Polemik Tambang PT EMM, Ini Kata Alumni UIN Ar-Rainy

Polemik Tambang PT EMM, Ini Kata Alumni UIN Ar-Rainy

0

wali-news.com, Banda Aceh – M. Mansur, S.Hum Menanggapi statemen plt. Gub. Aceh, nova iriansyah pada kegiatan musyawarah pembangunan (Musrenbang), “Demonstrasi melakukan pemaksaan kehendak akan penyelesaian masalah Izin tambang PT. EMM”, di Ball room Hotel Hermes Banda Aceh.

M. Mansur, S.Hum menilai apa yang dilakukan oleh Pak Plt Nova Iriansyah terkait permasalahan tolak tambang PT. EMM terkesan tidak berani untuk menjumpai masa demonstrasi terbukti hanya menyampaikan statement di dalam ruangan. “Hal yg sangat disayangkan sebenarnya ialah sikap seorang pemimpin yg demikian, lebih memilih menyampaikan statemennya di balik ruangan ketimbang menemui massa yg sudah berhari – hari menuntut untuk bertemu, hingga mengakibatkan beberapa massa aksi menjadi korban kekerasan. ini sungguh sangat tdk gentlemen, saya rasa”, Ungkapnya.

Pihaknya juga menyadari dan memahami betul bahwa terkait persoalan perizinan yang di keluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang berkedudukan di Jakarta, Hingga pencabutan rekomendasi dari pihak gubernur aceh belum tentu serta merta membatalkan izin dan kasus ini selesai begitu saja. Namun setidaknya disini kita sudah mengambil langkah awal.

Pihaknya sangat menyesali atas statement Plt Gubernur Aceh terhadap persoalan tolak tambang, kerena pihaknya telah satu tahun lebih menyuarakan cabut izin PT EMM ini.

“Sangat tidak etis jika sekarang baru muncul ajakan kepada semua pihak untuk mencari jalan efektif yang sudah tentu Muaranya akan mengulur waktu. Termasuk mengajak pihak rektorat, apakah ini untuk menahan kegeraman massa? Jikapun demikian tentu para rektorat bukanlah org yang berfikiran dangkal, yang bisa diakali sedemikian rupa”, ungkap alumni mahasiswa Ushuluddin UIN Ar-Raniry.

M. Mansur, S.Hum mengharapkan untuk segera mengambil langkah untuk penyelesaiannya, meski  hari PT EMM telah mengantongi 14 syarat salah satunya rekomendasi dari Gubernur Aceh. Rekomendasi tersebut dapat di tarik kembali dan dapat melakukan upaya hukum baik itu litigasi maupun non-litigasi atas syarat izin 13 lagi.

“Sebagai bukti adanya cacat prosedur berupa surat WIUP dan WIUPK yang dikeluarkan oleh Kementrian ESDM, sebab luas areal yang dikeluarkan izinnya, 6 ribu hektar diantaranya belum memiliki IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan)”, jelasnya.

Alumni mahasiswa Ushuluddin UIN Ar-Raniry mengajak semua elemen masyarakat dam tokoh Aceh serta pemangku kebijakan untuk melihat pasal 156 uu no 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh. Sebagai untuk menyelesaikan permasalah ini.

“Secara tegas diatur perihal pengolaan sumber daya alam Aceh dilakukan oleh Pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota”, jelasnya.

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Sambut Hari Pahlawan, Pemuda Jaga Kekompakan

Meulaboh, walinews.com | Dalam Rangka hari Pahlawan Nasional