PKC PMII Lampung Akan Geruduk Kantor DPRD Provinsi Lampung

PKC PMII Lampung Akan Geruduk Kantor DPRD Provinsi Lampung

0

wali-news.com, Bandar Lampung – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Lampung akan menyerbu Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung pada Senin (23/9) mendatang.

Menurut Ketua PKC Lampung, Akhmad Hadi Baladi Ummah (Pupung), kedatangan PMII Lampung ke kantor legislatif beberapa hari mendatang, dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi terkait pelemahan Komisi Pemberantasan yang (KPK). Dikabarkan 1000 lebih anggota PMII Lampung akan menyampaikan orasi di Kantor DPRD.

“Sudah jatuh tertimpa tangga, pribahasa yang tepat untuk menggambarkan kondisi Indonesia tercinta kita saat ini. Belum kelar kasus Papua, gonjang ganjing Senayan-KPK membuat mata dan telinga menerka-nerka. Kami tak ingin membiarkan pro dan kontra RUU Nomor 30 tahun 2012 tentang Komisi KPK dibiarkan berlama-lama,” ujar Pupung saat ditemui di kediamannya, Jumat (20/9).

Ia juga mengatakan, revisi UU tersebut jelas merupakan upaya pelemahan KPK yang dilakukan secara terang-terangan.

“Di layar kaca, kedua lembaga beradu opini siapa benar siapa salah. Setelah kami melakukan kajian, hal-hal yang dibunyikan oleh DPR hanya upaya pelemahan dan ‘pembunuhan’ KPK secara terang-terangan. Kita semua sadar bahaya laten korupsi masih merajalela di negeri ini, lah ini pemerintah malah mau nekan KPK. DPR terlalu terburu-buru dan tak berpikir panjang,” tegas Pupung.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, PKC PMII Lampung menginstruksikan agar seluruh cabang, komisariat dan rayon yang berada dibawah naungan PKC untuk melakukan pembahasan dan kajian serius bersama seluruh anggota di masing-masing tingkatan, agar kemudian dapat berunjukrasa di Kantor DPRD Provinsi Lampung pada Senin mendatang.

Berikut pernyataan sikap PKC PMII Lampung:

1. meminta DPR untuk memperhatikan masukan dan saran dari berbagi pihak dalam menyusun RUU KPK, lantaran kami menganggap DPR terlalu buru-buru dalam membahas RUU yang bukan Prolegnas

2. Meminta DPR meninjau poin soal Dewan Pengawas KPK yang menjadi perdebatan tak berujung. Kami menganggap penambahan poin ini mengindikasikan terjadinya ‘perselingkuhan’ antara legislatif dan eksekutif, dimana dewan pengawas diposisikan sebagai bagian perizinan dalam penyidikan dan penyelidikan KPK

3. Mempertimbangkan aturan soal batasan minimal dan maksimal umur terpilihnya komisioner KPK yang rancuh. Sebab salah satu Capim KPK terpilih berumur dibawah 50 tahun (tak memenuhi syarat di aturan setelah revisi)

4. PKC PMII Lampung menolak segala bentuk pelemahan KPK, mengingat aktivitas korupsi di Indonesia masih merajalela dan menggerogoti masyarakat. (Nanda Adhi Prayoga)

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Walikota Oxford Mengapresiasi Keberagaman dan Kebesaran Indonesia

Oleh : Yogi Pratama )* wali-news.com. Indonesia merupakan