %. Di indonesia hampir menapaki jumlah kasus sebanyak 250.000,sehingga saat ini di Indonesia  sudah ¼ juta orang yang terinfeksi oleh Covid-19.

Selain hitung-hitungan data diatas kepercayaan masyarakat terhadap terselenggaranya pilkada serentak dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat nampaknya akan sulit untuk didapatkan lagi,karena masyakat telah berkaca pada proses pendaftaran pasangan calon yang dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 6 september lalu,dimana para paslon membawa kerumunan massa dan abai terhadap protokol kesehatan,sehingga Badan Pengawas pemilu (BAWASLU) mencatat terdapat lebih dari 300 bakal calon yang melanggar protokol kesehatan,dan ini sangat berpotensi besar terhadap penyebaran Covid-19.Kemudian apabila kita berpatokan pada negara yang sukses menyelenggarakan pemilu itu tidak tepat pula, karena perlu di ingat bahwa negara-negara tersebut juga memenuhi syarat prakondisi sebelum melaksanakan pemilu lansung,sedangkan di Indonesia belum memenuhi syarat dari standar prakondisi itu.

Terkait dengan revisi Peraturan  KPU yang menjanjikan akan mengatur protokol secara ketat dan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi nanti, namun tidak ada jaminan ketentuan tersebut efektif dalam mengatasi jumlah massa yang akan berkumpul baik saat proses kampanye maupun pelaksanaan pemungutan suara berlansung,karena sepanjang ini saja sudah banyak pelanggaran protokol yang dilakukan baik oleh para paslon maupun  massa simpatisan pendukung.

Dalam perspektif negara hukum yang pertama-tama penting untuk kita pahami adanya dua konteks besar yaitu negara dalam kondisi normal dan negara dalam kondisi darurat,dalam dua hal ini hukum harusnya bisa hadir dalam menyikapi segala permaslahan yang ada di negara tersebut,kemudian pada konteks negara hukum yang darurat maka aturan di negara hukum normal bisa untuk sementara bisa kita kesampingkan. Konteks negara Indonesia saat ini tentu saja sedang dalam darurat lebih spesifiknya lagi negara Indonesia sedang mengalami darurat kesehatan atas masyarakatnya.

Pemerintah dalam menanggapi keadaan darurat ini mengeluarkan beberapa perppu,salah satunya perppu no 2 tahun 2020 yang kemudian menjadi undang-undang no 6 tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah (gubernur,bupati,dan walikota), perangkat hukum ini sejatinya memuat kaidah yang mengatur tentang penundaan pelaksanaan tahapan pilkada,hal tersebut tercantum dalam pasal 201A yang menyatakan alur penundaan pemungutan suara, kemudian menurut pasal 122 A dalam uu yang sama juga menyatakan mekanisme penundaan pilkada serentak ini yakni melalui surat keputusan yang diterbitkan oleh KPU, yang harus memuat persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan DPR. Sehingga apabila ketiga stakeholder ini sepakat untuk menunda maka tidak akan sulit, karena hal tersebut telah mempunyai ruang dalam ketentuan hukum yang normatif.

Pembahasan berikutnya perihal dengan alasan pemerintah yang menyatakan akan tetap melaksanakan tahapan pilkada yang didasari pada hak konstitusional yaitu hak untuk memilih dan dipilih (the right to vote and the right to candidate) sebagai bagian dari HAM yang kemudian di sandingkan dengan potensi ancaman kesehatan yaitu hak hidup (the right to live) maka hal ini sangat jelas tidak sepadan, sebab hak hidup merupakan hak pertama yang disebutkan dalam pasal 28 I ayat 1 bab Xa tentang HAM, dinyatakan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.Ketentuan ini juga tertuang dalam tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam alinea ke 4 pembukaan UUD 1945,pada diksi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, yang apabila kita tafsirkan luas bahwa melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia adalah termasuk di dalamnya menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa dari ancaman pandemi Covid-19.

Namun apabila pemerintah masih menghendaki pelaksanaan pilkada serentak sesuai jadwal di tahun 2020 ini,maka ada satu jalan konstitusional yang bisa ditempuh yaitu  dengan melaksankan ketentuan makna diksi dari kalimat “demokratis” pada pasal 18 ayat 4 yang menurut putusan MK nomor 72-73/PUU-II/2004 dan putusan MK nomor 97/PUU-XI/20013 bahwa diksi tersebut termasuk dalam ketentuan sebagai open legal policy atau dikembalikan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan pelasanaan demokrasi dalam pilkada, sehingga sangat memungkinkan apabila pilkada pada masa pandemi ini dilaksanakan melalui DPRD karena hal tersebut hakikatnya tetap demokratis walaupun kadarnya sedikit lebih rendah daripada pelaksanaan pemilihan langsung,hal ini juga tentu nanti akan menimbulkan banyak perdebatan apabila dilaksanakan, namun ingat pada konteks besar diawal bahwa perlakuan hukum terhadap negara yang sedang normal dan darurat itu berbeda, sehingga apabila ini dipandang sebagai suatu solusi tentu bisa mengenyampingkan ketentuan di suatu negara yang sedang normal, pun dengan ini pula banyak aspek yang bisa diefektifkan dan diefiesenkan, diantarnya adalah waktu dan biaya.

Dalam suatu negara yang demokratis sangat penting untuk melakukan pergantian pemimpin karena itu terikat dengan ketentuan fix term system atau masa jabatan yang jelas, namun ketentuan itu juga harus dilihat secara holistis dan realistis bahwa keadaan negara Indonesia tidak sedang dalam baik-baik saja, ada musibah yang sedang melanda yaitu pandemi Covid-19,  jangan sampai secara satu pandang saja melihat keadaan dan menentukan langkah secara gegabah sehingga keselamatan jiwa rakyat menjadi terancam, karena ada sebuah adagium pokok yang menjadi prinsip dalam kaidah hukum yang diungkapkan oleh Marcus Tullius Cicero yaitu Sallus Populi Suprema lex Esto yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara, yang kemudian menurut UUD 1945 hal itu diamanahkan kepada pemerintah.

*Penulis merupakan Anggota LKBH Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Babel

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

UU OBL Cipta Kerja Disahkan, Begini Tanggapan Wakil Ketua Komisi II DPRD Pangkalpinang

Pangkalpinang – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota